SUDHIANI PRATIWI BAPPENAS. Acc. No. {'~'f.j! () :} Class :... f.u:.~.?:... Checked :.f.-::j-.:.:.~.'j--

NI ~!mp

Kon-'*"'di

<•I uu

" Mi..ioya "'"bof' •oda)~ doo MJ....a. uli od<Mr nKlH, yoae wila)"b :iw.up.loo S-+1bm (Ld>ol<) cleo 9-So'-(M~•lll1>Z;llioloywli2004' S.,...l006;ollas.boai 1994~ "~Duu 194'.....,..,..-~T.i....lOOOPa.ol 18Jm18(~~K-MPR No. tx/M\'lVll)Ql-.Ua-~•1-i-s-l>adayoAIM>.dao Un~slfo. 41 W.....1999

~ .-c1o1

.... g.oo1K"""'-l'ud1(6),.

.... 67.

108

proses untuk mendapat perda ini pada kenyataaonya merupakan proses politik yang panjang. Memblltubkan waktu, daoa. dan kemampwm negosiasi yat18 umumnya tidak dimiliki masyarakal adat. .Kedua, unluk mendapat pe11gakuan, diperlukan dokumentasi hulcum adat sebagai alat bukti. Padahal. hukum adat umumnya disampaikan turun temurun secara lisan, B. Koonik Ketida.ksepakatan Status Laban Implikasi dari perbedaao sistem nilai dalam mengelola. SDA dan ~pan

sepihak kawasan TNGH adalah masu'knya beberepa wilayah adat

masyaralcat Jwepullan lcedalam wilayah TNGK Sebagai rontoh di Desa Citorek, seluruh wilayah adat Kasepuhall Cibedug masuk kedalam wilayah TNGH. Sedangbn

di Desa Sirnarasa, sebagian wilayah adat Kasepuhll

CiptaraSa

menjadi bagian TNGH. Seperti yang sudab dikemunkan sebelumnya, d<>sar klaim pemerintah alas wilayah adat ini didasari oleh kebijalmn agraria yang menycbulkan babwa lahan

yang kepemilikllllllya ridak dapat dibulctikan oleh yang menguasainya maka lahan tersebut menjadi domain negara (Harsono 2005 :44-46). Kebijakan ini diperkuat oleh Undang-undang Pokok Kehutanan No.S/1967 yang meskipun mengakui keberadaan hak ulayat namun menyebulkan hutan negara pada hutan yang bukan hak milik. Meskipun k:emudian pada Undang-undang Kehutanan No. 41/1999 mengenai Kehutanan Pasal 67 meuyebutlcan bahwa pengelolaan hutan adat dialrui keberadaannya namun hak tersebut dapat diberikan jika ada pengakuan dari Pemerintah Daerah (PEMDA). Selllin faktor pengalcmm PEMDA. yang sampai saat ini belnm ada, asumsi hukum yang digunakan pemerintah tersebut juga bertcntangan dengan kcsadaran hukum yang dimengerti masyarakat. Wilayah adat bagi merelca adalah common property atau lahan milik yang dikelola secara bersama Status tersebut ditetapkao

berdasarkan kesepakatan kolektif anggoca masyarakatnya (resource tenure). Sampai saal ini status masyarakat adllt yang tiogsal di dalam kawasan INGH iai menjadi encroachment atau pemukim liar. Status yang menurut masyarakat lokal saogat diskriminatif dan berimplikoai pada kurangnya tingl
109

kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah56• Sementara konftik lahan

antara

masyarabt

non-K115epuban clan

pemerintah ditenwkim di Desa Malasari. Konftik disebabkan oleh .status lahan garapan yang tidak jetas. Masyarakat merasa sudah menggarap secara tlJtun temurun dan memberikan pajak penghasilan melalui petugas lapangan PERHUTANI tetapi secara sepiliak sebagia.11 lahan sengketa ini diberikan bak guna usahanya kepada perkebunan tell.

C. Kon1lik Kecidaksepakata11 Tahl Batas Penataal\ batas di kawasan Gmung Halimun sudah dilalmkan sejak kawu'ln ini bentatus Cagar Alain Gullllil8 Halitnun. Kegiatan ini mulai dila.kukan pada tahun 1985. Pal batas merupakan tanda .6sik di lapangan yang belakangm hilang atau rusak, Pada Tahun Anggaran 1994-1996 dilaknkan kembali pelaksanaan orientasi dan rekonstruksi tata

l>atas terutama dengan enclave

Nirmola. Pada tahun 1999 pelaksanaan erientasi dan rekoostnlk.si jalur bates hw baru direalisasikan namun proses penataan tata batasnya sendiri belum dilaksallllkan (BTNGH, 2000a: V-2). Ketidakjelasan tata batas ini berimplikasi pada ketidakpastian ju01lah desa di kawasan

penyangga. BTNGH (2000a)

menyebutkan sda sekitar 46 desa di kawasaa penyangga yang tersebar di 13 kecamatan dan 3 kabupaten. Sedangkan SllfVei yang dilakukan Widada (2004) mengidentifikasi sekitar S l 11 desa penyangga dcngan total jumlah penduduk sebeser 219.723 jiwa.

Pada tabun 200J, kawasan taman nasional ini diperluas melalui SK Menhut No l 75/Kpts-Il/200J Luas TNGH yang semula 40.000 ha menjadi ±ll3.3S7 ha. Dari luas kawasan ini sekitar 83,07 ha dianwanya merupakan

kawasan permukiman dan perkebuaan (!!.vy 2003). Hal ini diperkirakan tarena masuknya beberapa wilayah admini.stratif desa penyangga yang tadinya berstams diluac kawasan 1NGH. Kondisi ioi menunjukan bahwa penetapan dan peduasan kawalian ini lidak melalui proses illVentariSllsi ka wasan yang lengkap. Penetapan ini disillyalir ditentukan secara sepihak oleh pemerintah (Samo~ 2006 dan observasi lapangan). Selain itu, lidak diperoleh "11&1-~•-nmyvoblllldm "IC""'l"' lolaoi Sllldi d04
iw.=l:i-i

infonnasi opakah sebelum

mi muokleggo ini.

110

menunjuk kawasan tersebut sebagai taman nasiona, pemerintah mendapatkan surat pernyataan bebas pihak ketiga dari badan hukum yang berkepenti ngan terlebih dahulu atau tidak. Berdasarkan Kepmenhut No. 32/Kpts-II/2001 tentang

kriteria standar dan pengukuban kawasan hutan Pasal 7(2) dan PP No. 69/1996 tentang partisipasi masyaraku dalam tata ruang Pasal 12, 15, dan 18, hal ini rnenipalom salah saru tahapan proses ymg harus dilakukan. Karena iru, meskipun pada tahun 2007, BTNGH mengklaim behwa 91,4% (ll70 Km dari 1280 Km) panjang batas TNGHS su.Jab

ditatabata?

tc:nyataan dilapangan menunjukan

masih rendabnya pengakua n dari masyarakat dan pemerilltah daerah (basil observasi lapangan), lmplikasi dari belum selesainya penuaaa batas dan rekon.struksinya bagi

BTNGH sendiri adalah sulitnya mdaknkul pembagia.n zona. Pada tab.111 2000, dalarn Rencana Pengelolaan-TNGH (RPTNGH)

direkomelldasikan untuk

membagi TNGH menjadi S zona: zona inti, zona rimba, zona pemanfuatan intensit; zona pemanfaatan tradi.sio1lal, dan zona rehabilitasi (B1NGH 2000a; Widada 2004:47). Namun demikian. sampai Desember 2003, TNGH belum memililci zonasi kawasan yang definitif (Harada et al. 2001; Widada 2004:47). Kondisi ini masih bedanjut sampai penelitian ini dilakukan.

D. Konfiik Ketidakpastian A~

ttrbdap Samberdaya Alam

Menurut Ribot dan Peluso (2003), akses adalah kemampuan uotuk

mendapstkan manfaat dari sesuatu, Ddam studi ini, yang dimaksud dengan akses ialah kemampuan individu atau keloolpok masyaralcat untuk memanfaa11::an sumberdaya alam yang berada di kawasan TNGH. Sebelum diterapkannya kawa.'1&11 Gwmng Hallman menjadi kawasan taman nasional pada tahm 1992, ada setltar 11 [enis pemanfaatan yang biasanya dilakukan rnasyarakat (Gabdra 2003; Mimihordja et al. 1994). Ke-11 jenis

pemanfaatan tersebut ialah pengambilan kayu (uDtuk bangunan dan kayu bakar), tanaman ( untuk obat, koasumsi sehari-hari, keperluan ritual budaya, pakan temak, dan dijual), sarwa (burung dan babi hutan), bahan baku kerajinan tangan, Iahan pertanian, dan emas. " B'!NO!!S, lOC7· 6

Ill

Naman sejak ditetapkan menjadi taman nasienal melalui Keputusan Menteri

Kehutanan

memanfaatkan

Non10r 282/Kpts-II/1992,

SDA di kawasan tersebut menjadi

akscs masyaralcat untuk

terbaw.

.MemJrut Undang-

undang (UU) No. 5/1990 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 68/1998~, kawasati tarnan nasional hanya dapat dimanfaatk:an untuk aktivitas peoelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan wisata alam. Kondisi ketidd:pastian

i.ni

teotu

meresahkan

masyara.kat

karena

mtnimbulkan

akses mereka unlllk memenuhi k.ebutuban dasar mel'<:b..

Kasepuha.n Cibedug misalnya, dengan status seluruh wilayah adatnya masuk.

kedalam kawasan TNGH m.ak.a secara legal otomads tidal dapat meaumfaatkan SDA untuk memenuhi kebutuban dasarnya, Kondisi yang hampir sama dirasak:an sebagian warga Kasepuhan Ciptarasa. SedangkAn untuk. warga Desa Malasari, moeb lcehilangan akses untuk memaufaatkao hasll ladangllahan ~pan

yang

selcarang sudah dilclaim scbagai bagian TNOH. Semeuw-a untuk warg. Kampuog Leuwijamang, Desa Sukajaya, dengan I

statu.\

enclave kebutuhan mereka untuk

m~ma.ofaatkan sumb«daya hutan menjadi terbatas. Dari sudut BTNGH. konflik akses ini disebut sebagai gangguan atau aktititas yang mengancam tujuan ko113«V8si dan lcelestarian lcawasan. Merelca membuat tujuh kategori alctifitas yang termasuk ancaman dan tiga kelompok

pelalru yang disebut perambah. Ketujuh kategori aktivitM terscbut adalah 1) penambangan Emas Tanpa lzin (PETI); 2) pencemaran air oteh merkuri dari peogolaha.n ema.s; 3) pembanguoan jalan terutama ke Perkebunan Ninnala; 4) tumpang tindib kawasan karena tat.a batas yang 1idak jelas; 5) perburuan ilegal; 6) pemukiman; dan 7) pencurian kayu (BTNGH 2000b: I-48, BTNGH 2000a, : V36; Sudannadi 2000 dalam Widada 2004:5, 59; BTNGHS 2007). Kooflik antara

BTNGH deosau masyerakat dapat dilibat dari karakteristik gangguan di mssingmasing resort yang disajilcan pada label 24. Sedangkan tiga kelompok pelaku yang disebut perambah ialab (BTNGH, 2000a: V-44):

•

Kelompok A:. petani yang tidak memiliki lahan dan hanya menggarap lahan dalam kawasan TNGH;

""l:odan&~ No. l/1990 ._.,.; "-""""""

Kom<:Ji

J;-._

Swka Alam doll Ka...... hi-Alm.

f!.ly.W -

d
112

•

Kelompok B: petani yang disamping mecambah kawasan juga memililci atau menggorop lahan di luM kawasan r= 0,75 halKK); clan

•

Kelompok C: kduarga peuoi yang sebenamya memiliki atau menggarap lahan >O, 75 ha dan juga merambah b:wasan TNGH. Tabet 24 Karakteristik

g&lll:l8IWI

lli ~

resort TNGH tahun 2002

Jellis Gml!l!UaD No Scksi/Resort

Pcacarian~

M' l 2

3.

Selcsi Wilay:lh Kabupatea Lcbak Seksi Wihyah Kabllf)allfil Bogcs

Selcsi

Wihyah

I 4.44 II 3.79

!!I

Puambahu Ha KK 256.68 371

PETI Ha

orang

36.55

100

12

147.!i9 769

29.25

180

65.110

2~0

m 22.37

19.90

76

524.57

l.Zl6

Kabupareo Sukabwni

l um lab Sumbet: ~

3-0.60

12

Balai 1NGH 1abun 2002 tlalJM Widam ?004:

S9

BTNGH =8akui bahwa koutlik pengelolaan t=ebu11idalc: terlepas dari permasalahan baik internal maupun ebtemal yang dihadapi oleh BTNGH. Permasalahan internal misalnya: terbatunya jumlah da11 kapasitas personil untuk menangani medan yang sulit dan laiwuan yADg relatif luas. Selain itu, belum

adanya sistem infonnasi kawasan yang

baik dan efesien untuk mendukung

pengelolaan (RTNGH 2000a: V-37; BTNGHS 2007:6-10).

Sedangkan pemwalahan eksternal yang dihadapi diantaranya kondisi desa-desa penyangga TNGH yang rdatif masih terbelakang dengan lcarakteristik masyarakai yang memi Ii lei pendi dikan dan pendapamn yang rendah (Tabel 18, Tabel 19 dan pemoabcsca pada sub beb 4.4). Selaia itu, ketergantungan masyarakat desa-desa penyangga tediadap

SDA di TNGH yang tinggi

(Adimihardja 1992; Adimihardja et al. 1994; Harada et al 2001; Widada 2004:5). Kondisi ini menyebabkan sul itnya membaogun kesamaan persepsi yang berkaitan dengan keberadaan dan fungsi kawa.san (Widada 2004:5). Hal ini juJ:!~ dapat

dilihat dari rendahnya pengakuan masymkat terhadap eksisteosi kawasan. Berdasarkan penelusuran liieratur dan sejarah penguasaan (Lampiran i), konflik akses dan koatrol terhadap swubccdaya al.am di kawasan Gunung Halimun sudab berlang:iung jauh sebelum kawasan iai ditetapkan sebagai tamao nasional

ll3

(Adimihardja 1992; Alikodra 1992, C.aludra 2006; Suharyono 2007; dan hasil obseevasi lapang11D). Di bawah pemeriotalum Republik lndooesia, k:onflik bcrawal ketika pada talam 1%1 Kawasan Gummg Halimun dan sekitamya ditetapkan sebagai Cagar Alam dan dikelola oleh Perum Perhutani (Harada et aL 2001; Widada 2004:46). S.1.l l'aktor-faktor Penyebab KonOik Ada tiga. teori yang dapat membantu 11J1tuk menjelasbn faktor peoyebab konfiik di TNGH. Ketiga teori ini ialah teori kebuwhan mauusia, teori hubu11!9lo masyarakat, dan teori t.ranstormasi konflik (Malik et al. 2003; van der Merwe 1997 dalam Fisher et al. 2001 ). Berikut ucaian ma!iog-masing teori tersebut. a. Teori Kebutuhan

Manusia membantu menjelask.an fenomena kooflik

ketidaksepakatan status laban dan ketidak:pastian akses di TNGH. Berdasarkan asumsi dasar teori ini, konflik kepentiogan disebabkan oteh kebutuhan dasar manusia - fisik, mental clan sosial - yang tidak terpeoubi atau diha.langi

Kondisi ini dirasakan oleb hampir semua responden di lokasi studi. Keamanan, identitas, pengakuan, dan partisipasi sering merupakan inti pembicaraan. Sasaran yang dapat dicapai dari konflik menurut teori ini adalah membantu pihak-pihak yang meogalami konilik untuk meugidenti.fik.asi dan mengupayakan bersama kebutuhan mereka yang tidak tapenuhi menghasilkan piliban-pilihan ullllll memenuhi keblltuhan-kebutuhan itu; dan mencapai kesepakatan untuk mcmcnuhi kdnrtuhan dasar semna pihak. b. Teori Hubungan Masyarakat membantu menjelaskan konflik perbedaan sistem nilai dan ketidaksepakatan tata batas. Berdasarkan asumsi dasar teori ini, konflik yang berasal dari perbedaan infonnasi clan hubungan manusia disebabkan

oleh polarisasi yang terns tetjadi, ketldakpercayaan dan

permusahan di antara kelompok yang berbeda daJam S1J.1tu masyarakat. Di lokasi stud~ perbedaan informasi dapet diketahui dari perbedaan dokumentasi sejarah dan pemetaan bwllllan yang dilalull.an baik eleh pemerimeh maupun

masyarak.at lokal. Klaim bak atas .lahan dan tata batas ditetapkan berdasarkan sudut pandaog masiog-masing pihak. Sulit mencapai titik temu. Polarisasi persoalan semakin diperlebar dengan hadimya pihak ketiga, LSM .Deoga.n

ll4

keterbatasan kapasitas personilnya dalam memahami konflik dan proses pcaanganannya, pihak la:tiga meecoba menyelcsaikan pcrsoalaa dengan memberikan solusi yang tida.t

tq>at

sasaran, Sebagai comoh ialah

kasus

sertifikasi lahan milik adat di Desa Citorek untuk menghindui masuknya laban adat tersebut kedalam wilayah TNGH. Padahal, jika mengacu pada syarat pen_gakuan status masyarakat adat dalam peraturan penmdangan. solusi ini dapat meogancam pengakuan status adat kasepuhan tenebut. Peoyelesaiu knnOik yllllg

disorankan oleh teori bubungan masyarakat ialah meningkatbn

kotmmilwi, sating pengcrtian dan toleransi antua kelompolc-lcelompok yang meugalami lronfiik. c, Konflik pecbedaan sistem nilai juga dapat dipahami deogan pendebtan Teori Transfunnasi Konflik. MemJrut teori ini kollfli.k yang bemunber dari uwalah stnlktural disebabkan oleh masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah-nwalall sosia1, budaya dan ekonomi Di lobsi studi ketidakselaram iru dapat dilihat dalem proses pengambilan keputusan.

Berdasarkan observasi pada beberapa pertemuan untuk menyusun kebijakan pengelolaan TNGHJS (Lampiran 1). BTNGH hanya mengundang perwakilan dari institusi akademis, Pemda. dan LSM. Masyarakat lokal direpresentasikan

oleh LSM100• Mereka hanya dilibatkan dalam proses konsultasi dan pengumpulan iaformasi, Penyelesaian konflik yang ditawarkan menurut teori ini adalah mengul>ah berbagai struktur daa kerangka ketja yang menyebabbn kelidit.kS1:11U11an dan kttidakadilan, meningkatkan

jalinan

hubungan

tennasuk dan

;ikap

kesenjangan

ekonomi;

janglca paDjang;

dan

mengembangkan berbagai proses dan sistem untuk mempromosika1t pemberdayaan, keadilan, rekonsiliasi, dan pengakuan. Selain ketiga teori mengenai faktor penyebab konflik tersebut, fenomena konflik di TNGH dapat dilibat berdasarlcan teori mengenai hubungan antar stakeholdcmya. Teori konflik yang dikembangkan oleh lewis Coses meoyebutkan bahwa konflik dapat membantu mengeratkan ikatan kelompolc atau dapat membangun kohesi deogan kelompok lain melalui aliansi. Di TNGH fenomena ini dapat dilihat dari terbentulmya aliansi antar kelompok masyarakat dan alian.si

JIS

antata kelompok masyarakat dengan kelompok pendulrung (LSM)101• Tcori Coser iDi juga menyebutkan bahwa kouflik dapat mengaktitkan peran individu yang tadinya terisolasi dan membanm fungsi kommtikasi yang sebelumaya macet. Fenomena ini dapat ditemulciu1 disemua lokasi studi. Melalui observasi pada pertemuan formal maupun non-formal yang diodab.n para pibak,

111<1Syankat lokal, baik warga Krepu•an maupun yang Non-Kasepuhan, memiliki tokoh-tokoh yang berperan aktif' dalam proses penyelesaian konf.lik. Secara umum, konflik di 1NGH juga mendukung teori konflik yang dikembangkan o!eh Randall Collim. Ammsi dasar dari teori ini menyebutkan bahwa orang dipandang mempunj8i sifiit sosial dan mudah beztonflik dalam kebidupan

soilWnya. Mun15ia

jusa

bempaya meogoptimalkan "status

subycktifuya". Hal ini tergantung pada ~ya mereka maupun swnberdaya orang lain dan dcngan siapa mereka berurusan. Slralifilcasi sosial dipandang sebagai institusi yang menyentuli begjtu bmyak ciri kehidupan dan penyebab timbulnya lconflik.

negosiasi,

baik

Kondisi ioi dapat dililw di lokasi studi. Dalam proses

BTNGH

masyarabt

maupun

lokal

selalu berusaha

mengoptimalkan kepentingannya. BTNC.H dengan program srerilisasi kawasan dari aktifitas manusia. Disisi lain, masyarakat lokal dengan kceutuhan mcngcnai lahan garapilllnya.

.Berdasarkan hasil identifikasi jenis konflik serta pembahasan teori konllik. faktor-faktor yang dias.1msibI' manpengaruhi koeflik di TNGH dianwanya: l) bubungan amar maraisia yang dapal dilibat dari peebedaan persepsi 102 terhadap

nilai SDA. Faktor ini juga dapat dilihat dari kurangnya kualitas dan kuantitas komnnibsi setta koordinasi antan BTNGH dengan stakeholder lainnya 103•

2) masalah 3truktural karena adanya pabedaan posisi delam pengambilan

keputusan dan kewenangan yug menyebabkan ketimpa.ngan akses dan kontrol. 3) perbedaan infcrmasi karena metode pengumpu!an dan cara menterjemahkan data yang berbeda, Kondisi ini dapat dilihat dari bagaimana masing-masing pihak mendokumetasi sejacah pengelolaan kawasan. Mlsalnya dolcumen yang ------······--

"'*

'" tolMlm~PaulJuA l(iWJ don l'«ull " .. '.Mas)>cWl l:blirima J&wa Borot-Bau1m(Fl[Ml!JBB). •• l'cnq>li- dori Tiuldcriaa>-WdlolcrDbs """"'---- bail dui ............... ~ .. kocdisi (ditajanol!bn J oldt Woalf•al 197'). •• HaMI .-...;

"'-don ........,.,..doilpowww

•

bo& ""riam)Wllbl. LS!l -

SlafBTNGJL

116

dikeluarkan BTNGH hanya me~

sejarah pe~elolaan

oleh

penu:rintah tanpa menyajikan ffiltang waklu dimana masyarakat lokal sudah

berada

dilokasi

yang

sama

Contoh

lainnya dapat

dilihat pada

ketidaksepakatan meegenai tata bataa di Desa Citorek dan Mab.sari. Di kedua lokasi terseblll, ada dua versi wa buas yaitu versi BTNGH versus versi Pemerimahan Oesafl(ecamatan. 4) rnasalah kcpcntingan yang dipiru olch owalah mendasar yaitu pemenuhao

keburuhan dasar bagi masyarakat lokal versus kepentingan lronservasi dm pelestarian alam untulc DephutlBTNGH. Rangkuman mengenai penyeb
disajikan pada Tabel 25. 5.1.J Tipe Koofllk

Kebijakan penunjukan lcawasan Gunung Halimun menjadl taman nasiooal bulcannya tidalc mendapatkan perlawanan dari masyaralcat. Jilca mengacu model penahapan kontlik yang dikembangkan Loui3 R Pondy (Winardi 2003), mal:.a konftik di lokasi studi sudah mencapai tahapan k.onflik yang termanifestaslkan. Pa.da tahap ini ma.~ing-ma~ing kelompnk Yll"S beri(onnilc

sudah saling

memberikan reaksi sehingsa menghambat pencapaian kepentingan pihak lainnyo. Tabet 25 Penyebab lconilik clan faktor-llllctoryaog mempengaruhinya GAP

PENYEBAB KONFLIK

FAKTOR

Kebijakau Pengelolaan SDA:

B.ERPENOARUH a. hubung110 paia pihak yang tidak harmonia b. perOOjaan struktural

l'cmcrintah (?roperry Righi) versus Masyai:akat

c. pcrbcdaaa infunruisi d. pclbedaao kepentingan

P~

pendelcatan

(Common Property) Perbedaan sistem nilai dan

I. l'erbedaan Sirtern Nilal

2. Status Laban

informasi

Perbedaan informasi

3. Ketidaksepa.katan. Tata Batas

Kepenlingan: Pemcriolah (Komervasi) versus Masyarak.at (Pertanian

4. l(ctidakpastian Akses

SUb$lstence)

ll7

Berikui ini uraian konflik pada setiap tahapannya: a) Kooflik lalen104 tcrjadi discmua lokaai :itudi baik: pada. konflik deogan

masyarakat maupun pad/l k:ontlik amar institusi pemerintah. Pada tahap ini lrontlik disebabkan karena berbagai faktor perl>edaan yang sifatnya vertikal d:ilam memperebutkan sumberdaya. Konllik: laten antar pemerintah dan masyarakat dapat dilihat dari kooflik kepentingan dan perbedaan sistem nilai dalam mengelola lahan. Menwut Malik et al. (2003), konflik seperti ini perlu dia.ogbt ke permukaan sehingga dapat ditangani secara c:foktif; b) Konflik yang dipersepsi'0' r,erjadi di semua lolwi studi. Walaupun masyarakat

rnendulcwig usaha konservasi (Harada 2003 dan Widada 2004). namun mereka mcrasa bahwa ada kepenlingan mereka yang terganggu deogAll penetapan taman IWional (Hidayati 2004; Galudra 2003; Hendarti 2004 dao basil observasi lapangan). Deroi.kian juga sebalikny11, BTNOH merasa masyarakat ridak cukup kooperatif mendukung esaha k.o11Se1V1Ui kawasen. Kondisi ini

membuat maslog-maslng kelompok: merasa kepentingannya terhambat karena kelompok lainny.a. c) Kooflik yang diraa.akan106 dapat diidentifikasi pada beberapa perterrwan (Lampiran I).

Hal ini dapw. d.ilihat ketika masing-masing keiompok

mengemukakan pendapatnya tentang pihalc: lainnya, istilah "kita dan mereka"

kerap

digull4but

untuk

mengarosiasikan kelompok ya.og

111emlliki

kepenl.ingan yug berbeda. Pada tahap ini. masiog-1114Sing kelompok mulai memberik:an reaksi dan mengembangkan aliansi1D7. Aliansi yang dilalrukan masyarakat dapat dilihat dengan terbcntuknya Persatuan Adat Bante« Kidul dan Forum Komunilliil< 1'"1J meay«laluo kondlsl ..,....,.., 1JoV loofUt ir.ana ....., Mon.pot ol.uJ ""IHinit m.,.... ~ 1«i..ngblai""""" k"S-.., 1.iab taha;> dimw. IWompok ...W ,,_l>coil<.oo ....i..; .... """~"' .i;.., .-alilu dolUD ""'iul. '"l .......... ...,..,..,... - 1<1".h ...._ hljDOI\ pcnqoj1AilD 1Ujlooa pOti1il< (K.umo Dc,..iilm.>1-~29~

......,..muiog

1oo1-..

-

118

d) Kooflik

di

lokasi

tcrmanifestasikan

juga rudaJi sampai

studi

°'. Pada

1

tabap konflik

yang

tahap ini kelompol yaog berkonflik mulai saliug

melalrukan aksi yang dapat menghambat tujuau kek>mpok lav.'llllDya. Bentuk aksi dapar berupa agresi1°' terbuka maupun tertutup. Menurut BTNGH {2000a: V-37 s/d 44) agresi terbuka pernah terjadi sekitar t.ahu11 1997-1998, dima.na situasi kawasaii TNGH sempat tidak:

sehingga memerlukan

an:wJ

bantuan operasi gabungan antara ABRI d11D Pemda setempat. Berdasarken

wawancara
Japangu, agresl ini

kemuogkinan terjadi akibat perlawaoan masyerak:at Desa Malasari110 yang menuntut lahan garapan yang kini dikuasai perlcebunan teh dan warga Desa Cisarua111 yang tidak menerima perilaku polisi hutan. teitutuJ) unrumnya dilalmkan

Sedangkan agr-esi

oleh muyaralca1 KAsepuhan. Salah satunya

dengan tetap bertahan untuk bennulcim clan berladang di wilayah adatnya. Intensitas ko11flik ini dipetabn dalam bemulc bubungan antar alctDr, utama dan peodukung. Berda.suklln pemdaaa tersebut, ada awn tipe hubungan anlar

stakeholder. Keenam tipe hubuog&n tersebut ialah hubungan: dengan lconllilc, aliansi112, kcrj~ma113, struktural formallkoordinu~ koordinasi114 yang tidak optimal, dan lcomunikasim yang tidak optimal (Garnbar 7).

S.l.4 Penaogaoao KonJl.ik

Dalam merespon ·•gangguu"'" atm konDilc, BTNGH sudah melakuka.n bebcrapa pendekatan

diaotaranya dengan

melalrukan

pembinu.n

daerah

penyangga, Sampai deoga.n tahun 2004, program pembinaan daerah penyangga ini

per.-

'" Xku.Wn, dub>cl)ayug"""'-l(W....a

"' AvcM · """"""" ll)

-

yug l>cmr.l _,..,....

,...l
op

100}~

-

-

P'*" IC1h>dap plbat lauiay•

{°'¥"•-

:ZOOS:

u. ....

"' ~;... d<:epo ............. dui lrl1ea Maluari """)'Cbortlom.,,.... '""" ;., """)'Wlbl .......... P'l!J oloil .... bmbali lohan hot ...... dari l'T ~ .. Nimala. l>awcdi ....,...(lknduu 41ft llidoyall l004). Ill Huit~ _,,Hr dm -ynka Duo a-... doo lm'GH -~ bobwo koallik di V... C~ dapiro olcti pu11.dw Ni•i Rucao. Yl.n& tlla"U....., tiW. mmuiawidu\ santDA>mma. "' Aliwt laid\ lkam mlln. ~ kdamp.t ...., ...i. deolM peocapoi• pdibk (KaJaua Bcou Behu& lodo•..,a. D<,dibwo !OOl 19) UJ kc:rjasania illafl ~ dlJa kd~ .... lcbib dallm. ... \tgUlt&ll yatlt. &lal::U!JM ~rtt 'f1:lUJllM \lri\tk ··,~20M'.S5'>

w••

-.-w.nl""'._..,._f
"'"":apellojwa..,_(Kmw•_._W "'ltooo&w ....,. •

.a..,...,,....,, ma1jpAw-vz

·

-t.oi;-

.........

r--

.._~-!Mal<

Q"8-...,..(!Umuoa.-O.lzldo • , 011 9 ••ivlS"9l~ .Js WA ~ da.n f~ png .. baita ........ 6IUI .,.... mu. ldlJii ~ ~id.oootdi ....... {i:a-Bcws.o...~D; 1• n2CAl5'5U). llldl bo• -~-k
..:......,a..;

"' 0..-

JloeND Y""I

119

Kabupaten Sukabumi117, 4 Desa di Kabuparen

sudah rnencakup 7 Desa di

Bogor111, dan 13 Desa di I
program pemolnaan daetah penyangga ini. kecuali Kampw1g Cibedug, tiga lolwi studi lainnya dijadikan lokasi penge:u•"•ngan ekowisata.

Tabel 26 Pembioaan daerah penyangga TNGH No 1.

2.

Tujuaa · Mcmbaikan Jl>it .. _._ pcl1aniaD

peotingoya konserwii ~ ketnlmpilan benrimlsaha

cf)

J.

Peoddau:msasial~

Baptmn

bil7lt larqman ms

a) Tum! dalam acam S3lllSChaD masymbt Kasep•bap bl Menbina dal1 mmhmJDg upll)'2 pelemrisan buda)oa nmyarabt bsepuhan di scki1arka...asan lNGH.

4.

Menjalin kcmitiam

a) l'embeatt.-a& lakri.~ bl Fanbu1tukaol pcnganman swakam

SWllbct; diolah dari Wldada, 2IDI: ~~ 7

Selain pembinaan daerah penyangga, usaha lain yang dilakukan BTNGH ialab

menawarkan opsi transmigrasi atau resetlemem kepada warga kasepuhan Cibedug dan Ciptarasa Namun tawaran ini ditolak. Sedangkan untuk meningkatken k01JDJnibsi clan koordinasi, DlNGH llleJISUlmngperwakilan instaesi P e111..rintah

pusat dan daerah terkait pada acara workshop, seminar, FocusGroup Discusston (FGD) dan konsoltasi publik. Usaha penyelesaian konflik juga dilakukan oleh mesyarakat, Masyarakat Kasepuhan

Cibedug

di

Desa Caores,

misalnya,

sejak

tahun

2000

120

Selain

status adat dengan difasilitasi oleh LSM, RMI

memperjuangkan

membuat dokumentasi hu!rum adat dan beraliansi dengan ma.syarakat kasepuhan Jainnya dalain forum Kasepuhan Banten Kidul, mereka juga melobi pemerintah daerah, Sampai swdi ini dilakukan, proses untuk meodapat pengakuan dari

PEl\.IDA masih i>erlangsung. "'Vesa ~11"'.Cipcul"')', °"IMtlD& "'cil
Ld>Wil>I.

-

~Cildll,c;..a..,da-..m

..... --.

)(aj..,_ ~ca...,,~~

1211~WWWW&
.....

L••t

Submaju,

htd&6RML

c.tuj,

Ma)asori, Lei..tydok, don

,

··--· ·-··

L ·-··········-····-··············

_----

·---------

-- ------·-· ···-··..-·······-······~--·~

e

121

Selain persealan teknis seperti kapasitas masyarakat dan pendanaan, faktor yang menjadi hambatan untuk mendapa; peog..tr.u1111 ini ia.lah poilaha elit politik yang menjadilcan perjuangao masyarabt ini menjadi komoditas politik. Misalnya untulc meraih suara dalam pencalonan bupati. Di Desa Sirnarasa, masyarakat kasepuhan bekerja sama dengan para peneliti dari perguruan tinggi dan instansi pemerintah untulr rnendolcumentasikan hulrum adat dan sejarah mereka, Seperti I
sayangnya hasil pemetaan parti3ipatif ini malab tidak digunakan warga karena setelah dihituns, luas wilayah desa bedasarlca.n pemetaan partisipatiftemyata lebih kecil yaitu

4. 750 Ha {Hanafi el al. 2004:64) dari luas wilayah desa versi

pemerintah seluas 8.262,22 Ha (.Monografi Desa Malasari 2006) Menurut Malik et al. (2003) dan Winardi (2003), secara teoritis konflik deagan karakteristik seperti yang diuraikau sebelumnya dapat diselesaikan dengan cara. • mengangkat kepennukaan kon.Oik laten agar dapat ditaogani lebih lanjut; • meningkarkan kualitas dao kuantitas komunikasi agar perbedllllll persepsi dan infonnasi dapat diselesaikan; dao • mengidentifikasi

dan meogatasi

llkar/:rumber penyebab konflik yang

termanifest113ikan atau konilik tetbuka.

122

Karakteristik kontlik di masing-masing lokasi studi dirangkum dan disajikan peda Tabcl 27. !§.2 Analisis In1titusi Penetapan TNGH Tujuan dari anali3is institusi adalah 1) untuk: mengidentifikasi individu atau

organisasi yang terkait dengan proses penetapan taman nasional;

2) mengidentitilcasi atulllll formal (peraturan perundangan) yang mengatur peran

para pihak tetsebut serta menganalisis pelabanaan atau implcmCDWi kebijakao l~ut

di lokasi studi; dan J) menganalisis kebutuhan para pihak dalam

menyelesaik.an kontlik. Uotuk mencapai tujuan tersebut digunakan tiga teknik analisis yaitu analisis stakeholders, analisis asumsi umuk kebijalcan, dan analisis kebutuban. Berikut ur~an basil dari ketiga aD/llisis tersellut. 5.2.1 Analisis Stakeholder

Tujuan dari analisis stakeholders adalah untuk unluk mengidentifikasi individu atau organisasi yang terkait dengan persoalan pengurusan hutall di TNGH. Hasil dari analisis ini adalah daftar stakeholder yang terkait berilrut

kategorinya, hubungan antar stakeholder dan pengaruhnya terhadap proses

penetapan TNGH. Dcngan menggunakan definisi dan tahapan analisis stakeholders yang telah diuraikan pada Bab ID, tabap pertama analisis ini ialah mclakukan identifikasi stakeholder. Berikut uraian hasil analisis stakeholder. I. Stakeholder Utama Stakeholders utama (primer) merupakan stakeholdera yang terkena dampak langsung baik positif 1naupu1111eg11tif oleh suaiu reneana atau proyek serta mempunyai kaitan kepentingan langsung dengaa kegiatan tersebut (Maryono et al 200S). Berdasarkan defmisi tersebut, keempat kelompok masyarakat lokal di lokasi studi masuk dalam kategori stakeholder utama. Dalam kelompok. masyaralcat ini terdapat unsur-unsur masyarakat seperti masyarakat K.asepuhan dan masyarakat Non-Kasepuhan. Dampak. utama penunjukan kawasan Gunuug Halimun menjadi taman

nasi<>nal bagi masyarakl!.t lok.al ialah terjadinya perubahan status lahan. Bagi

i.j~-·~111

J li1 !j~ .~ ... ~ ~ ~ ~

...M

JJja1.· ial S:

Ij·t ·~~

I

-· ~ ~iJl I 1Ilh1t~ J [·f rr

1Jtii 1JliJfi111· 1111111111111rr11

~

l t

1~

1!·11!1 Jj·flil Ii iii l!·i!itJJ "'.D

i ~

,g '5

....

·8-

....

ra·5 ~

:><: ~

U-d

d .0

j@,.,}f~ j~ ~a ~~ii t~1

l

i

:x: ~ ~

c:i""

·f

11

·~

.; .d

I~

~

lo..

~

6

~

~

1 i j

"'

11 jl

i ~l

l~-

-c

6l

"" •

d .0

~

~

f i~ 01ill 0 J~~

u-=-

/j

if~

.. .o

§

c.>-0

]

j1•~

l IJ i!Jl

1.§ .d

21.[

if

x~. 1 -~ ;1 JII '!-ti

! !I.

f]1~ I

1~1 !."'

;110

j{J

1-·1

ll~-'

,!!

.u ~111 ii ~~

I ·u11 ·~ II f ~ca.

1~

j

J ~tj'K·i ~ ! f i J I ~i~· ~J ~~- s g

8

!>l)~

ee

j

lf!J}i j 6 j ~tt ~i

jJ iii 1 Jli1I ~J}1~ I· 1.i

-l.§

cJ "O

.. .0

e

~

~

l•

i!piI ~llt

II~ 5 1til f Ir• 1~ i J,1)1 JI. iJa ~J Cl

cJ

•

..::

itsif

j°'IQ ulJ 8 ~::i

.A

-'111~ !J~

u

iii "I:,.a jl ri! .~~.. ~~

~jJ

!1i ~lt ~1~ i~ ~

....

l~1~ -!II>!'il.

si-"' :! . $~.

f~~!i _g

12A

masyaralcat Kasepuhan Cibedug dan Ciptarasa. perubahan ini terjedi peda status wilayah kasepuaan mereka, Sementara bagi masyarakat non-kasepuaan, seperti di Desa Malasari dan Desa Cisarua. ia.lah perubaban status lahan garapan. Perobaban status

ini merubah tatanan lcelembagaan dan aturan main pengelolaan yang

sebelumnya ditingkat lokalllromunitas menjadi nasional. Padahal bagi masyarakat ini, lahan merupakan sumber k:ehidupan yang memermhi kebutuhan primer. Untuk

masyarakat kasepuha!l lahan juga maupabn mandat Jeluhur yang barus dijaga secara turun temurun jauh sebelum Iadoaesia merdelca. Mengingat bukri sejarah

keberadaan mereka di kawasan tersebut

(Adimihanlja 1992; Hanafi et al 2004; Moniaga 2004; Rahayu 2004; Galudra 2006), pengaruh masyarabt terbadap peoses paietapa.n TNGH seharusnya cakup

tinggi. Namun demildan, bcberapa kererbaluan

teknis yang di mil ild masyaralcal

unfuk berdialog dan bemegosiui dengaJl pihak yang berkepentingan seperti bahasa, tingkat pendidikan, kesamaan data dan informasi serta hal teknis lai nnya

menyebabkan posisi rawar merelca menjadi reodah. Bagi kelompok masyaralcal yang sudah banyak berintcraksi dcngan masyaralrat luar dan mendapat dukungan seperti Kasepuhan Ciptarasa dan Desa Malasari, posisi tawar mereka untuk

mempengaruhi proses peoetapan kawasao mer~adi wkup kuat.

Berdasarkan basil observasi dan wawancara, masyarakat lokal umumnya mendukung konservasi kawasan Gum.mg Halimun. Kesimpulan ini didukung oleh basil penelitian yang dilakukan oleh Harada

el

al (2001), Harada (2003), dan

Widada (2004: 133). Namun merelca menolak pembatasaa urauk memaufaatkan sumberdaya alam di dala mnya. H asil observasi ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Nugraheni (2002: I 07).

Ada dua opsi penyelesaian sengkera laban yang dirumut olelt masyarakat Opsi pertama ialah menuntut dikeluarbnnya Laban adat den garapan mereka dari

kawasan TNGH agar dapat dikelola secara mandiri oleh mereka. Opsi ini terutama dikemukakaa ole.h masyaralcat ka.•epnhan Opsi kedua iala.h bekerjasama dengan

BTNGH umuk mengelola

lahan tenebut terutama Jahan yang masih berupa

b.itan121 _

Penyelesaian opsi pertama, bagi lmS)'llI1lkat kasepuhan, dapat diselesailcan

125

jika Pemerintah Daerah setempat sudah mengeluarlam Peraturan Daerah yang

1nengakui keberadaan mereka sebagai masya.rakat kasepulw1. Sedangken bagi masyarakat Non-Kasepuhan, peoyelesaian dapat dilak:ubn jika mereka dapat menunjuka.n bukti kepemilikan atas laban tersebut Untuk opsi kedua, ada dua cara yang dapat ditempuh oleh DTNGH. Pettama. yaitu dengan memberikan ruang dalam kawasan INGH uutuk dilcelola. bersama. Misalnya dalam zona pemanfaatan, zona khusus dan Z(llla ttadisional seperti yamg dimunglcinkan oleh peraturan perundangan yang ada. Misalnya dal!lm Peraroran Menteri Kebutanan No.561Menhut-W2006 tentang Pedoman Z.Onasi Ta.man Nasional Pasal 3 dan 6. Cara yang kedua Wah dengan melakukan ketjasama formal dengan pcrangkat desalkecamatan atau bade usaha milik desa, Landasan hukum yang dapat digunakan ialah W No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 & 214. Dalam undang-widang tersebut Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan petensi desa danfatau melakukan kerja sama dengan pihak ketiga. Ranglruman basil analisis terhadep stakeholder utama ini disajikan psda Tabel 28 berikut ini.

Tabel 28 Stakeholder utama penetapan TNG1i PENG ARUH'

OPSl Pl!tlYl!U!SAIAN

Schuuh adat

m1ayah

masuk.

adat dilcduaibn

lwlal;om

TNGH

dati

dan ferOOlasnya ai.- Uodp SDA

SclUJU'b.

wilaylth TNGH;

.......... li>aloo. SDA yang l""lllri; lDltuk wilayah :Jdat yang

Ktrj3SalDl

Sd»lgian wilayah Seclang adat 1I111ouk 1NGH

aan

wt>awnya

masih berllcAlllk hu1aa

akscs thdp SDA DesaCiwua

Abes lelbadap .Reodah SDA tc:Ibatas

Dcsii Mlllasari

lallan garapan Scdang berada di dalan1 kaW3S311 TNGH

Laban sampan dileluaitlw dari

TNGH:

dan ·~ SDA ables !hdp Suml>er. Hasil Aaallsis

Ki:terani;an: 1Pengaruhtmiad.111 pr~ peDCt1pQll TNGH

Pcm•nfa•taR SDA

((;llari; Kerjasarna dengan )'3Dg

B'INGH

126

2. Stakeholder Kwici Stakeholden

kunci merupakan st.akebolden yang memilild kewellallgan

legal dalam ha! pecgambilan lceputusan (Maryono et al. 2005). Dalam penelitian ini, stakeholders

kunci diidentifikui beedasarkan kewelllll1g8nllya

dalam

mengambil lceputusan lt:¥kait deJ18llll proaes peneupan kawasan taman nasionaJ. Menurut UU No. 4111999 tentang Kelwcanaa Pa.ul IO, pro!lel; penetapan kawasan atau pengulruhan kawasan terdiri dari empat tahapan yaitu tahap penunjukan,

peaataan b11La11. pc:melll;ui, dan penetapan. Tahap

penunjukan

dapat dilalrukan

setelah kegiatan invemarisasi kawasan selesli dilalrsanabn. Menurut UU No. 4111999 teotmg Kehut.anan, sehagai kawa.san taman nasional kewcll8Jlgall pengurusan

TNGH berada di Pemerintah

PuMt..

Cq.

Kehutanan. Sedangbn Balai Tamsn Nasional Gunung Halimun

Departeroen

merupalcan. Unit P.ialuaaa Telalls (UPT) dari Departcmen Kdrutanan. Namun secara admininratif TNGH masulc ke daltm wilayah 2 provinsi dan 3 kabupaten yaitu Provinsi Jawa Barat yang meliputi Kabupaten Bogor dan SulrabulT'li, dan Provinsi Banten yang meliputi Kabupllen .Lebak beckaitan dcngan kesejahterun

Karena ilu, konflik yang

masyarakat 5CJ)Cfti lahan, tata bans dan akses

terhadap SDA menjadi tanggung jawab dan kewenangan pernerintah daerah. Se!anjulJtya daWn studi ini, untuk identifilcasi kewena~ pcruadangan,

dari peraturan

pemcrintah daerah d::an dilillat sebagai enlitas 1Ullggii.l tidak pee

lok.asi. Berikul uraien masing-masing stakeholders kunci tersebm: A. hmt.rintllbPuat Berdasarkan an.ali$is terhadap 47 peraturan perundangan (Lampiran 3), ada tiga instansi pemerintah pusst yang tetkait dmgao pesoalan penetapan taman

nasional. Ketiga irutaosi tcrscbut i.alah : Departemen K.ehutanan (C.q. Dirjen P.HKA, BAPLAN, Dirjen Inventarisasi dan Tata Guaa Lahan dan BTNGH)u2; Departemea Dalam Negerim, serta Menteri Koordinetor Tata Ruang N115iona11'4. •a~~ ~~ UUNo

Tallcu 1999IDDut-lhl

X-.1>·••·

lClllOOl tad.a>g· T-Foopi,l(,w-pa,S......,o.pu ... ~ donT.,.K<(Ja j/)990tentu.g\" me nai~...-i9t ' dw-_!alllll}'ll-Sbca-tt<::losidrmys;UUNo.41

K-.

--l:&-

Nog,ri,~1'.<Jlll,,.._d.a>l>,,.--dacnkdlllbfal& ....... ~-.l""C..,_PD, doa~ 4-.!h.-)'lkoyw """*- dMI .... - di ..... ll<(;H -)~......,.ic., bag;.., dm-dc ,.,....;....i.4qloit-ioi-,;.;....iommi ,.._ di'ba~ "' {;1) M. ""'" .. ~ .. )l/1996_,.,,~ Ka-. U.....~-» Orpw..;,

c1a

r

m_..,..,

127

Departemen Kehutanan berlcepentingan untulc rnelaksanakan iugasnya dalam pengurusan kawasan huwi. Demikian juga dengan Dirjen PHKA, BAPLAN, serta Dirjen Jnventarisasi dan Tata Guna Lahao yang bertugas melaksanabn pengaturan tata bata& dan penge!olaan KPA. Sedangkan BTNGH merupakan unit pelaksana tekoi~ dari Departemen Kehutanan yang melaksanakan pengelolaan KP A di lapangan. Peran Departemen Dalam Negeri (Depdagri) dalam proses pcnctapan

TNGH terutama pada ll1h
Daerah, tugas Deixla!!ri diantanmya ialah Membeotulc Tirn Penetapan dan

Penegasan Batas Daerah (PPBD) Tingkat Pusat dan menanclatangani peta batas dae:rah. Btrdasarkan W No. 24/1992 mengenai Penataan Ruang Pasal 19; UU

No. 3212004 tentang Pemerinlahan Daerah Pasal 13, 189; K.eppres No. 3211990 tentang Pengelolaan Knwasan Liiwlung Pusal 35, diketahui bahwa dalam proses penetapan tarnan nasional Menteri KuO{dinator Tata Ruang Nasional dapat berperan dalam proses penunjukao, penataan batas, clan pemetaan. Stakeholder ini juga dapat berperen sebagai mediator lcooflik
128

Pemerintah Provinsi Yll118 masuk dalam lokasi studi ialah Provinsi Ba.nten dan Pmvin~i fawa Barat, Dampak langaing yang dirasakan ialah pe:nibahan fungsi lahan, tata batas wiJayah, statw pemukiman warga, dan status aset obyek wisata daerah. Bagi daerah, kedua dampak teniebut rnembawa konsekuensi terhadap peoalaan kembali tm nang daerah, pendoduk berserta penyecliaan sarana dan

prasarana sosialnya. Menurut peraturan perundangan ynng eda, PEMDA dalam proses penelapllll tunan nasiooal berperaa mulai dari tabap inventarisasi, penunjultan, peua1aan bstas, pemetasn, sampai dengan peaetapan. Dalam tahap inventari!lllsi,

menurut PP Np. 2S/2000 teniaog Kewenangan Pemcrintah dan clan Kewcnangan Provinsi sebegai Daer.ii Otonom PilSll 3 (5), Pemsrintah Provinsi berwenang membuat pedoman penyelenggaman i1111eatarisui

dan pemetaan lrawuan hutan.

Dalain tahap penunjubn t.amJIJl nasional, Meoteri Kehutanan menuojuk kawasan tcrtentu sel>1gai kawasan peleswia.a &lain (wnan nasional) halUs berda.wkan

pertimbanpn Gubemur (PP No. 68/1998 teotang Kawasan Suaka Alam dan .Kawasan Peleitarian Alam Pasal JO) dan usulan Pemda Kabuplllen (Kepmcntwt l

No. 32/Kpts-ll/200! IClll&ng Kritcria dan Standar Pen~ukuhan Kawasan Hutan Pasal II) Dalam tabap penataan bataa, mmwut UU No. 24/1992 P$1Waan Ruang Pasal 8; UU No. 3212004 tenlallg Pemerinuhao De.erah Pasal 189; PP No. 62/19911 tentaiig Penyerahan Sebagian UM&u Pemerint.a.b di Bidang Kebutaoau PaJal 2, peran Pemerintah Provinsi iafah rnengkoordinasikan penataan ruang yang meliput.i lebib dari satu kabupaten den membuat pedoman penyelenggaraan rekonstruksi dan penataan batas hutan. Sedangkan Pemerintah Kabupaten, menurut Kepmenhut No. 32.'Kpts-Il/2001 te:otang Kriteria dan Standar Peogu.kuhan Kawasan Rutan (J>asal 8,9, 12,14 dan 16), mempunyai peran dalarn membemuk panitia tata batas, meajadi aoggota panitia, membetikan pengaknan bebas hak-hak pihak ketiga terhadip areal yang ditata batas, menyetujui dan menandataogani berha acara tata batas (BATB). Semcntara Pemerintab Desa menurut kcbijakan yang sama juga mempunyai pcran dalam haJ persetejuan dan penandatanganan BATB. Dalam posi!i pecan dan kewenangan tersebut, seharusnya pengaruh PEMDA dalaln pengam.bilan keputusan cukup tinggi.

129

Berdasarkan observasi lapangan, sikap perangkat PEMDA terhadap

kcberadaan TNGH sangat ditemukan oleh Kepala Daerah aiasmg-masing wihiyah yaitu Gubemur umuk PEMDA TK I dan Bupati untuk PEMDA TK Il. Sik.ap ini

dapgt dinegoiiiasikanjika BTNGH dapat .membangun komunilcasi, kocrdinasi, da.n ketjasama yang baik dcngan jajaran dinas-dinas ter'kait dibawahnya seperti Dinas

Kemnanan, Pariwisata, dan

Masulcan dari dinas teikait kepada pimpinao daenh inilsh yang kemudian dapat mempengaruhi keputusan akhir Kepala Sosial.

Daerah. Sampai dengan penelitian dilskukan, berdasarkan rekaman proses penyusunan Rencana Pengelola.an Taman Nasional (RPTN) I di Subbumi pada 79 Agustua 2006, pemerintah cberah Lebak belum menentukao sikap karcna belum

ada kejdasan tata basas. Demikian jug& hasil wawancara deogan natll!Wllber di Dims Kehutanan dan Dinas l'ariwisata di Kabupaten Sukabumi dan Bogor. Hasil wawancan dengan k.epata BTNGH1:1) diperoleh informasi bohwa BTNGH akan mcmbuat nota kesepahaman (MoU) dengan tiap·tiap kepala daeJah. Berkaitan dengan hal tersebut, responden dari instansi pem«intah umumnya menunggu

hasil kesepakatan tecsebut baru akan IJ\~)'\Jsun program-program yang dipcrlukan. Sikap Pemerintah Provmsi Jawa Barat terhadap keberacban 1NGH sebenarnya dapat dilibat dalam Penta No. 2/1996 tentaitg Pengelolaan Kawasan

Lindung di Provillsi Jawa Barat. DaJam Perda tersebut, Pernerintah Provinsi J11wa Baral mengalokasikan sekitar 30% luas wilayahnya uruuk kawasan lindung. Hal

ini secara tidak langsung

mengakui perlunya keberadaan TNGH. Namun

demikian, alokasi ruang dan tata batas perlu dicokonstrultsi ulang sehingg11 &esuai dengan perencanaaa tata ruang provinsi l21>. C.DPRD Menurut W No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal l dan 40,

Dewan Penva.kilan Rakyat Daerah (DPRD) adafah lembaga perwakilan raJ...--yat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. DPRD memiliki fungsi

OU

w.-

dol>Zi14 Brpt.l:. ~

16.00-18 00.

, .. pcmy>lalD •..!
Kq»la ~Oii,

di"""1wi ci. IU~

W'i$'1 l9 f.t
1•""-...... ._ k""""1ui ,.mlilr. lll'TNOllSt.u>gpl llroinoo? di !lop.

13<)

Iegislasi, anggaran dan pengawasan (Pasal 41 }. Dalam konteks persoalan dengan penetapml

TNGff' dan kont1ik masyarakat lokal, setidaknya ada dua. tugas dan

kewenangan DPRD yang rclevan sesuai dengan PasaJ 42 UU No. 3:7/Z004. Tugas dan wewemng dan lcewenangan tersebu1 ialah: l) melllbahas rancaogan,

menyetujui dan mengawa.Y pelaksaoun P~

bersama dengan kepala diierab; dao

2) memberikan perseni juan tertiadap rcncana lceija wna antar daerU dan dengan

pihak lcetiga yang membebani masyanbt dan daa-sh. Jika kedua lligas dan kewenangau ir.ti dilaksanakan, scmcstinya koofiik di TNGR tidak berla.rut-larut dan masyarakat lidJk perlu berba.dapan Wigsung deQgan .IITNGH sebagai unit pelabana teknis pelllerintab pu&at. Sampai saat survei dilakubn, hanya DPRD Lebalc yang tedihac ikut aktif

dalam pembalutsan Perda pengaki•an masyaukat !Usepuhan untuk Xuepu)wl

Cibedug dan Citorek. Wal1111pwi lremaj~ya sampai saat ini baru dukungan scc:ara politis saja. Sebagai Slakeholdet

yaiig

sesu11gguhnya rnc:megang peranan

kuocl, DPRD sebaiknya dilibalka.n dalam proses penetapan TNGH dalaJn ha.I berbagi informasi, konsuk.asi da.o. kontml Bef'dasarkan nn&lisiJ di.tas, seluruh .stakeholder! k:unci hams dilibalbn datam semua tipe partisipasi. Kh1uus untuk i11staosi yang wilaya.h kerja dan/atau

sub,taMi l:.ewenangannya terkait lug.sung dengan rNGH sebaiknya dilibatlcin sebagai mitra pengelolll&4 TNGH acpcrti amanat Pasal 17 UU No. 3:l.l2004 yang mewajibkan pemerintah pusat 11.QtUk bekerjasama dengan pemerittah daerah dalam hal pcnytrasiM lingkungan d4n tata ruang serta pe
kewenangan, pengaruh dan estimas! sikap masing-masing st.akeholder dirangkum dan disaji kan pad a Tabel 29 3. Stalcebolder Pendukullg

Stakeholders pendulc1mg merupakan stakeholders yang tidak me!Jli!iki kepemingan langsung terhadap pl'O)d: tapi mcmiliki kepedulian. Mereka dapat menjedi intermediaries atau fasifrtator dalam proses dan cukup berpengaruh

terliadap pengamhilan lceputusan. Ada enam keloropok yang masuk dalam kategori stakeholders pendukung uDC.ul TNOH. Keenam kelompok ini ialah :

J3J

Lembaga Swadaya Masyarakat, ln...U01si Pendidikan dan Lembaga Pen~litian, Swasta, Leinbaga Donor, lndividu, dan Forum Kon:amikasi atau Organisasi Masyarakat. A. U!mb•ga Sw•daya Miuyarabt{I.SM) Bccdasarkan ha!il obsef'lll8i dill peneluSUtllll literatur (Lalrlpiran 2).

setidakoya ada enam LSM yang beraktiviw di lolrasi smdi. KeenalD LSM tersebut yaitu RMI, LATIN, PEKA, ABSOUIT, dan Y•yasan Ekowsisat.a Halimun. RMI mulai melabihn kegiatan di TNGH pada W1Un l992 di Desa

Malasari dan Curug Bitung. merebi mengembangkan prognun kebun eoergi. Pada Wlun 2003, RMI muJai monjalin terjasama clcngan iuasyarakat Kasepuhan

di Desa. Citorek: wrtuk mernperj1unp

J)Cllgakuan IU!at dari pemerintah daerah.

LATIN muJai mel1kuk:aq kegialarulya di TNGH pada tabun 2000. Desa Simarasa merupakan salah satu deaa

!U81an

dafan ll\Cllgembanakan k:egiatan

huian kcrn1syarah•S11 di k.awuan lindunglltonsc:rvasi. Program utama yang

dlkembangkan di desa ini ialah penguawi kelembagaan. T<egiatan pengemb111gan elcowisata. meiupaklll salah ~

agenda program penguatan keleml>agaan ini

Dala111 melalcSAJ1abn kegiatannya, LATIN bekl:rjasama dengan Ptrllutani dan Dinas Kebutanan seternpat (Huit wawancara deagan sraf LA TIN-Sulcabumi:

Bapak Ahmad Suwarno dan Denni pad& 19 Febru3ri 2007. Hasil wawencara dilengkapi dengan basil dolrumentasi cataan lap1111gan LATIN di lowi studi. PE.KA rnulai berakt.ivitu di kawasan TNGH pada tah1111 1997. Program yang dikembanglcan dianta.ranya llletJ8ea.ai J)elldidibn lingkungan hidup melalui pendirien perpustakaan dan penguatan C>rganisa:si 1J1BSyarakat mclalui kelompok

taoi di Desa Cisarua, Simara.st dan Cipeuteuy. ABSOLU1' awalnya adalah lc.elo111pok pemuda daa pemudi yang berasal dari Desa Cipeteuy dan sel:itarnya deogan tujuWI membuat kegiatan ytlllg dapat mengisi wak.tu. Tujuan ini berkembang sejalan dengan banyaknya LSJ\! yaag

beraktivitas di desa mereb. dan dikembangbn.nya ekowisata di CitlJa.bab. LSM ini mulai mengembangkan kapesitas anggota dengan berpartisipasi dalam berbagai pelatiban seperti: guide dan intCrJRt~.

133

Yayasan Ekowisata .Ha)imun (YEH) didirikan oleb beberapa staf yarre terlibat

dalarn Konsorsium

Program

Pengembansan

Ekowisata

TNGH

(KPPETNGH). Yayasan ini didirikan setelah aktiviias KPPETNGH berakbir selling dengan berakhimya proyek yang didanai oleh BSPIBCN pada tahun I 998.

Tujuan didirika1111ya YEH adalah untuk menjaga komitmen dan hubuogan moril yang sudah dibangun dengan anggota KSM di Desa Cisarua, Desa Malawi dan Desa Siroarasa. Kepentingan lembaga ini di TNGH wnumnya UDtuk melak.•analcan program pendampingan dan pensembangaii masyantbl lob.I. Dalam melakukan ptmlampingau masyarakat, LSM umwnnya beckolaborasi dengan lembaga lain seperti lembaga penelitianfpendidikan (CIFOR, ICRAF, dan IPB), LSM lainnya,

dan lembaga dl)nor (Yayasan KEHATI, Yayasan Kemala, dan JICA). LSM juga berkonsultasi densan beberap• naris.sumber dari i.mtansi pcmerintah, swasta dan masyarakat sendiri. Namun demikian, LSM yang beraktifuas di lokasi studi walaupun mempunyai lokasi kerja yang sama nanwn klll'Cna tema program yang beebeda maka mereka bekcrja sendiri-~1mdili. Berbeda dengan institusi pemerinlab. .keberadallll lSM di TNGH tidalc diikat oleh suatu kewajiban balk untuk. jaegka panjang maupun pendek Lembaga ini secara legal formal tidak mcmpunyai kcwenangan maupan hak veto dalam peogambilan keperusan. Namun demikian, karena kedekatan den ketertibatannya seeara la.ngsung dengan persoalan masyarakat, mereka mempunyai pengaruh yang c1dcup besar untulc mempe11garuhi pendapat masyarakat dan merubah .keputuWJ. Salah satunya dengan memobilisasi masvarakat lokal. Terbentuknya forum Komunikasi Masyarakat Hallmon Jawa Barat-Banten (FKMHJBB) merupakan salah satu contoh yan8 diinisia.si RMI dau beberapa I.SM lainaya. Berda.sarkan kcpcntinga.n dan pengaruhnya tersebut, stakehuldi:r ini perlu dilibatkan setidaknya dalam pengumpulan intormasi, dan konsultasi, Lembaga ini dapat dilibatbn sebagai mitra kerja dan pads tahap evakiasi (kontrol) jika. LSM tersebut eukup

mengakar di mosyarakat. B. Tnstitusi Pendidikan atau Penelitian TNGH sudah menjadi lokasi peneluian bagi mahasiswa, peneliti dan

134

pendidik dari tujub insiansi yang masuk dalam karegori lnstitusi Pendidikan dan lembaga penelitian.

Ketujuh instansi ini adalah instilusi penJidikan seperti

Jnstitut Pertanian Bogor (IPB), Universiw Indonesia (UI), Universitas Padjajann (UNPAD)f

Indonesian Resoore6 Center fer

Lembaga llmu Pengetahuan

IndigBTIDtlS

!(71l)w/tdge 1NIUK,

lndoue~ia (UPI), ICRAF, dan Orgenisasi

kemahasiW11an seperti Bil>lbgical Scienee Club (BScC) dari UniveTSitu Nasional (UNAS). Hampir semua lokasi studi pernah menjadi obyek peueliti1111 dari instilll$i ini.

Sebagai pengguna laiwasan TNGH haik untuk penelitian maupun pendidikao, stllkehoJder ini tida.k memililci hak veto da.lam pengainbi Ian lceputusan. Penetapan 'fNOH juga berdampak tidalc lang,110g tedwlap mereka.

Namun dem.ilcian., pemahaman dan kontnlrusi basil penelitian mereka dapat dijadikan masulcan untuk mempecbaild proses perencanaao dan k.inerja pengelolaan kSWlWUI. Karena itu stakeholdtt ini sebalkuya diliba.tlc.an minimal pada tabap inroonasi dan lconsultasi. (

C. Swast11 Ada tiga perusahan swasta yang cukup besar yang beraklivitas di lokasi

l!tUdi. Ketiga perusaban tersebut ltdah PER.UM PBRHUTANJ131, PT Perkebunan Ninnala Agung, dan PT Alleka Tambaog (ANTAM). SebasaJ lembaga BUMN milik Depanemeo Kehutanan, Perhutani tidak JDemiliki hak veto terhsdap Jcebijak.an yang dibuat oleh negara, Namun demikian, mengingat kapasitas personil dan modal yang diwiliki, Perhutani dapat menggunakan jalur Jobi untuk mempeagaruhi keputusan. lJisisi lain, berdasarkaa basil wawancara dengan masyarskat di eJDpat lokasi studi u•. citra Perhutani sangat bwuk di mata

masyarakat. Selain dipandang lidak. 111Cltllrukan tugasnya meujaga Cagar Alam dan membina masyarakat disekiearnya, oknum perhutani dilaporkan sering rnemungut hasil panen masysrakat secera paksa. Mere.lea mewajibkan masyarakat

tP Pl>RUM PE~llUTANI o
km).., Nepn

Mdik N'll"'

acl>opi .....

dial"1 daWu UU l&

I.•"'1i..i.ri, dimmo xltaWo mo4aloya 4D1ili.\i Ncpra IJm'!"' doa ~dd:~ ..., -.. (l'I' Na.)012(10J ,.... ) ")'1' I)\ Tups dul kew.,,..,...

""al
}'1118 dip-.,

PllRIJM tdallh mniyelcn~

~Cii""" p<11gt)olaAn 9-

dalam mlayall l
7U3 .,_. ptdt Rl'H llcrda...u. pUldp ,......_ aylll I,~ l)"I l~ Padl reutqg WNa JP61·19'!S, C>;or Alam

~!Wimwtdil:elolaokllF.....,l'erlJWni(lllRdadol'.IOOl
yang menggarap laliao yang diasumsikan

13'

lahan Perwn untuk. menyenbkan

sebagian basil p&llCtlnya (Hanafi et al 2004; basil wawan~). petugas

lapangannya

semakin

memperburuk

hubungan

Sikap arogan

mereka

d~an

masyarakat. Perlu waktu bagi Pert.rtani ul\lllk memulihkan kepecc.tyaan masyarakat. Bcr.ula di el'ICkMJ TNGH dan beroatasao Jangsung deagan Desa Mlllasari, PT. Nirnlala Agung adalah perkebunan di Kawas!lll TNGH yang sud.ah Ilda sejalc zaman pemerintahan kolooial Belaade, Sejak: dihmbaJ!8kaonya

kegiatan

eloowisata. di TNGH, bihun 1997, pmdlunllD roulai membuka diri untuk meojadi salall satu obyek wisata. Program yang dikonbangkan ialah pengeoalaa proses pengolaban dan pembuatan tell. Kerjasaina juga dibaoguo dengan pe.111andu yang berasat dari masyarakat lokal. Kondisi ini m~pakan peluang untuk JDenjadikan peckebunan teh sebagai mitra TNGH. PT ANT AM mempakan peruubaat1 yq

dimiliki pe111erintah Indonesia (Hanafi

el

sebagian besar ~nya

(65%)

al. 2004). Sejacah dimulainya

penambangan bijih emas di Kawasan Ekosistem Halimun dimulai sejak tahun (

1916 di Cikotok dan beberapa lokasi lainnya (Lampiran 7 Sejarah Pengelolaan

TNGH). Pada 20 April 1992, PT ANTAM mendapat Kontrak Karya baru untuk w.D.ru 30 laliwi116• Wihtyah koJJt:rak kerja penambaagan ioi terdapat di Ciguha,

Desa Malasaii; Kubang Cicau di bagiao tengah, dan Ciurug, bagian Se~ao kawasan TNGll LoklW ini berada diautara Go. Pongloor clan Gn Burak di SubDAS Cikan.iki yang mempakan kawasan 'INGli (Haa.ati et al 2004). Hubu11gan PT M 1 AM dengan masyarak'at sekitarnya retatif c:uhip baik. Hal ini dapat

dilihat dari beberapa program keMasyarakatan PT ANTAM sepecti penyuluhan, peugobatan masal, pembentukan KUO dan pendidikan bagi 65 peagusaha kecil (Hanafi et al 2004). Pola hubuogan yang sudah terbangun sepeni ini merupakan poten~i yang dapat dimanfaatkan 8TNC'YH \1ntuk menjadikan PT ANT AM sebagai mitra kerja.

·~ •4iu.11S&taJI" ""-'*!i .. -""" sap«\i ... C.1>«lq. ~.... bl>al'oum.!d...U--baabool.ll~i...criP-ga(halldUIU~

-

-

136

D. Lembaga Dllqor Ada tiga lembaga donor yang

mendukung

beibllgai aktivitas Jembaga

teitait di lokasi 5tudi. Mmka adalab United State Aid for Imemationa! Developmem (USAID), Japan lntmrariOl'rti/ Corporation Agency (JICA), dan Yayasan KEHATI. USAID merupakan donor pada. lahun 1995 yaitu tahap iaisiasi pengembangan ekowisata.. Dana dari USAID disalwkan lc:epada .KPPETNGH. JICA 111enJpakan Jembaga ytlD8 menyalurlran dana hibah dari pemerintah Jepaag uotuk 1110ndulru11g kol\SCt\lUi kwiehragaman hay•tidi Indone9a. Untuk

TNGH, bsntuan ini disalurkaJI melalui proytk Biodil>usityConsenation Program (BCP) yang dimulai pada tiulan Juli 1995 di TNGH ata1 kerjasama dengan

Departemc:n Kehutaoan dan LIPI. Yayasan KEHATI inerupakall

lembaga

yang dibenruk: oleh tokoh

Pernerintah dan LSM untuk tnef18elota dan meoyalurkaa

tersebut digunakan

untulc

kegiatan

y~

dana hibalt Hibah

bcrkaium deng.o

konservasi

keanekaragaman htyari. Di TNOH, yayasan ini pernah membiayai dana operuional pendampingan masyarakat untuk lc:egiat&11 dcowisala sefama kurang lebih satu tahun. Penmpan TNGR tidak berdampalc ta1iadap keberaJaan l~mbag11 donoc. Kepeningan lembaga ini adalah menyalurkan dana bibab untuk kegiatan yang sesuai dengan 111isi11ya. Meskipun memiliki pengaruh terliadap keberadaao dana operaaio1U1~ namun pelll!gUl!llall daa pcmwuian daoa lwus bcrdasalkan k.ebutuban dan k.epenti.ngan kedua belali pihak (fNGti dan lembaga donor). Karena itu, st.lceholder ini sebaikllya culwp dilibatlcan pada lahap informasi, konsultasi dan mitra kerja. E. Individu (J>eneliti dan Wiutawaa) Penetapan TNGH tidak befdampak

lang.!Ung baik kepada wisatawan

maupun peneliti. Namun mereka memiliki kepentingan sebagai pengguna TNGH. Sebagai pensguna k.awut.n TNGH baik untuk peaelitian maupun rekreasl,

stakeholder ini tidak roemmki hak: veto dalam pengambiIan keputusan, Penetapan TNGH juga berdampak tida.k lang.sung terhadap mereka. Namun demikian, basil penelitiaa dan

keberadaan m«eka merupahn parameter sukses tidaknya

pengelolaao ltawasan. KlreDil itu slakeholder ini sebaiknya dilibatkan minimal

137

pada tabap infnrmasi dan koosuhasi, F. Forum KoJDuofkasi atau Orgaueet Masyarabt Berdasarlcan basil penelu.
}llJl8

pernah atau masih beraktivit.as di

lokasi stud.i. Kelima orgaoisasi terSebul ialah Forum Komunikasi Masyarakat Halimu11 J11.wa Barai-Baerea (FJ(MHJBB), Persatuan Adat Bauten Kidtll (PABK), Konsorsium Program Pengembangan Fkowisata TNGH (KPPETNGH), KSM dan Himpunan Pema11du Indonesia (HP!). Sebagai cotttoll be:rdirinya FKMHJBB dan PABK yang merupakan forum b>mumbsi

antar

posisi meteka terhadap setiap kebijabn yq

masyarakat uJitul: menyuarakan b«dampak terhadap kehidupao

mereb. Peegaruh forum ini temadap peogambilan keputusan di TNGH cukup tinggi. Selain merupalcan representasi dari masyarak:at lolral keberadaan aliansi

masyanlcaf i11i tidak terlepas dari duku11ga11 berbagai lembaga sw1ulaya masyaraker seperti RMI. AMAN, KE.MALA, HUMA. dan Sawi1 Watch. Karena itu stakeholder ini sebailcnya dilibatbn pa4a semua tipe partisipasi. Disisi Iain, potensi ekowisata. di lNGH telah menarik berbagai pihak untuk. memb~ntuk memberikan kontribusi. M'isalnya, .KPPETNGH, KSM, dan

HPI. Kedua kelou1polc stakeboldec ini mempunyai misi yang sama yaitu menjadilcan kawasan TNGH sebagai saiah satu daerah tujuan wisat.a. Saywgnya, sejak tahun 1998 KPPIENGH tidak beraktivitas lagi di TNGH. Sementara HPI masih berkomunikasi dengan anggota KSM mo:skipun tidak rutin. W&laupun

tidak memiliki k:epentingan secara lallg5Ung. namun kedua bentuk organisasi ini memi liki kapasitas dan jaringan l:erj&Sama dengan cakupan wilayah yang luas. Karena itu, kcdua organisasi ini mcrupakan stakeholder yang berpotensi untuk

dijadikan seoagai mitra kerja. Karskteristik stakeholder pendulrun.g di lokasi studi dirangkum dan disajikan pada Tabel 30.

4. Hubungan Ketel'lcaitan Antar Staktho1tkn Selain mengidcntifikasi stakeholder yang tctbit dengan pengurusan hutan di TNGH, pada bagian ini dianalisi&juga bnbungan alltar stakeholder. 1'ujuan dari

13&

Tsbel 30 Stakeholder pendnla.mg di lokasi srudi LOKASI STUD!

STAKEHOLDER PllNOUICUNQ

\.LSM

PE.RAN D/ILAM "PROSES PENETAPAN lNGH/S

Pa5ilkasi

PERDA

masyanibt~~ ~ ~ 2.~iti

IPB, I.II

3 F~mnn KOlllUlliWi

l'KMHJBB; J>ABK

1.LSM

LATIN VEl

~llllll

dolcoDtern2si

hnicmarilWi clan dokumcutasi sejanh llCt1ll budaya lokal A~ pcngalmanaclat l'e!igu11n orpaisasi pe1lirli Pc11dampingan masysraUt dolam ~dcowisola Pe!liJlgblaa

1-:qmno• ~

~el:IJ\\U..U.

1"'emari!ll5i stjarah

3 Forum Komunibti

Ocsa Ci§alUJ

I. LSM

daD

dokaltlealaii

budaya Jobi

FKMJ{JBB, clan Advokasi pcngalruan Ilda! PA.BK YEH

Pendampinpn

masyarabl dalam

Q\CSll!Clnba~ku ekow1sata l'eagcmllrmp1 ck'ol>tsaui l'cneliban sosi;ol budaya Jrecnek:aragamrui bayati

KSM 2. h1.stiluli

scrtJ

UPI, 1PB

~dldikW

dan

PIOIKtilW

1H::sa Malasari

l. LSM

2.lmtiluli

Pe.ididWm. partisipotif,

krilis,

~ m~iglcu

masyarabt dal.
pem<'S!"

elawiuta Kampenye ~ Ji.aglrunpo, pcaiogkalaD bpas!IJls rossyambt lokal ~olrowisaia

KSM UP{, 11'8

h:neli1w1l
!'(ndidlkaJll

ffayati.

Lanstkap, Ekowisata

~eliliao 3. 51'-a.ll.

4.~s;i Donor

~mbenm pclabanaan

3.lndlvidn 6. Forum

proocs

pene13JXlD clan peogelolaan Tl'IGH

Wisa!aalam

,.;satawan f1CMlf.lBB

.KonuuWi Sumiier: fusil peneluwam !ilen.1lit daR ~

Advobsi pmyelc5aia.u..krotfil ~

139

analis.is ini adalah untuk mengidentifika.si ko11flilc: hubungan stakeholden dalam pengurusan hutan. Sifat hubungan yang diidcntitikasi dibagi kedala.m enam kategori yaitu: I) kerjaisama; 2) hubW18an sauktural; 3) .lroordinasi yang tidalt

optimal; 4) lcontlik.; ; ) komunikasi yang tidak optimal; dsn 6) aliansi. Si.fat hubungan ini diga)i berdasarkan penelusuran literatur dan fakta di lapongan.

Oerdasarkan basil analisis

ini, dapat diidentifikasi bahwa .lronftik dalam

pengurusan butan di TNGH disebabkan ole& hubungan anw stakeholder sebagai berikut. • Konflik. antsra masyarakat deogan BTNGH kareoa ada ketidaksepakatan

masa!ah staws dan akses terhadap lahan. Hal ini dipieu oleb ldaim BTNGH deogan menetapkan peranmm dan perundangan yang diengg.op 3epihak du membuat pemetaan kawasan tanpa melak.ukan verifibsi lapangan; •

Kurang optimalnya komullikasi autara masyarakat dengan Pemerintah Daerah

selaku stakeholders kunci dan pasifuya peran PEMDA dalam menyikapi persoalan di lapangui

menyebabkan ma:iyarakat berkonfronwi langsung

dengen BTNGH. Situasi ini dipenmcing oleh peran beberapa LSM yang tidak netral atau tidak jelas posisinya dalam membantu penyelesaian kontlik sehinggu komunikasi para pihak semakin tidak ko11dusif; • Kurangnya optimalnya koordinasi

yang dilakukan BTNGH dengan

stakeholders kunci lainnya. Komuoikasi dan koordinasi yang sudah ada selema ini barn sebatas saling berbagi pandangan dalam forum diskusi, seminar, l
tidal:: proaktif dalam melakukan kornunikasi dao

koordinasi. Kondisi ini menyebabkan banyaknya persoalan di lapangan yang tidak terselesaikan dan menimbullcan k:etidalcpa!!tian bagi masyankat; • Secara struktural dan legal fonn.il, pemerintah kabupaten, provinsi dan DPRD memiliki lrubungao kerjasama. Demikian juga dengan pemerint.ah pusat. Namun tidak diperoleh informasi meogenai kerjasama dan koordinasi untuk isu konOik dalam pengunisan hutan di TNGll. • Kooflik anwa

rnasyarakat dengan pihak swasta (terutama

PERHUT ANI) menimbullcan trauma.

PER.UM

Karella terliataso.ya pengetahuan,

140

masyarakat menganggap posisi BTNGH, sebagai pengelola kawasan yang bani, sama dengan PERHUT ANI. Kondisi ini mcmbuat rasa saling percaya sulit dibangun. Matriks hubungan keterkaitan antar stakeholder dalam pengurusan butan di TNGH disajikan pada Tabel 31.

5.2.2 Analiris Kebijakan (Anallilis Asumsi) Tujuan dati anal.isis kebijakm ini adalab untuk I) mengidentifikasi peran pelalru lebijakan dalam proses penetapan taman nasional dari aspck legal fQ!111W; den 2) mengidentifikasi realisasi

atau

implemmtasi peran tersehut di lokasi SbJ(i;.

Dalaiu studi ini, atUntsi pemt pelaku diidentifikasi dari 47 (empat puluh tujuh) penturan pcnmdansan yang dapat menjadi pedoman pemerintah pusat dan

dacrah dalam proses penetapan taman 1Wional (Lampiran 3 nomor I sampai dengan 41). Sedangkan untuk mengideotifikasi realisasi atau implementasi pee-an t«.sebut di lokasi studi data yang digunakan berasal dari hasil content analy.;is terhadap 24 dokllmen kebijakaa ditingkat loka.I (Lampican 3 nomor 42 sarnpai dengan 71 ), serta h.uil observasi lapangan dan wawancara.

V ariabel yang digunakan untuk mengidentikasi per an stakeholda- dalam proses pene~pan uman nasionai diambil dari pengenian dalam UU No. 4111999 tentang Kehutanan Bab

m

Pasal I 0. Berdasarkan uodang-uodang tersebut,

bgiatan penetapan atau pengukuhan131 tamao nasional ada lima sub kegiatan yang harus dijalankan secara bahap demi tahap. Kelima sub-kegiaum tcnebut ialah kegiatan inventarisasim, penuojukan13?, penataan Batas ..0, pemetaa.n141, dan peaetapan142• Berdasarkan kegiatan pengukuhan tersebut, diidentifikasi siapa '" r..~ !( ...... ,.,,...~

i.. p.. ~

"'-

"'*""'

....,,bla~ k
dl'lab.ba.......,.

bwr • ...,,,....,,d.np<11\'t'fl1ant8iSll Jilab,ba llmk ln~i ~ 0Mmp'9t'~tA.pdCD413 EcUyaian ~ ~Wll)lm)'&>....,, i"'sf molloi tiosb ...;...i, Wll•yal>, DAB wnp.i wli• poogJ.i..a (PaMl 13 o:yu I ..,3uu1i..wrm ,1<-....} ... l'c~ bulAA adalah .,.....,.. •"" ........... )'!> ......... ~Ju.butoa )"°ll "krupo. ~bo m:a. ll/lotu bw ...... ...._, oddal> iceg;...., ~..g l"V)d<>i bWia, i.......U..1 hll<·'-k pihot k«igo. P""""'COI~• ...r. &.I..,_,......, l""""""Pll daa lfd\Mir (\'""'11 ")'.. S ltel"'cohll :'«·lll?OOI). "' Pcm<WD u"1Wll lnl8a act.131> kogialaa ~ lluil p Acara Tara Bllao. (e...J I qs 6 .K_.n,i N<> 3.2/KplS-~001). lu P_,Olapclli.a-mn lmllo 8'ia11A ..... pca-1tmqlulioo bukim ldlk, ....... cloJ lu>S ...... wil&y.hyng ...W. lit~~ la"""" ....... nta?