Bangkit dan optimis

digambarkan dalam semburat

cahaya kuning keemasan yang

memancar dari bawah daun

dan Rub Al Hizb (bintang segi

delapan). Gambar Rub Al Hizb

berwarna kuning keemasan

merepresentasikan ekonomi

dan keuangan syariah yang

siap untuk tumbuh dan

berkembang mewujudkan

kemakmuran. Kehadiran daun

berwarna hijau merupakan

simbol pembangunan yang

berkelanjutan, berkeadilan,

transparan, dan produktif yang

merupakan dimensi utama dari

ekonomi dan keuangan syariah.

Keberadaan siluet motif Batik

kawung merepresentasian

ekonomi dan keuangan syariah

yang inklusif dan membawa

manfaat bagi semua. Sinergi

yang kuat digambarkan oleh

jalinan berbagai salur berwarna

emas yang bergelombang.

Sementara itu, garis vektor

digital yang membentuk

lingkaran sebagai alas

merepresentasikan inovasi

digital yang akan menjadi

elemen utama ekonomi dan

keuangan syariah di masa

depan.

ISSN 2722-8665

LAPORAN EKONOMI &

KEUANGAN SYARIAH

2021

Daftar Isi

Daftar Isi iv

Daftar Grafik vi

Daftar Tabel x

Daftar Gambar xi

Prakata xiv

Tinjauan Umum xvi

Daftar Istilah 140

Daftar Singkatan 148

2.1 Kinerja Ekonomi Syariah Nasional 28

2.2 Kinerja Keuangan Syariah Nasional 38

2.3 Perkembangan Literasi Ekonomi

Syariah Nasional

50

2.4 Prospek Ekonomi Syariah Nasional

Tahun 2022

52

Boks

2.1

Pembiayaan SBSN untuk Proyek

Hijau Tukad Mati, Badung – Bali

53

Bab 1 3

Kinerja dan Prospek Ekonomi

dan Keuangan Syariah Global

Bab 2 27

Kinerja dan Prospek

Ekonomi dan Keuangan

Syariah Nasional

1.1 Perkembangan Ekonomi Global dan

Dampak Perpanjangan Pandemi

Covid-19

4

1.2 Perkembangan Ekonomi di Negara

Anggota OKI

8

1.3 Perkembangan Industri Halal Global:

Dampak Pandemi terhadap Sektor

Unggulan Ekonomi dan Keuangan

Syariah

12

1.4 Prospek Ekonomi Syariah Global 16

Boks

1.1

Potensi Industri Halal Indonesia di

Pasar Global

18

Boks

1.2

Ekonomi dan Keuangan Syariah

dalam Perspektif Green Economy

dan Sustainable Development Goals

(SDGs) untuk Mencapai Maqashid

Syariah

22

iv

3.1 Kebijakan Moneter dan

Makroprudensial Syariah untuk

Mendorong Pemulihan

58

3.2 Sinergi Pemberdayaan dan Strategi

Penguatan Ekonomi dan Keuangan

Syariah

65

Boks

3.1

Implementasi Kebijakan Ekonomi

dan Keuangan Syariah di Daerah:

Collabs House – Sinergi dan

Kolaborasi Aksi Pengembangan

Ekosistem Ekonomi dan Keuangan

Syariah (Eksyar) di Solo Raya

90

Boks

3.2

Perluasan QRIS untuk Aktivitas

Ekonomi dan Keuangan Syariah

94

5.1 Sektor Industri Makanan Halal 114

5.2 Sektor Sustainable Muslim Fashion 123

5.3 Wakaf Produktif: Alternatif Sumber

Pembiayaan

132

4.1 Arah Sinergi Kebijakan Ekonomi

Syariah Nasional Mendorong

Pemulihan

98

4.2 Arah Sinergi Kebijakan Ekonomi

Syariah Bank Indonesia Mendukung

Pemulihan

101

Boks

4.1

Konsep Pengembangan Sukuk Bank

Indonesia (SukBI) Inklusif

110

Bab 3 57

Sinergi Kebijakan

Ekonomi dan Keuangan

Syariah

Bab 4 97

Arah Kebijakan Ekonomi

Syariah Mendorong

Pemulihan Ekonomi

yang Kuat dan

Berkesinambungan

Bab 5 113

Sektor Unggulan Ekonomi

Syariah Nasional

v

Daftar Grafik

1.1 Indikator Pembatasan Mobilitas

untuk Negara Anggota OKI

4

1.2 Total PDB dan Pangsa PDB Dunia

dari Negara Anggota OKI Atas Dasar

Harga Berlaku

5

1.3 Tingkat Pengangguran Negara

Anggota OKI dan Dunia

5

1.4 Kasus Terkonfirmasi Covid-19 dan

Vaksinasi Bulanan Rerata Bergerak 7

Hari Negara Anggota OKI Tahun 2021

6

1.5 Jumlah Kematian Baru dan Rasio

Fatalitas Negara Anggota OKI Tahun

2021

6

1.6 Ketepatan Jadwal Logistik

Perkapalan Global

7

1.7 Rata-Rata Penundaan Kedatangan

Kapal Logistik Global di Pelabuhan

7

1.8 Pertumbuhan Ekonomi Global,

Kelompok Negara Maju, Kelompok

Negara Berkembang, dan Negara

Anggota OKI

8

1.9 Pertumbuhan Volume Perdagangan

Internasional Dunia dan Negara

Anggota OKI

9

1.10 Tingkat Inflasi Global, Kelompok

Negara Maju, Kelompok Negara

Berkembang, dan Negara Anggota

OKI

9

1.11 Pertumbuhan Ekonomi NegaraNegara Mitra Dagang Utama

Indonesia – OKI

10

1.12 PMI Manufaktur di Beberapa Negara

Anggota OKI

10

1.13 PMI Seluruh Ekonomi di Beberapa

Negara Anggota OKI

11

1.14 Tingkat Inflasi di Negara-Negara

Mitra Dagang Utama Indonesia – OKI

11

1.15 Perkembangan Pengeluaran Muslim

Global Berdasarkan Sektor

12

1.16 Indikator Struktur Perbankan Syariah

Global

13

1.17 Profitabilitas Industri Perbankan

Syariah Global

13

1.18 Perkembangan Permintaan dan

Penawaran Sukuk Global

14

1.19 Lima Negara Teratas dalam

Penerbitan Sukuk

14

1.20 Islamic Finance Country Index (IFCI) 15

1.21 Pertumbuhan Ekonomi Global dan

Negara Anggota OKI

16

1.22 Pertumbuhan Volume Perdagangan

Dunia dan Indeks Harga Komoditas

16

1.23 Harga Minyak Brent dan Batu Bara

Termal Australia

17

1.24 Produksi Minyak Kelapa Sawit (Crude

Palm Oil atau CPO) Indonesia dan

Malaysia

17

Bab 1

Kinerja dan Prospek Ekonomi

dan Keuangan Syariah Global

vi Daftar Grafik

2.1 Pertumbuhan Sektor Prioritas HVC 28

2.2 Perkembangan Pangsa Sektor

Prioritas HVC terhadap PDB

29

2.3 Pangsa Sektor Prioritas HVC terhadap

Total Sektor Prioritas HVC

29

2.4 Perkembangan Jumlah Perusahaan

Bersertifikasi Halal

30

2.5 Perkembangan Jumlah Produk

Tersertifikasi Halal

30

2.6 Nominal Transaksi Produk Halal

Melalui E-Commerce Marketplace

31

2.7 Pangsa Produk Halal Melalui

E-Commerce Marketplace

Berdasarkan Kategori Produk

31

2.8 Metode Pembayaran Transaksi

E-Commerce Marketplace

31

2.9 Volume Transaksi Produk Halal

Melalui E-Commerce Marketplace

32

2.10 Nilai Transaksi Makanan dan

Minuman Halal Melalui E-Commerce

Marketplace

32

2.11 Nilai Transaksi Fesyen Muslim Melalui

E-Commerce Marketplace

32

2.12 Perkembangan Ekspor Impor

Makanan Halal Indonesia

33

2.13 Pangsa Ekspor Bahan Makanan Halal

Tahun 2021*

33

2.14 Pangsa Impor Bahan Makanan Halal

Tahun 2021*

33

2.15 Kinerja Neraca Perdagangan

Indonesia 2015-2021

34

2.16 Perkembangan Ekspor Impor

Indonesia ke Negara Anggota OKI

(Non Migas)

34

Bab 2

Kinerja dan Prospek Ekonomi

dan Keuangan Syariah Nasional

2.17 Pangsa Perdagangan Indonesia ke

Negara Anggota OKI

34

2.18 Lima Negara Teratas sebagai Mitra

Dagang Ekspor Indonesia-OKI

35

2.19 Lima Negara Teratas sebagai Mitra

Dagang Impor Indonesia-OKI

35

2.20 Pangsa Pasar Lima Negara Teratas

sebagai Mitra Dagang Ekspor

Indonesia - OKI

35

2.21 Pangsa Pasar Lima Negara Teratas

sebagai Mitra Dagang Impor

Indonesia - OKI

36

2.22 Perbandingan Kegiatan Usaha

Responden SKDU Total dan SKDU

Bersertifikasi Halal

36

2.23 Perbandingan Jumlah Tenaga Kerja

Responden Bersertifikasi Halal dan

SKDU Total

37

2.24 Perbandingan Kegiatan Investasi

Responden SKDU Total dan

Bersertifikasi Halal

37

2.25 Tingkat Pengangguran dan Rasio

Gini Indonesia

37

2.26 Perkembangan Penerbitan

Pembiayaan Hasil Penerbitan SBSN

2008 - 2021

38

2.27 Perkembangan Alokasi Belanja SBSN

Proyek 2013 - 2021

38

2.28 Alokasi Pembiayaan SBSN 2021

Berdasarkan Sektor Infrastruktur

39

2.29 Perkembangan Pembiayaan Industri

Jasa Keuangan

40

2.30 Perkembangan Pembiayaan

Perbankan Syariah

40

2.31 Pertumbuhan Pembiayaan

Perbankan Syariah (yoy)

40

2.32 Perkembangan Pembiayaan UMKM

Perbankan Syariah

41

2.33 Perkembangan PYD Nasional Per

Sektor Ekonomi

42

Daftar Grafik vii

2.34 Perkembangan PYD Regional Jawa

Per Sektor Ekonomi

42

2.35 Perkembangan PYD Regional

Sumatra Per Sektor Ekonomi

42

2.36 Perkembangan PYD Regional

Kalimantan Per Sektor Ekonomi

42

2.37 Perkembangan PYD Regional

Sulawesi & Maluku Per Sektor

Ekonomi

43

2.38 Perkembangan PYD Regional Papua

Per Sektor Ekonomi

43

2.39 Perkembangan PYD Regional Bali &

Nusa Tenggara Per Sektor Ekonomi

43

2.40 Perkembangan Sukuk Korporasi 44

2.41 Perkembangan DPK BAZIS 44

2.42 Pengumpulan ZIS Melalui

E-Commerce

45

2.43 Perkembangan OMS Rupiah 2021:

Absorpsi dan Injeksi

46

2.44 Perkembangan OMS 2021

Berdasarkan OPT Syariah dan

Standing Facilities Syariah

46

Bab 3

Sinergi Kebijakan Ekonomi dan

Keuangan Syariah

3.1 Kinerja JIMF 2021 84

2.45 Perkembangan OMS Rupiah

Berdasarkan Jenis Instrumen

47

2.46 Perkembangan Term Deposit (TD)

Valas Syariah

47

2.47 Perkembangan Transaksi PUAS 47

2.48 Perkembangan RRT Tingkat Indikasi

Imbalan PUAS

48

2.49 Transaksi PUAS berdasarkan Tenor 48

2.50 Pangsa Aktivitas Usaha Syariah dan

Pangsa Pembiayaan Syariah

49

2.51 Alokasi Sukuk Hijau per-Proyek

Ramah Lingkungan 2018 - 2020

54

viii Daftar Grafik

5.1 Makanan Sehat 116

5.2 Nilai Pasar Health Food di Dunia

Tahun 2016 – 2021

116

5.3 GMV Jasa Pengiriman Makanan di

Asia Tenggara

118

5.4 Potensi Pasar Makanan Kemasan 120

Bab 5

Sektor Unggulan Ekonomi

Syariah Nasional

5.5 Total Pencarian Sustainable Fashion 124

5.6 Total Pencarian Sustainable Fashion

Menurut Negara

124

5.7 Persentase Konsumen yang Bersedia

Membeli Produk Eco-friendly

125

5.8 Survei Tantangan dan Peluang

Industri Fesyen 2021

127

5.9 Pelaku Usaha IKRA yang Sudah

Meluncurkan Produk Sustainable

Modest Fashion

130

Daftar Grafik ix

Daftar Tabel

2.1 Legenda Grafik 2.33 – Grafik 2.39 43

2.2 Alokasi Penggunaan Tanah Wakaf 45

2.3 Proyeksi Pertumbuhan PDB dan

Sektor Prioritas HVC

52

Bab 2

Kinerja dan Prospek Ekonomi

dan Keuangan Syariah Nasional

Bab 3 73

Sinergi Kebijakan Ekonomi dan

Keuangan Syariah

3.1 Sebaran Mitra Program INFRATANI 65

5.1 Pertumbuhan Penjualan Global

melalui E-Commerce

118

5.2 Pemetaan Potensi Ekspor Produk

Sustainable Modest Fashion

Indonesia

137

Bab 5

Sektor Unggulan Ekonomi

Syariah Nasional

x Daftar Tabel

Daftar Gambar

1.1 Proyeksi Nilai industri Halal Global

pada 2024

12

1.2 Negara dengan skor tertinggi dalam

World Giving Index 2021

15

1.3 Dampak Positif Halal Trade &

Investment Terhadap Ekonomi

Indonesia

18

1.4 Potensi Perluasan Pasar Ekspor Halal

di Negara Anggota OKI dan non-OKI

19

1.5 Peluang Ekspor Produk Halal

Indonesia

19

1.6 Peluang dan Tantangan

Pengembangan Industri Halal

Indonesia

21

1.7 Eksyar dalam Perspektif Green

Economy dan SDGs untuk Mencapai

Maqashid Syariah

23

3.1 Roadmap Pengembangan IKRA

Indonesia

67

3.2 Sebaran Anggota IKRA Indonesia

2018 - 2021

67

3.3 Fokus Penguatan HEBITREN Tahun

2021

68

3.4 Peta Persebaran Wilayah Hebitren

Nasional

69

3.5 Strategi Intervensi Bank Indonesia

dalam Sertifikasi Halal

70

3.6 Sebaran Pondok Pesantren di

Indonesia

71

3.7 Sebaran Pondok Pesantren Binaan

Bank Indonesia

72

3.8 Model Bisnis Usaha Budidaya

Bibit Lebah dan Madu di Pondok

Pesantren

72

3.9 Model Bisnis Usaha Konveksi di

Pondok Pesantren

73

3.10 Model Bisnis Usaha Pertanian Olahan

di Pondok Pesantren

74

3.11 Kurikulum Pendampingan

Penggunaan Aplikasi SANTRI

74

Bab 1

Kinerja dan Prospek Ekonomi

dan Keuangan Syariah Global

2.1 Rincian Proyek SBSN 2013 - 2021 39

2.2 Sebaran Proyek SBSN 2013 - 2021 39

2.3 Indeks Literasi Ekonomi Syariah 50

2.4 Basis Score Indeks Literasi Ekonomi

Syariah

51

Bab 2

Kinerja dan Prospek Ekonomi

dan Keuangan Syariah Nasional

Bab 3

Sinergi Kebijakan Ekonomi dan

Keuangan Syariah

2.5 Perkembangan Sukuk Hijau Global

dan Domestik 2018 - 2021

53

2.6 Prasarana Pengendalian Banjir Tukad

Mati, Badung – Bali

55

Daftar Gambar xi

3.12 Strategi Nasional Keuangan Inklusif 75

3.13 Perkembangan Keuangan Inklusif

dan Keuangan Syariah s.d.Semester

I 2021

75

3.14 Tampilan Virtual Market Pesantren:

Alifmart

76

3.15 Buku Model Bisnis 2021 77

3.16 Indeks Implementasi WCP 78

3.17 Framework Indeks Kesiapan Digital

OPZ

79

3.18 Sinergi Bank Indonesia dan

Stakeholder dalam Memperkuat

Riset dan Edukasi Ekonomi Syariah

83

3.19 Buku Referensi Ekonomi dan

Keuangan Syariah

84

3.20 Highlight Pencapaian Pelaksanaan

Kegiatan ISEF 2021

86

3.21 RIRN, PRN, dan Kerangka Riset

Nasional Sektor Ekonomi dan

Keuangan Syariah

89

3.22 Ekosistem Riset Ekonomi Syariah

Indonesia

89

3.23 Ekosistem Eksyar Pentahelix 90

3.24 Model Bisnis Kawasan Halal Kuliner

Kampung Kauman, Solo

91

4.1 Program Prioritas KNEKS 99

4.2 Bauran Kebijakan Bank Indonesia 101

4.3 Bank Indonesia Mendukung Sinergi

Kebijakan Eksyar Nasional

102

4.4 Strategi Penguatan Pilar Kebijakan

Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank

Indonesia

103

4.5 Fokus Arah Sinergi Kebijakan Eksyar

Bank Indonesia 2022

104

4.6 Mekanisme Penerbitan SukBI Inklusif 111

Bab 4

Arah Kebijakan Ekonomi

Syariah Mendorong Pemulihan

Ekonomi yang Kuat dan

Berkesinambungan

3.25 Pemetaan Usahan Pesantren di Solo

Raya

92

3.26 Budidaya Lele oleh HEBITREN 93

3.27 Santri Tani Jogo Bumi 93

3.28 Penggunaan QRIS oleh UMKM 94

3.29 Penggunaan QRIS dalam Aktivitas

Sosial

95

xii Daftar Gambar

5.1 Posisi Indonesia di Sektor Halal Food

Global

114

5.2 Kelompok Packaged Food 115

5.3 Halal Blockchain pada Industri

Peternakan Ayam

117

5.4 Pangan Impor Indonesia 119

5.5 Preferensi Produk Kemasan 120

Bab 5

Sektor Unggulan Ekonomi

Syariah Nasional

5.6 Sustainable Fashion System 123

5.7 Peningkatan Resiko Disrupsi Akibat

Aktivitas Bisnis tidak Berkelanjutan

126

5.8 Top OIC Clothing & Accessories

Exporters & Importers Tahun 2020

129

5.9 Buku Direktori Pemberdayaan

ZISWAF

133

5.10 Model Pemberdayaan Wakaf

Produktif

134

5.11 Buku Indeks Implementasi Waqf

Core Principles pada Nazir

136

Daftar Gambar xiii

PERRY WARJIYO

GUBERNUR BANK INDONESIA

Prakata

Bismillahirrahmanirrahiim

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan ke

hadirat Allah, Tuhan Yang Mahakuasa, atas rahmatNya Bank Indonesia dapat melanjutkan tradisi

publikasi laporan akuntabilitas dan transparansi

pada awal tahun, setelah pelaksanaan Pertemuan

Tahunan Bank Indonesia (PTBI). Pada Januari 2022,

Bank Indonesia memublikasikan 3 (tiga) laporan

akuntabilitas dan transparansi sekaligus, yaitu

Laporan Perekonomian Indonesia (LPI) 2021, Laporan

Ekonomi dan Keuangan Syariah (LEKSI) 2021, dan

Laporan Tahunan Bank Indonesia (LTBI) 2021,

setelah pelaksanaan PTBI 2021 pada 24 November

2021. Publikasi ketiga laporan tersebut sebagai

wujud komitmen tinggi kami untuk memperkuat

transparansi dan akuntabilitas Bank Indonesia

sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang

Bank Indonesia. Selawat dan salam bagi Rasulullah

Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para

sahabat beliau, yang telah menyampaikan risalah

dan pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi kita

semua.

Pada tahun 2021 pemulihan ekonomi global sempat

terhambat dengan adanya varian baru Covid-19.

Pemulihan ekonomi berangsur bergulir meski

terjadi secara tidak merata, termasuk di berbagai

negara anggota OKI, baik dari kelompok negara

maju maupun kelompok negara berkembang. Hal ini

menjadi tantangan tersendiri bagi perkembangan

ekonomi dan keuangan syariah global dalam

mewujudkan potensinya. Dari sisi domestik,

Indonesia juga menghadapi tantangan berat akibat

pandemi, meskipun kondisi ekonomi nasional

berangsur membaik, ditandai dengan pertumbuhan

positif mulai triwulan kedua. Namun demikian, tetap

dibutuhkan kerja keras bersama dari seluruh pihak

untuk memulihkan ekonomi. Di tengah kinerja

ekonomi nasional yang sudah berangsur membaik

tersebut, terlihat bahwa ekonomi dan keuangan

syariah memberikan kontribusi yang positif. Sektorsektor unggulan ekonomi syariah dan pembiayaan

syariah di Indonesia mampu terus tumbuh.

Sektor unggulan ekonomi dan keuangan syariah

seperti pertanian, makanan dan minuman halal,

fesyen muslim, serta keuangan syariah yang

mampu terus tumbuh dengan baik di tahun kedua

pandemi tersebut, perlu mendapat perhatian dan

dukungan agar berkontribusi secara lebih optimal

bagi pemulihan ekonomi nasional. Di satu sisi,

Indonesia sebagai pasar terbesar produk halal dunia

merupakan modal potensial bagi pelaku pelaku

bisnis produk halal nasional. Sektor makanan dan

minuman halal, serta fesyen muslim menjadi sektor

awal yang dapat mewujudkan pencapaian tersebut.

Di sisi lain, sektor keuangan syariah juga harus

didorong untuk menciptakan lingkungan keuangan

syariah yang kondusif bagi industri halal di Indonesia.

xiv Prakata

Perkembangan ini, disertai kinerja Pemerintah

dalam penanganan kesehatan akibat pandemi yang

semakin membaik, dan dibarengi dukungan, sinergi,

serta inovasi kebijakan nasional yang tepat, kami

optimis pada tahun 2022 ekonomi dan keuangan

syariah Indonesia insya Allah akan mampu berperan

lebih besar dalam mendorong pemulihan dan

kebangkitan ekonomi nasional. Untuk menjaga

momentum kebangkitan dan mendorong akselerasi

pemulihan pengembangan industri halal dan

perluasan usaha syariah, serta peningkatan peran

keuangan syariah dalam pembangunan menjadi

bagian dari program prioritas nasional pada 2022.

Bank Indonesia turut terus bersinergi mendukung

upaya akselerasi ekonomi syariah nasional

melalui penguatan dan penajaman kebijakan

pengembangan ekonomi syariah sebagai bagian

dari bauran kebijakan.

LEKSI, yang merupakan wujud transparansi dan

akuntabilitas Bank Indonesia di sektor syariah, tahun

2021 ini mengusung tema “Bangkit dan Optimis:

Sinergi serta Inovasi Ekonomi dan Keuangan

Syariah Untuk Negeri”. Tema tersebut mewarnai

rangkaian kolaborasi kebijakan ekonomi dan

keuangan syariah Bank Indonesia dengan seluruh

stakeholder, khususnya dalam merespons tantangan

pandemi pada tahun 2021. Laporan yang memuat

perkembangan, respons kebijakan, serta prospek

ekonomi dan keuangan syariah nasional ini, kami

persembahkan sebagai referensi bagi para penggiat

ekonomi dan keuangan syariah, baik lembaga

formal, komunitas, swasta maupun Pemerintah.

Pada edisi tahun 2021, demi meningkatkan

kemanfaatannya, LEKSI diperkuat dalam tiga aspek

utama. Yang pertama, penguatan struktur laporan

dengan penambahan pembahasan ekonomi

dan keuangan syariah global, serta prospek dan

arah kebijakan ke depan. Yang kedua, perluasan

sinergi dengan memuat kebijakan dan program

pengembangan yang dilakukan oleh Bank Indonesia

bersama Pemerintah dan otoritas terkait dalam

sinergi kebijakan nasional. Yang ketiga, penguatan

bahasan tematik yang fokus pada sektor-sektor

unggulan ekonomi dan keuangan syariah nasional.

Akhir kata, pada kesempatan ini kami

menyampaikan penghargaan dan terima kasih

kepada seluruh mitra strategis Bank Indonesia,

Pemerintah, kementerian dan lembaga, dunia usaha,

investor, asosiasi, akademika dan berbagai pihak

lainnya atas dukungan dan sinergi kebijakan yang

kita bangun selama ini dalam mengembangkan

ekonomi dan keuangan syariah nasional. Kami

berharap, laporan ini dapat membantu berbagai

pihak dalam merumuskan dan mengevaluasi

kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan

syariah nasional. Semoga Allah SWT senantiasa

memberikan petunjuk atas langkah kita dalam

mewujudkan Indonesia Maju dan menjadi pusat

ekonomi dan keuangan syariah dunia.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi

Wabarakaatuh

Jakarta, 26 Januari 2022

Gubernur Bank Indonesia

Perry Warjiyo

Prakata xv

Tinjauan Umum Peningkatan kasus Covid-19 yang didorong

merebaknya varian delta telah berdampak

signifikan pada kesehatan dan pemulihan ekonomi

global. Setelah tumbuh menguat pada triwulan

II 2021, proses pemulihan ekonomi syariah untuk

mendukung ekonomi domestik, sempat tertahan

pada triwulan III 2021 akibat kebijakan pembatasan

mobilitas yang harus ditempuh untuk mencegah

penyebaran varian delta lebih lanjut. Sinergi

kebijakan ekonomi syariah yang ditempuh sebagai

bagian dari respon kebijakan nasional, mampu

menjaga peran ekonomi syariah dalam momentum

pemulihan. Kinerja perekonomian yang kembali

membaik pada triwulan IV 2021 dengan penyebaran

Covid-19 yang terus menurun mengantarkan

pertumbuhan ekonomi syariah nasional 2021

meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Ke

depan, seiring dengan pemulihan perekonomian

domestik, didukung sinergi kebijakan ekonomi

syariah nasional yang semakin erat, ekonomi

syariah diprakirakan terus tumbuh meningkat pada

2022, untuk selanjutnya kembali ke lintasan jangka

menengah mendukung pencapaian visi menuju

Indonesia Maju.

xvi Tinjauan Umum

Pemulihan perekonomian global terus berjalan di

tengah munculnya beberapa varian baru Covid-19

di sepanjang tahun 2021. Peningkatan kembali

kasus Covid-19 akibat kemunculan varian delta pada

pertengahan tahun 2021 membuat sistem kesehatan

nasional di beberapa negara sempat terbebani

dengan tekanan yang cukup besar. Pengalaman

tersebut mendorong seluruh negara di dunia

untuk memperkuat infrastruktur dan kapasitas

sumber daya manusia di sektor kesehatan dalam

menghadapi varian omicron yang mulai merebak

di penghujung tahun 2021. Kebangkitan ekonomi

dari krisis ekonomi yang disebabkan oleh krisis

kesehatan ini sejalan dengan usaha penyelamatan

penduduk berpenghasilan rendah oleh pemerintah

di berbagai negara untuk meminimalisasi

dampak yang terjadi dalam perekonomian secara

gradual. Penanggulangan krisis kemanusiaan di

tengah pemulihan ekonomi juga akan mencegah

keberlanjutan tren peningkatan global untuk tingkat

pengangguran dan kemiskinan sehingga daya

beli masyarakat lambat laun akan menguat dan

pada akhirnya mendorong perekonomian kembali

berjalan.

Pembatasan mobilitas secara temporer dan

bertingkat, percepatan vaksinasi massal, serta

sinergi kebijakan fiskal dan moneter di berbagai

negara menjadi kunci utama dalam menghadapi

varian turunan dari Covid-19. Dilema yang dimiliki

oleh pemerintah dari berbagai negara terkait

pembatasan mobilitas dan peningkatan aktivitas

ekonomi telah menemui titik terang dimana

masyarakat mulai sadar akan peran vital vaksinasi.

Tingkat efikasi beberapa vaksin yang masih tinggi

untuk mengurangi efek kesehatan dari varianvarian baru Covid-19 juga mendorong kepercayaan

diri masyarakat untuk terus beraktivitas dengan

menerapkan sikap kehati-hatian dan protokol

kesehatan yang ketat. Tren positif dari kenaikan

mobilitas masyarakat dan penurunan tingkat

keketatan kebijakan pemerintah dapat terlihat dari

peningkatan Google Mobility Index dan penurunan

Stringency Index.Pergeseran paradigma bekerja

menjadi hybrid working melalui penggunaan

kemajuan teknologi, digitisasi data dan digitalisasi

sektor ekonomi juga memainkan peran besar

sebagai motor pemulihan, baik pada sektor ekonomi

maupun sektor keuangan.

Kinerja perekonomian para negara mitra dagang

mitra dagang produk halal Indonesia pada 2021

telah menunjukkan perbaikan, dan diprakirakan

akan berlanjut pada 2022. Respon kebijakan

ekonomi oleh berbagai negara yang tergabung

dalam Organisation of Islamic Cooperation

atau Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) telah

membuahkan hasil. International Monetary Fund

(IMF) memperkirakan adanya rebound Produk

Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2021 dengan

kontinuitas tren PDB yang positif pada tahun 2022.

Tren yang sama juga terjadi pada perkembangan

perdagangan internasional, sehingga kinerja

pertumbuhan volume perdagangan negara anggota

OKI diperkirakan akan terus meningkat pada 2022

dengan tingkat pertumbuhan di atas 10%, melebihi

perkiraan untuk global dan kelompok negara maju.

Secara umum pemulihan perekonomian negara

anggota OKI ini mengisyaratkan hal yang positif bagi

kinerja ekspor produk industri halal Indonesia.

Kondisi industri halal global yang terus membaik

menjadi harapan besar bagi pemulihan sektor

ekonomi dan keuangan syariah nasional. Indonesia

dalam satu dekade terakhir telah memegang peran

krusial mengingat market size dari industri halal

Indonesia sangat besar sehingga menjadi potensi

bagi pemain domestik dan pemain dari luar negeri,

baik dari negara anggota OKI maupun negara

lainnya, yang serius menggarap pasar industri halal.

Selain dari sisi pasar, kapabilitas Indonesia untuk

menjadi salah satu pemain kunci (key player) industri

halal, dapat difokuskan pada beberapa strategi

pemulihan, yaitu (1) Pengembangan ekosistem

halal value chain (HVC) untuk sektor makanan dan

minuman halal dan sektor fesyen muslim (modest

fashion), (2) Pendalaman pasar keuangan syariah

melalui integrasi keuangan komersial syariah dengan

keuangan sosial syariah, dan (3) Peningkatan literasi

ekonomi dan keuangan syariah melalui penguatan

riset, asesmen, dan edukasi.

Meskipun laju perekonomian nasional secara

temporer tertahan akibat kemunculan varian

delta Covid-19, pemulihan ekonomi pada tahun

2021 terus berlanjut, termasuk ekonomi syariah.

Kinerja ekonomi syariah didorong oleh pertumbuhan

sektor proritas halal value chain, terutama sektor

makanan dan minuman halal, serta sektor pertanian.

Sementara sektor pariwisata ramah muslim (PRM)

Tinjauan Umum xvii

Varian Baru

Covid-19

GLOBAL

DOMESTIK

Ekonomi Syariah

Pangsa sektor

unggulan HVC terus

meningkat, didorong

sektor pertanian

dan makanan halal

1. Peningkatan peran

keuangan syariah

dalam pembangunan

1.

Penguatan Model Bisnis dan

Perluasan Implementasi

1.

Penguatan Kelembagaan

2.

Penguatan Infrastruktur

termasuk Digitalisasi

3.

Sinergi dan koordinasi 13

program prioritas KNEKS

4.

5.

Peningkatan peran

Sukuk sebagai sumber

pembiayaan syariah

2.

Pertumbuhan PYD

yang berdaya tahan

3.

Penguatan Keuangan

sosial syariah melalui

wakaf produktif dan

digitalisasi

4.

Perdagangan

Internasional produk

halal Indonesia

tetap berdaya tahan

2.

Terus meningkatnya

penjualan produk halal

melalui e-commerce

3.

Keuangan Syariah

PROSPEK

Prasyarat: Penanganan Kesehatan &

Sinergi Respon Kebijakan Nasional

Perkembangan Ekonomi Mitra Dagang Produk

Halal & Keuangan Syariah Indonesia

Sinergi Kebijakan Eksyar Nasional

Kebijakan Eksyar dalam Bauran Kebijakan Bank Indonesia

• Kebangkitan di 2022

• Kembali ke Lintasan

Jangka Panjang

Strategi Penguatan Akselerasi

Pemulihan dengan fokus sektor

prioritas Makanan-Minuman

Halal dan Fesyen Muslim

1 2 3 Pengembangan ekosistem halal value chain

melakukan kemitraan pesantren, UMKM syariah s.d

industri halal

Pendalaman pasar uang

syariah untuk mendorong

pembiayaan

Peningkatan literasi

melalui edukasi dan

sosialisasi

Peningkatan Kasus

Covid & Pembatasan

Mobilitas

Sinergi Kebijakan

Nasional dan

Penanganan Masalah

Kesehatan

yang sempat tumbuh tinggi di triwulan II sebelum

terkontraksi di triwulan III, diprakirakan akan kembali

tumbuh positif pada akhir tahun seiring dengan

pelonggaran mobilitas. Secara keseluruhan sektor

unggulan HVC tumbuh positif pada triwulan II

2021 sebesar 4,19% (yoy) didorong oleh seluruh

sektor HVC, kecuali fesyen muslim yang masih

terkontraksi -3,28% (yoy). Pada triwulan III 2021

sektor unggulan HVC tercatat tumbuh tertahan

sebesar 1,69% (yoy) akibat tingginya kasus baru

Covid-19 dari varian delta, sehingga Pemerintah

kembali menetapkan kebijakan PPKM level 4.

Adapun pertumbuhan sektor fesyen muslim secara

umum masih tertahan meski dengan tren yang

membaik. Dengan perkembangan ini, akselerasi

keempat sektor unggulan HVC berkontribusi sekitar

25% dari ekonomi nasional dan diprakirakan akan

terus meningkat didukung dengan perkembangan

sertifikasi halal. Kebijakan penguatan regulasi

sertifikasi halal oleh Pemerintah melalui digitalisasi,

dalam rangka mempermudah proses sertifikasi

halal, mendorong akselerasi implementasinya bagi

pelaku usaha.

Perkembangan transaksi produk halal melalui

e-commerce marketplace dan digitalisasi

sektor keuangan syariah mencatat kenaikan

yang signifikan di tengah kembali merebaknya

pandemi Covid-19 pada tahun 2021. Adanya

perubahan perilaku masyarakat dalam melakukan

aktivitas belanja dengan tren berbelanja secara

online mempercepat proses digitalisasi ekonomi

nasional. Sifat belanja yang adaptif oleh masyarakat

dalam menghadapi pembatasan mobilitas

ditunjukkan pada tren nominal transaksi produk

halal melalui e-commerce marketplace dengan nilai

mencapai Rp12,18 triliun sepanjang Januari hingga

Oktober 2021, atau meningkat 62,22% dibandingkan

pada periode yang sama pada tahun 2020. Adanya

seasonality pada hari raya Idulfitri menjadi salah

satu puncak transaksi produk halal. Transaksi produk

yang diperdagangkan melalui platform e-commerce

didominasi oleh produk fesyen muslim yang

memiliki pangsa pasar mencapai 91,93%. Tren positif

dari nominal transaksi produk halal juga diikuti oleh

kenaikan volume transaksi produk halal melalui

e-commerce marketplace yang mencapai 124 juta

transaksi.

Progres dari tingkat nominal dan volume transaksi

secara langsung dipengaruhi oleh peran penting

digitalisasi sektor keuangan dalam proses

pembayaran pada e-commerce marketplace. Uang

elektronik (e-money) dan transfer bank menjadi dua

metode pembayaran digital utama dalam transaksi

produk halal dengan pangsa masing-masing sebesar

49,7% dan 14,1%. Transformasi digital perbankan dan

promosi penggunaan uang elektronik oleh bank

Gambar 1. Sinergi dan Inovasi Ekonomi dan Keuangan Syariah Mendorong Pemulihan Ekonomi

xviii Tinjauan Umum

digital yang bekerja sama dengan e-commerce

membuat penetrasi pembayaran digital semakin

menarik bagi masyarakat disamping sifat

kemudahan yang dimiliki oleh metode tersebut.

Sebagai regulator yang mendukung digitalisasi

sistem pembayaran nasional, Bank Indonesia

telah meluncurkan Bank Indonesia Fast Payment

(BI-FAST) untuk melengkapi infrastruktur sistem

pembayaran dalam rangka mendukung transaksi

pembayaran ritel yang lebih cepat, mudah, murah,

aman dan handal.

Kinerja keuangan syariah nasional pada masa

pandemi terus mengalami penguatan dalam

rangka menjaga stabilitas ekonomi di tengah

kebangkitan ekonomi nasional. Program stimulus

fiskal yang dilakukan oleh Pemerintah senantiasa

didukung oleh Bank Indonesia sebagai bentuk dari

mekanisme pembagian beban (burden sharing),

seperti pembelian project-based sukuk (PBS)

sebesar Rp45,4 triliun, meningkat 25,6% dari tahun

2020. Pembiayaan ekonomi oleh Pemerintah melalui

SBSN dan SBN tanpa syarat underlying juga terus

ditingkatkan melalui pengembangan instrumen dan

pendalaman pasar keuangan syariah sebagai upaya

perbaikan fleksibilitas dalam pembiayaan APBN.

Sejak penerbitan pertama SBSN pada 2013, SBSN

seri PBS telah mendukung pembiayaan produktif

dengan total nilai sebesar Rp145,84 triliun. Pada

tahun 2021, Pemerintah juga telah menerbitkan

Green Sukuk ke-4 senilai 750 miliar dolar AS dengan

yield 3,55% dan tenor 30 tahun sehingga dinobatkan

sebagai Green Sukuk dengan tenor terpanjang dan

yield terendah untuk tenor tersebut dibandingkan

dengan surat utang lainnya.

Penyaluran pembiayaan dari industri jasa

keuangan syariah menunjukkan pertumbuhan

meskipun dampak disrupsi pandemi Covid-19

masih terasa. Animo dan ekspektasi yang tinggi

terhadap kinerja ekonomi nasional mendorong

pembiayaan dari industri ini menjadi Rp454,54 triliun

atau tumbuh 6,18% (yoy). Penyaluran pembiayaan

dari perbankan syariah terus mengalami tren

kenaikan, baik dari kategori Bank Umum Syariah

(BUS), termasuk UUS, dan Bank Perkreditan Rakyat

Syariah (BPRS). Jika dilihat dari sisi demografis,

penyaluran pembiayaan syariah masih terpusat di

Pulau Jawa dengan fakta bahwa tingkat kepadatan

penduduk dan domisili kantor pusat dari berbagai

industri berlokasi di kota-kota besar di Pulau Jawa

dan diikuti oleh Pulau Sumatera. Hal tersebut

juga mengisyaratkan bahwa tingkat komitmen

pembiayaan yang tinggi juga ditunjukkan pada

kedua wilayah tersebut.

Pengumpulan dana sosial secara konsisten

bertumbuh sebagai bentuk safety net bagi

perekonomian, terutama untuk kelompok

masyarakat yang berhak menerima, dalam

menghadapi pandemi. Terjaganya konsumsi

masyarakat dari 8 golongan mustahik menjadi

sangat penting sebagai kontribusi terhadap

pertumbuhan PDB pada tahun 2021. Peran

digitalisasi dalam penghimpunan dana sosial

menjadi sangat vital mengingat tren utilisasi

transaksi dengan uang elektronik semakin dikenal

oleh masyarakat luas. Penggalangan zakat, infak,

dan sedekah (ZIS) pada dua tahun terakhir melalui

e-commerce mengalami tren yang cukup stabil

dengan peningkatan musiman (seasonality) pada

periode bulan suci Ramadan (sebesar Rp8,1 miliar

pada Mei 2021) dan Idul Adha (sebesar Rp4,3 miliar

pada Juli 2021 untuk segmen kurban). Kemudian,

sepanjang bulan Januari hingga Oktober 2021,

segmen donasi mencatatkan nilai sebanyak Rp12,7

miliar atau naik sebesar 15,4% dibandingkan periode

yang sama di tahun 2020. Tingkat kesadaran

masyarakat (awareness) untuk membantu sesama

juga diperkirakan akan naik selaras dengan

berbagai kampanye program kepedulian yang

dikampanyekan oleh berbagai lembaga sosial

melalui media sosial.

Tingkat perbaikan yang stabil dapat terlihat dari

perkembangan bauran kebijakan moneter dan

pembiayaan pasar uang antarbank berdasarkan

prinsip syariah. Instrumen injeksi dan absorbsi

operasi moneter syariah (OMS), seperti Fasilitas

Simpanan Bank Indonesia Syariah dalam Rupiah

(FASBIS), Sukuk BI (SukBI), serta Sertifikat Bank

Indonesia Syariah (SBIS), masih menjadi pilihan

bagi perbankan syariah untuk menempatkan

kelebihan likuiditasnya, dimana instrumen FASBIS

mendominasi kegiatan OMS pada 2021 untuk

menggantikan kegiatan absorbsi OMS yang

sebelumnya SukBI menjadi instrumen paling

banyak digunakan pada 2020. Adapun PasBI yang

telah diterbitkan pada Oktober 2020 mulai diminati

oleh para pelaku pasar meskipun masih dalam

jumlah yang relatif sedikit. Instrumen valuta asing

(valas) berupa Term Deposit (TD) valas syariah

juga masih menunjukkan peningkatan pada 2021.

Selain itu, volume transaksi perbankan di Pasar

Tinjauan Umum xix

Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah

(PUAS) sampai dengan Agustus 2021 relatif stabil

dengan nilai kisaran Rp12 triliun hingga Rp22 triliun.

Kestabilan tersebut tercipta oleh semakin tingginya

transaksi perbankan seiring dengan pemulihan

ekonomi nasional.

Prospek ekonomi syariah nasional pada 2022

diprakirakan akan tumbuh lebih tinggi dengan

tetap didorong kinerja sektor unggulan halal

value chain. Sejalan dengan perkembangan

perekonomian nasional, ekonomi syariah pada

2022 diperkirakan tumbuh meningkat. Akselerasi

ekonomi syariah di 2022 diprakirakan akan didorong

oleh sektor unggulan makanan dan minuman

halal dan sektor pertanian yang akan terus tumbuh

meningkat. Prakiraan ini dilandasi oleh akan semakin

baiknya permintaan domestik, maupun permintaan

ekspor seiring dengan semakin baiknya prospek

ekonomi global. Selanjutnya, peningkatan prospek

ekonomi syariah ini akan turut meningkatkan

permintaan terhadap sumber pembiayaan syariah.

Perbaikan kinerja ekonomi dan keuangan

syariah secara kontinyu didukung oleh sinergi

kebijakan dan inovasi dalam pengembangan

sektor ekonomi dan keuangan syariah. Di samping

efektivitas penanganan masalah kesehatan dan

sinergi kebijakan nasional, kebijakan moneter dan

makroprudensial syariah Bank Indonesia turut

memegang peranan krusial untuk mendorong

pemulihan. Kebijakan absorpsi likuiditas melalui

instrumen FASBIS, SukBI, dan SBIS serta kebijakan

injeksi likuiditas dengan instrumen Repo OPT

Syariah dan Pengelolaan Likuiditas Berdasarkan

Prinsip Syariah Bank Indonesia (PaSBI) untuk operasi

pasar terbuka syariah serta Repo Financing Facility

(Repo FF) dan Fasilitas Likuiditas Berdasarkan Prinsip

Syariah Bank Indonesia (FLiSBI) untuk standing

facilities syariah diharapkan dapat melayani seluruh

kebutuhan dan preferensi perbankan syariah. Di

sisi lain, ragam instrumen PUAS semakin variatif

dengan tiga instrumen utama, yaitu SIMA, SIKA

dan SiPA. Pelonggaran kebijakan makroprudensial

syariah juga diterapkan dalam rangka Pemulihan

Ekonomi Nasional (PEN) melalui penguatan Rasio

Intermediasi Makroprudensial/Rasio Intermediasi

Makroprudensial Syariah (RIM/RIMS), evaluasi

besaran dan waktu pemberlakuan countercyclical

capital buffer (CCyB) paling kurang satu kali

dalam enam bulan sebesar 0%, dan penyesuaian

pembatasan Rasio Financing to Value (FTV) dan

Rasio Loan to Value (LTV). Selain itu, Bank Indonesia

juga mengimplementasikan pelonggaran terhadap

Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah untuk BUK

dan BUS/UUS serta penyempurnaan ketentuan

Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah

(PLJPS).

Sinergi kebijakan ekonomi syariah Bank Indonesia

juga mencakup program pengembangan halal

value chain sebagai upaya pemberdayaan

ekonomi sekaligus membantu menjaga tingkat

inflasi dengan dukungan proses digitalisasi dan

pemanfaatan teknologi. Pada sektor pertanian,

Bank Indonesia memiliki Program INFRATANI

(Integrated Farming with Technology and

Information) untuk penguatan sektor pertanian

terintegrasi yang berbasis pada pemanfaatan

teknologi digital dengan menggandeng pesantren

dan kelompok tani. Kemudian, terdapat program

JUARA EKSPOR (Jaringan Usaha Hortikultura

Berorientasi Ekspor) yang berbasi komunitas dengan

orientasi pasar global (atau pasar ekspor). Untuk

penguatan pelaku usaha syariah, program IKRA

(Industri Kreatif Syariah) dikembangkan untuk

membantu pelaku usaha syariah di sektor fesyen

muslim dan sektor makanan dan minuman halal

yang berorientasi domestic to global value chain.

Bank Indonesia juga melaksanakan program

HEBITREN (Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren)

yang bertujuan untuk membangun ekonomi bisnis

pesantren dan umat yang madani. Hingga sekarang,

telah terbentuk 14 kelembagaan HEBITREN wilayan

dengan jumlah anggota pesantren sebanyak

342 pondok pesantren. Selain dari sisi sektor riil

dan pelaku usaha syariah, strategi intervensi

dalam sertifikasi halal juga dilakukan oleh Bank

Indonesia melalui kerja sama dengan BPJPH untuk

membentuk halal center di sejumlah perguruan

tinggi.

Pada upaya optimalisasi keuangan sosial syariah

sebagai alternatif sumber pembiayaan, penguatan

tata kelola dan kelembagaan menjadi salah

satu fokus utama dalam peningkatan standar

operasional pengelolaan dana umat. Prinsip-prinsip

prinsip pengelolaan zakat (Zakat Core Principles

atau ZCP) diterapkan untuk menaikkan efektivitas

pengelolaan zakat dalam memobilisasi dana

masyarakat. Lalu, prinsip-prinsip pokok pengelolaan

wakaf (Waqf Core Principles) juga dilaksanakan

dengan tujuan untuk memberikan deskripsi

ringkas tentang posisi, peran manajemen, dan

sistem pengawasan wakaf. Digitalisasi pembayaran

keuangan sosial syariah terus diupayakan melalui

transformasi digital kelembagaan dan infrastruktur

sektor keuangan sosial syariah.

xx Tinjauan Umum

Ke depan, membaiknya prospek ekonomi mitra

dagang produk halal Indonesia akan direspon

dengan sinergi kebijakan ekonomi syariah

nasional untuk menjaga momentum kebangkitan

dan mendorong akselerasi pemulihan pada 2022.

Akselerasi pemulihan ekonomi nasional sangat

tergantung oleh efektivitas penanganan pandemi

Covid-19 yang dibarengi dengan sinergi respon

kebijakan pembukaan sektor-sektor ekonomi

prioritas, termasuk sektor unggulan halal value

chain, agar ekonomi kembali ke lintasan jangka

panjanganya. Sinergi respon kebijakan tersebut

yaitu: (i) akselerasi transformasi sektor riil, (ii) sinergi

stimulus moneter dan kebijakan makroprudensial

dengan kebijakan fiskal, (iii) akselerasi transformasi

sektor keuangan, (iv) digitalisasi ekonomi dan

keuangan, serta (v) ekonomi dan keuangan hijau.1

Kebijakan ekonomi syariah nasional merupakan

bagian dari kelima respon kebijakan, bersinergi

dan berinovasi membangun optimisme akselerasi

pemulihan ekonomi nasional.

Sinergi kebijakan ekonomi syariah nasional antara

lain ditempuh baik melalui sinergi kebijakan

stimulus fiskal denan moneter syariah, maupun

dengan sinergi kebijakan dalam wadah Komite

Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).

Sinergi kebijakan fiskal Pemerintah dengan stimulus

moneter dan kebijakan makroprudensial sesuai

prinsip syariah ditempuh untuk mendorong sisi

permintaan. Sementara, sinergi kebijakan ekonomi

syariah nasional yang ditempuh oleh kementerian

lembaga dalam wadah KNEKS akan semakin

terfokus. Hal ini dimungkinkan dengan semakin

lengkapnya perangkat koordinasi nasional baik

melalui terbentuknya unit khusus di masing-masing

institusi, maupun tersedianya strategi dan rencana

aksi nasional. Sebagai implementasi Masterplan

Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024 yang

dijabarkan dalam Rencana kerja KNEKS 2020-2024,

terdapat program prioritas yang menjadi fokus

sinergi ke depan dalam mendorong akselerasi

ekonomi dan keuangan syariah nasional.

Sebagai bagian dari sinergi kebijkan nasional,

Bank Indonesia dalam bauran kebijakannya, terus

mendukung akselerasi ekonomi dan keuangan

syariah nasional untuk mendorong pemulihan

ekonomi pada 2022. Dalam bauran kebijakan

Bank Indonesia, kebijakan ekonomi syariah selain

merupakan bagian dari kebijakan moneter dan

makroprudensial dengan prinsip syariah, juga

1 Laporan Perekonomian Indonesia 2021

bersinergi dalam upaya inklusifvitas ekonomi melalui

pemberdayaan berdasarkan prinsip kemitraan, baik

pada UMKM syariah, maupun pada unit ekonomi

pesantren. Upaya optimalisasi keuangan sosial

syariah sesuai dengan prinsip penggunaannya,

juga terus dilakukan agar dapat secara inklusif

membantu mitigasi peningkatan kemiskinan

dan melebarnya ketimpangan. Pada tahun 2022,

beragam peran kebijakan ekonomi dan keuangan

syariah tersebut akan difokuskan untuk mendukung

akselerasi pemulihan ekonomi dengan tetap

menjaga kestabilan sistem keuangan. Di samping

itu, Bank Indonesia juga akan aktif bersinergi dan

berkontribusi pada program prioritas KNEKS.

Dalam implementasi kebijakan pengembangan

ekonomi dan keuangan syariah Bank Indonesia,

akselerasi kembali dilakukan melalui tiga strategi

penguatan di setiap pilar pengembangannya.

Ketiga strategi penguatan yang telah dimulai pada

tahun 2021 tersebut mencakup (i) Penguatan Model

Bisnis dan Perluasan Implementasi, (ii) Penguatan

Kelembagaan, serta (iii) Penguatan Infrastruktur

termasuk Digitalisasi. Ketiga strategi penguatan

ini diimplementasikan di ketiga pilar kebijakan

pengembangan ekonomi dan keuangan syariah

Bank Indonesia yang mencakup pemberdayaan

ekonomi syariah, pendalaman pasar uang untuk

mendukung pembiayaan syariah, serta penguatan

riset, edukasi dan sosialisasi. Dari sisi sektoral, sektor

unggulan halal value chain yang menjadi prioritas

fokus penguatan adalah sektor makanan dan

minuman halal, serta industri fesyen muslim, dengan

pengembangan wakaf produktif sebagai alternatif

sumber pembiayaan. Kedua sektor unggulan

tersebut akan menjadi fokus mengingat potensinya

yang besar dalam mendorong ekonomi syariah

nasional. Sementara itu, praktik keuangan sosial

syariah menggunakan instrumen wakaf di Indonesia

sudah begitu bervariatif, baik yang dilakukan

institusi swasta maupun pemerintah untuk secara

produktif menjadi sumber pembiayaan. Seluruh

upaya penguatan tersebut, akan terus dilanjutkan

hingga memasuki tahap implementasi nasional

pada 2024. Untuk itu, kolaborasi dan sinergi antar

otoritas dan pihak terkait lainnya merupakan salah

satu kunci efektivitas transformasi ekonomi dan

keuangan syariah Indonesia dengan mewujudkan

pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan

mengantarkan Indonesia mencapai visi Indonesia

Maju.

Tinjauan Umum xxi

Kinerja dan Prospek

Ekonomi dan Keuangan

Syariah Global

Bab I Pada 2021 pemulihan ekonomi global sempat

terhambat disebabkan oleh kemunculan varian

baru Covid-19. Percepatan vaksinasi massal

dan pembatasan mobilitas dilakukan untuk

menanggulangi disrupsi lebih luas. Pemulihan

ekonomi berangsur-angsur mulai terlihat walaupun

terjadi secara tidak merata di berbagai negara

anggota OKI, baik dari kelompok negara maju

maupun kelompok negara berkembang. Hal ini

menjadi tantangan tersendiri bagi perkembangan

ekonomi dan keuangan syariah global yang

dalam lima tahun terakhir telah menunjukkan

perkembangan yang positif, meski sempat

terkontraksi akibat pandemi Covid-19. Perluasan

ekspor produk halal Indonesia, baik ke negaranegara anggota OKI maupun non-OKI, akan

semakin mendukung upaya peningkatan investasi

dan perdagangan dalam rangka pemulihan

ekonomi nasional. Pada 2022 perekonomian negara

anggota OKI sebagai tujuan ekspor produk halal

diprakirakan meningkat sejalan dengan pemulihan

perekonomian global yang lebih merata.

Kinerja dan Prospek Ekonomi dan Keuangan Syariah Global 3

Periode pandemi Corona Virus Disease 2019

(Covid-19) yang terus berlanjut seiring dengan

adanya mutasi varian baru, telah menjadi atensi

internasional dalam upaya membangkitkan

perekonomian global. Di tengah merebaknya

varian turunan dari Covid-19, seperti varian delta

yang ditemukan pada pertengahan tahun 2021 dan

varian omicron yang bermutasi pada akhir tahun

2021, perekonomian global berpotensi membaik

dengan tingkat pertumbuhan sebesar 5,7% pada

tahun 2021.1

Keberlanjutan periode pandemi juga

secara langsung memberikan sinyal ketidakpastian

akan kinerja pasar keuangan serta mengganggu

aktivitas perdagangan global yang diperburuk

dengan meningkatnya biaya logistik sehingga

mata rantai produksi global menjadi kembali

terancam. Kemunculan kedua varian baru tersebut

direspon oleh berbagai negara dengan melakukan

percepatan vaksinasi, pemberlakuan pembatasan

mobilitas untuk menahan laju penyebaran, serta

pengetatan protokol Covid-19 untuk menjaga

momentum pemulihan ekonominya.

Kondisi penanganan Covid-19 melalui kebijakan

pembatasan mobilitas telah mengalami perbaikan

seiring dengan berjalannya pemulihan ekonomi.

Merebaknya varian delta yang menyebar sangat

cepat dan berpusat di India pada pertengahan tahun

2021 membuat banyak negara-negara anggota

Organisation of Islamic Cooperation atau Organisasi

Kerja Sama Islam (OKI) terpaksa untuk memperketat

mobilitas masyarakatnya. Perkembangan tersebut

dapat terlihat pada volatilitas pembatasan mobilitas

di beberapa negara anggota OKI pada pertengahan

tahun 2021 (Grafik 1.1). Penurunan Stringency

Index yang terjadi sepanjang 2021 menunjukkan

bahwa negara anggota OKI secara bertahap sudah

menerapkan pelonggaran mobilitas. Google Mobility

Index juga sempat menurun pada Juni dan Agustus

2021 sebelum akhirnya meningkat pada akhir

tahun. Meskipun terdapat kemunculan varian baru,

yaitu omicron, eskalasi mobilitas masyarakat mulai

membaik pada akhir tahun 2021 sehingga kinerja

berbagai sektor dalam perekonomian di berbagai

1 Bank Indonesia (2021)

belahan dunia mulai terangkat. Hal yang sama

juga terjadi pada sektor keuangan global walaupun

sikap hati-hati tetap ditunjukkan oleh pelaku pasar

keuangan untuk mengantisipasi ketidakpastian

yang bisa muncul sewaktu-waktu. Kebijakan

pembatasan mobilitas menjadi pertimbangan

tersendiri bagi banyak negara mengingat program

vaksinasi yang terus diluncurkan sangat mendukung

kenaikan aktivitas masyarakat untuk melanjutkan

tren kebangkitan perekonomian global.

Pemulihan ekonomi global tetap terus

berlangsung yang salah satunya ditunjukkan

dengan kebangkitan laju pertumbuhan ekonomi

Perkembangan Ekonomi Global dan Dampak

Perpanjangan Pandemi Covid-19

1.1

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

0

10

20

30

40

50

60

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2021

Indeks Indeks

Stringency Index

Google Mobility (Skala Kanan)

Sumber: Google Mobility Report 2021, University of Oxford 2021

Grafik 1.1. Indikator Pembatasan Mobilitas untuk Negara

Anggota OKI

negara-negara anggota OKI yang cukup baik

di tengah krisis kesehatan dan ekonomi yang

berkepanjangan. Dampak dari pandemi Covid-19

selama hampir dua tahun menimbulkan scarring

effect yang cukup dalam ke semua penjuru

perekonomian global, sehingga seluruh negara

anggota OKI mengambil berbagai kebijakan,

baik dari sisi ekonomi maupun kesehatan, untuk

menjaga pemulihan ekonomi gradual agar tetap

berjalan. Hasil positif pengimplementasian respon

kebijakan ekonomi oleh negara-negara anggota

OKI dapat terlihat dari PDB atas dasar harga berlaku

tahun 2021 dimana diprakirakan akan mengalami

4 Kinerja dan Prospek Ekonomi dan Keuangan Syariah Global

6,2

6,4 6,5 6,5 6,4

7,1

5,63 5,66 5,55

5,37 5,37

6,47

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

2015 2016 2017 2018 2019 2020

%

Negara OKI

Dunia

Sumber: SESRIC OIC October 2021

rebound sebesar 10,38% dari 6,8 triliun dolar AS

menjadi 7,5 triliun dolar AS, melebihi pencapaian

pada tahun 2019 (Grafik 1.2). Pangsa PDB negaranegara anggota OKI terhadap PDB total kelompok

negara berkembang sendiri diprakirakan akan

menurun menjadi 19,37% pada tahun 2021. Namun,

tren tersebut akan kembali meningkat di tahun

2022 menjadi 19,70%. Hal ini mengisyaratkan bahwa

kontraksi perekonomian yang dialami negara

anggota OKI relatif lebih tinggi jika dibandingkan

dengan kelompok negara lainnya2.

Pandemi telah mempersulit dinamika

pasar tenaga kerja di tingkat global dengan

berkurangnya kesempatan kerja. Tingkat

pengangguran mencatatkan kenaikan dimana

seluruh negara anggota OKI mengalami tingkat

pengangguran mencapai 7,1% di tahun 2020, 1,6%

lebih daripada rata-rata tingkat pengangguran

global (Grafik 1.3). Sebanyak 53,6 juta full time

equivalent (FTE) pekerjaan atau 20% dari total

pangsa dunia telah hilang akibat pandemi dan

Indonesia sendiri kehilangan 8,7 juta FTE selama

masa pandemi di tahun 2020. Pada tahun yang

sama, negara anggota OKI juga mencatatkan

kenaikan pengangguran sebesar 4 juta orang

sehingga total pengangguran mencapai 49,3 juta

orang3

. Beberapa hal tersebut menjadi krusial karena

diprakirakan akan menurunkan rasio employmentto-population (EPR) global menjadi 55,9% di tahun

2021, 1,7% lebih rendah dibandingkan tingkat

EPR global pada tahun 2019 sebelum pandemi.

Sementara itu, tingkat EPR di negara-negara

2 SESRIC OIC Economic Outlook Oktober 2021

3 SESRIC OIC Economic Outlook Oktober 2021

6532 6396 6620 7001 7166 6816 7524 8298

8,7% 8,4% 8,2% 8,2% 8,2% 8,0% 7,9% 8,1%

22,10% 21,65% 20,55% 20,33% 20,22% 19,87% 19,37%

19,70%

0

5

10

15

20

25

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 F 2022 F

Miliar dolar AS %

Sumber: WEO IMF Oktober 2021

PDB Negara Anggota OKI

Pangsa PDB Negara Anggota OKI terhadap PDB Dunia (Skala Kanan)

Pangsa PDB Negara Anggota OKI terhadap PDB Kelompok

Negara Berkembang (Skala Kanan)

Grafik 1.2. Total PDB dan Pangsa PDB Dunia dari Negara Anggota

OKI Atas Dasar Harga Berlaku

Grafik 1.3. Tingkat Pengangguran Negara Anggota OKI dan Dunia

OKI telah menyentuh angka 50,9%. Akan tetapi,

situasi ini akan berubah seiring dengan perbaikan

perekonomian di sektor riil maupun sektor keuangan

serta didukung oleh pergeseran paradigma metode

bekerja dan transformasi digital di berbagai sektor

manufaktur dan jasa.

Percepatan vaksinasi massal dilakukan oleh

seluruh dunia untuk menanggulangi disrupsi

terhadap pemulihan aktivitas ekonomi yang

disebabkan oleh varian delta dan varian omicron.

Pada pertengahan tahun 2021, varian delta yang

memiliki kecepatan transmisi penyebaran yang

sangat cepat telah membuat berbagai negara,

terutama kelompok negara berkembang seperti

India dan Indonesia, mengalami kesulitan untuk

menghadapi gelombang kedua pandemi Covid-19.

Namun, langkah penanganan melalui pengetatan

mobilitas, program bantuan sosial dan vaksinasi

secara masif berhasil menekan tingkat penyebaran

varian delta. Puncak gelombang kedua Covid-19

yang terjadi pada Agustus 2021 di negara-negara

anggota OKI mencapai 4,8 juta jiwa. Oleh karena

itu, dilakukan program vaksinasi massal secara

massif hingga mencapai 197 juta dosis bulanan pada

September 2021 (Grafik 1.4). Kondisi yang membaik

juga ditunjukkan dari terkendalinya tingkat

kematian Covid-19 yang telah menurun hingga 1,28%

di bulan November 2021 (Grafik 1.5). Pada akhir tahun

2021, mutasi baru dari Covid-19, yaitu varian omicron,

telah menyebar dengan transmisi yang bahkan lebih

cepat dari varian delta. Walaupun tingkat keparahan

dari varian ini tergolong cukup rendah dan tingkat

Kinerja dan Prospek Ekonomi dan Keuangan Syariah Global 5

Pemulihan aktivitas ekonomi berpotensi

terganggu akibat disrupsi pada sektor logistik

global yang membuat biaya logistik secara

signifikan meningkat. Pada Mei 2021, Terusan

Suez di Mesir mengalami hambatan selama enam

hari akibat kandasnya sebuah kapal kontainer

berkapasitas 20 ribu twenty-foot equivalent (TEU),

sehingga menutupi seluruh kanal sehingga

menghalangi laju lalu lintas kapal yang hendak

masuk dan keluar. Kejadian tersebut menjadi

masalah yang sistemik karena secara langsung

memperbesar permasalahan sektor logisitik global

karena pandemi Covid-19, seperti kurangnya

ketersediaan pergudangan, melonjaknya tarif peti

kemas, kemacetan pelabuhan hingga kekurangan

pengemudi truk. Pada Agustus 2021, sebanyak

12,5% kapasitas perkapalan global menjadi tidak

tersedia akibat kemacetan di pelabuhan4. Jumlah

kapal yang mengantri di pelabuhan (menunggu

untuk berlabuh) jauh lebih besar dibandingkan

kapal yang sedang berlabuh (untuk menurunkan

muatan kontainer). Selain itu, kemacetan yang

terjadi di berbagai pelabuhan internasional

menimbulkan disrupsi pada ketepatan jadwal

logistik pekapalan global dengan tingkat ketepatan

jadwal hanya sekitar 33% hingga 41%, jauh di bawah

tingkat sebelum pandemi (Grafik 1.6). Hal tersebut

secara langsung juga meningkatkan jumlah hari

penundaan kedatangan kapal ke pelabuhan

menjadi antara 6 hari hingga 7,5 hari (Grafik 1.7).

Kecenderungan keterlambatan logistik internasional

menjadi hambatan tersendiri yang membutuhkan

solusi dengan koordinasi antara pemerintah banyak

negara dengan korporasi logistik multinasional.

4 Sea-Intelligence (2021)

-

50

100

150

200

250

-

1

2

3

4

5

6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2021

Juta Jiwa Dosis (juta)

Sumber: WHO, OWID (2021), diolah

Kasus Terkonfirmasi Covid-19

Vaksinasi Bulanan Rerata

Bergerak 7 Hari (Skala Kanan)

1,77%

1,51%

1,24% 1,15%

1,87%

1,69% 1,73%

2,02% 1,93%

1,36% 1,28%

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

%

0

20

40

60

80

100

120

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2021

Ribu Jiwa

Sumber: WHO (2021), diolah

Jumlah Kematian

Baru

Rasio Fatalitas

(Skala Kanan)

efikasi dari vaksin yang telah diproduksi masih

tinggi, terdapat efek ketidakpastian terhadap kinerja

ekonomi dunia yang harus disikapi secara hatihati. Melihat fakta bahwa usaha penanggulangan

pandemi telah dilakukan secara luar biasa

(extraordinary) oleh berbagai negara anggota

OKI, ketahanan kebangkitan ekonomi global telah

menjadi jauh lebih tangguh jika nantinya terdapat

gelombang pandemi baru.

Grafik 1.4. Kasus Terkonfirmasi Covid-19 dan Vaksinasi Bulanan

Rerata Bergerak 7 Hari Negara Anggota OKI Tahun 2021

Grafik 1.5. Jumlah Kematian Baru dan Rasio Fatalitas Negara

Anggota OKI Tahun 2021

6 Kinerja dan Prospek Ekonomi dan Keuangan Syariah Global

34,7 34,7

40,3 39,1 38,7 39,5

35,5 33,4 33,9 34,2 33,6

20

30

40

50

60

70

80

90

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tingkat Ketepatan Jadwal (%)

Sumber: Sea Intelligence (2021)

2018

2019

2020

2021

6,5

7,0

6,3

5,8 6,0

6,5

7,0

7,7 7,5 7,5

6,9

0,2

1,2

2,2

3,2

4,2

5,2

6,2

7,2

8,2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Hari

2018

2019

2020

2021

Sumber: Sea Intelligence (2021)

Grafik 1.6. Ketepatan Jadwal Logistik Perkapalan Global Grafik 1.7. Rata-Rata Penundaan Kedatangan Kapal Logistik Global

di Pelabuhan

Kinerja dan Prospek Ekonomi dan Keuangan Syariah Global 7

Perkembangan Ekonomi

di Negara Anggota OKI

1.2

Pertumbuhan ekonomi negara-negara anggota

OKI diprakirakan akan mengalami eskalasi seiring

dengan penanganan penyebaran pandemi dan

momentum pemulihan ekonomi dan keuangan

syariah global. Pada tahun 2020, ekonomi global

dan negara-negara OKI mengalami penurunan

pertumbuhan ekonomi menjadi -3,12% dan -3,48%

(Grafik 1.8). Tren pertumbuhan ekonomi tersebut

diprakirakan akan berbalik arah di tahun 2021

dengan proyeksi menjadi 5,7% di tingkat global

dan 6,33% di seluruh negara anggota OKI. Namun,

pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi global

dan negara anggota OKI akan mengalami sedikit

kontraksi menjadi 4,4% dan 5,42%. Peluncuran

vaksin, dukungan kebijakan dan tingkat permintaan

yang kuat dari domestik menjadi kunci utama

perbaikan ekonomi dan peluang untuk menggarap

kembali pasar industri halal global yang terus

meningkat. Pergeseran paradigma bekerja menjadi

hybrid working melalui penggunaan kemajuan

teknologi, digitisasi data dan digitalisasi sektor

ekonomi juga memainkan peran besar sebagai

motor pemulihan ekonomi.

Pemulihan pasar tenaga kerja berangsur-angsur

mulai terlihat walaupun terjadi secara tidak

merata di berbagai negara anggota OKI, baik dari

kelompok negara maju maupun kelompok negara

berkembang. Laju normalisasi pasar tenaga kerja

yang berjalan secara tidak merata disebabkan oleh

beberapa hal. Pada sisi suplai pasar tenaga kerja,

tingkat partisipasi tenaga kerja muda dan tenaga

kerja berketerampilan rendah relatif masih kurang di

kedua kelompok negara tersebut jika dibandingkan

dengan partisipasi tenaga kerja dewasa dan tenaga

kerja berketerampilan sedang dan tinggi5

. Pada sisi

permintaan pasar tenaga kerja, pelebaran celah

(gap) tingkat partisipasi membuat para perusahaan

yang belum bisa mengadopsi sistem automasi untuk

mensubstitusi pekerja akan meninggikan tingkat

gaji dan upah seiring dengan persaingan para

perusahaan untuk merekrut pekerja. Namun, tingkat

pengangguran diprakirakan akan berkurang sejalan

dengan pemulihan perekonomian.

Perkembangan perdagangan internasional

negara-negara anggota OKI di tahun 2021

dan 2022 diprakirakan akan membaik sejalan

dengan pemulihan perekonomian global pada

sektor riil. Pada tahun 2020, kinerja pertumbuhan

perdagangan internasional dunia dan negaranegara anggota OKI mengalami penurunan hingga

mencapai -8,2% dan -8,4% akibat pengetatan

mobilitas di berbagai pintu utama perdagangan

global (Grafik 1.9). Namun, tren penurunan tersebut

diisyaratkan akan kembali meningkat pada

satu tahun mendatang. Kinerja pertumbuhan

perdagangan negara-negara anggota OKI di tahun

2021 dan 2022 diprediksi akan naik menjadi 11,6%

dan 7,9%, dimana kedua angka tersebut lebih tinggi

daripada prakiraan pertumbuhan perdagangan

dunia. Perbaikan performa perdagangan tersebut

tidak lepas dari kinerja perekonomian negara

anggota OKI yang diprakirakan lebih baik dari

kelompok negara maju pada tahun 2021 dan 2022.

Meskipun pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi

negara anggota OKI mengalami kontraksi 0,36%

5 International Monetary Fund World Economic Outlook

October 2021

Grafik 1.8. Pertumbuhan Ekonomi Global, Kelompok Negara Maju,

Kelompok Negara Berkembang, dan Negara Anggota OKI

5,47

3,18

6,78

3,98

2,91 2,45 2,97

4,54 3,97

3,27

-3,48

6,33

5,42

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

%

Sumber: IMF WEO October 2021, Laporan Perekonomian Indonesia 2021

Global

Kelompok Negara Maju

Kelompok Negara Berkembang

Kelompok Negara Anggota OKI

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021F 2022F

8 Kinerja dan Prospek Ekonomi dan Keuangan Syariah Global

lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi global,

pada tahun 2021 perekonomian negara-negara

anggota OKI diekspektasikan akan tumbuh menjadi

6,33%, melebihi pertumbuhan ekonomi global (5,7%)

dan kelompok negara maju (5,1%) serta hampir

setara dengan kelompok negara berkembang

(6,1%). Membaiknya kinerja perekonomian OKI

didorong oleh kebijakan pelonggaran mobilitas serta

penyesuaian pengeluaran masyarakat yang mulai

kembali pada tingkat sebelum pandemi.

Grafik 1.9. Pertumbuhan Volume Perdagangan Internasional Dunia

dan Negara Anggota OKI

Grafik 1.10. Tingkat Inflasi Global, Kelompok Negara Maju, Negara

Anggota Berkembang, dan Kelompok Negara Anggota OKI

Seiring dengan berjalannya pemulihan

ekonomi global, tingkat inflasi di negara-negara

anggota OKI diprakirakan akan menunjukkan

perkembangan yang membaik. Krisis ekonomi

yang disebabkan pandemi Covid-19 mulai tahun

2020 membuat tingkat inflasi di berbagai belahan

dunia menurun. Akan tetapi, situasi tersebut

diprakirakan akan berubah di tahun 2021 dimana

pertumbuhan tingkat inflasi, khususnya negara

anggota OKI, akan naik (Grafik 1.10). Perekonomian

dunia akan mengalami peningkatan inflasi sebesar

0,88% menjadi 4,35%. Sementara itu, negara-negara

anggota OKI diprakirakan mengalami peningkatan

inflasi terjadi di tahun 2020 sebesar 4,8% menjadi

9,4%. Pada tahun 2021, tren peningkatan inflasi

diprakirakan masih akan terus berlanjut hingga

tingkat inflasi mencapai 10,9% sebelum kemudian

menurun menjadi 6,9% di tahun 2022. Kondisi ini

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kebijakan

ekonomi yang terjadi di beberapa negara di dalam

OKI6.

6 SESRIC OIC Economic Outlook October 2021

Pemulihan kondisi makroekonomi yang terlihat

dari peningkatan pertumbuhan ekonomi pada

negara-negara anggota OKI menjadi sentimen

positif Indonesia. Dalam konteks negaranegara anggota OKI, terfokusnya perdagangan

internasional Indonesia ke beberapa negara

anggota OKI membuat perbaikan makroekonomi

mitra dagang Indonesia menjadi sangat krusial.

Hal tersebut disebabkan kinerja perdagangan

internasional berdampak langsung terhadap kondisi

makroekonomi Indonesia, mengingat bahwa pangsa

perdagangan internasional Indonesia dengan negara

anggota OKI mencapai 12,28% untuk total ekspor

dan 10,68% untuk total impor7

. Ekonomi dari tiga

negara anggota OKI yang merupakan mitra dagang

utama Indonesia yaitu Pakistan, Bangladesh dan

Malaysia diprakirakan tumbuh menjadi 3,95%, 6,54%

dan 6,00% pada 2022 (Grafik 1.11).

7 Badan Pusat Statistik (2021)

4,4%

7,9%

11,0%

6,4%

2,8% 1,7%

-12,8%

5,8% 5,3% 4,1%

-6,9%

11,6%

7,9%

-15

-10

-5

0

5

10

15

0

20

40

60

80

100

120

Triliun Dolar AS %

Sumber: IMF WEO October 2021

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 20202021F 2022F

PDB Dunia (Harga Dasar Berlaku)

Pertumbuhan Volume

Perdagangan Global

(Skala Kanan)

Pertumbuhan Volume

Perdagangan OKI (Skala Kanan)

4,82

7,27

6,17

4,96

4,31 4,12

5,66

6,32 6,11

4,65

9,44

10,95

6,86

0

2

4

6

8

10

12

%

Sumber: IMF WEO October 2021

Global

Kelompok Negara Maju

Kelompok Negara Berkembang

Negara Anggota OKI

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021p 2022p

Kinerja dan Prospek Ekonomi dan Keuangan Syariah Global 9

Kinerja ekonomi negara anggota OKI yang

menjadi mitra dagang utama Indonesia terus

membaik dan hampir mendekati level sebelum

pandemi. Eskalasi perekonomian beberapa negara

mitra dagang dapat terlihat melalui Purchasing

Managers’s Index (PMI) untuk sektor manufaktur

dan seluruh sektor ekonomi yang meningkat secara

bertahap (Grafik 1.12 dan Grafik 1.13). Indeks PMI

manufaktur Indonesia, Malaysia, dan Turki pada

November 2021 kembali pada tingkat ekspansif

setelah mengalami penurunan yang signifikan

pada triwulan III 2021 akibat kebijakan pembatasan

mobilitas yang diperketat dalam pencegahan

penyebaran varian delta. Kondisi tersebut

mengisyaratkan bahwa tingkat aktivitas manufaktur

masing-masing negara mulai mencapai periode

kestabilan sejalan dengan berkurangnya efek

disrupsi dari pandemi. Tendensi yang serupa juga

dicerminkan pada PMI seluruh ekonomi di negaranegara Teluk Persia dan Afrika, seperti Arab Saudi,

Qatar, Uni Emirat Arab, dan Nigeria. Pada periode

yang sama, Qatar berhasil mencatatkan tingkat PMI

seluruh ekonomi sebesar 63,1 sehingga meneruskan

tren ekspansif yang telah berjalan sejak Juni 2021. Hal

ini menunjukkan bahwa terdapat perkembangan

positif terkait iklim bisnis non-energi yang memang

menjadi fokus utama negara-negara Teluk Persia

untuk mendiversifikasi perekonomian dari sektor

minyak dan gas.

Pengimplementasian kebijakan ekonomi di

kelompok negara mitra dagang utama OKI

untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi

pada tahun 2021, secara umum diiringi dengan

kenaikan tingkat inflasi. Inflasi di beberapa negara

anggota OKI mengalami peningkatan yang cukup

bervariasi dikarenakan perbedaan tantangan

ekonomi yang dihadapi oleh masing-masing

negara (Grafik 1.14). Pada tahun 2021, dalam negara

anggota OKI berpendapatan menengah ke atas,

seperti Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi,

tingkat inflasi tercatat terus terjaga di kisaran 2%

hingga 3,2%. Hal ini dipengaruhi oleh penyesuaian

kebijakan moneter yang adaptif, pemberian stimulus

fiskal yang tepat sasaran dan peningkatan daya beli

masyarakat yang meningkat seiring pengurangan

pembatasan mobilitas. Di sisi lain, pada negara

anggota OKI berpendapatan menengah ke bawah,

seperti Pakistan, Bangladesh dan Nigeria, tingkat

inflasi menyentuh antara 6% hingga 16%. Perbaikan

ekonomi di Nigeria mengalami gangguan akibat

peningkatan inflasi bahan makanan yang terjadi

sebagai dampak dari peningkatan permintaan dan

supply shocks .

Grafik 1.11. Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara Mitra Dagang

Utama Indonesia – OKI

Grafik 1.12. PMI Manufaktur di Beberapa Negara Anggota OKI

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021F2022F

%

Sumber: IMF WEO Oktober 2021

Malaysia

Pakistan

Arab Saudi

Bangladesh

United Arab Emirates

Nigeria

0

10

20

30

40

50

60

70

1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11

2019 2020 2021

Indeks

Sumber: IHS Markit (2021)

Indonesia

Turki

Malaysia

10 Kinerja dan Prospek Ekonomi dan Keuangan Syariah Global

Grafik 1.14. Tingkat Inflasi di Negara-Negara Mitra Dagang Utama

Indonesia – OKI

Grafik 1.13. PMI Seluruh Ekonomi di Beberapa Negara Anggota OKI

-5

0

5

10

15

20

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021F 2022F

%

Sumber: IMF WEO Oktober 2021

Malaysia

Pakistan

Arab Saudi

Bangladesh

UAE

Nigeria

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11

2019 2020 2021

Indeks

Uni Emirat Arab

Arab Saudi

Qatar

Nigeria

Sumber: IHS Markit (2021)

Kinerja dan Prospek Ekonomi dan Keuangan Syariah Global 11

peningkatan atas permintaan produk halal. Hal

ini sejalan dengan peningkatan populasi muslim

global yang mencapai 1,9 miliar pada 2019 dan

diprakirakan akan tumbuh dua kali lebih cepat

dari populasi dunia secara keseluruhan8. Populasi

Muslim akan mencapai 3 miliar pada 2060 atau

meningkat 70% dari tahun 2015 yang akan mewakili

31,1% dari total populasi global9. Pew Research Center

memprakirakan pada tahun 2050 populasi muslim

juga akan tetap didominasi oleh kaum muda,

dengan 60% berusia 15-59 tahun sementara 24% di

bawah usia 15 tahun10.

Pemanfaatan digitalisasi dan tren sustainable

berperan penting dalam aktivitas bisnis

industri halal global. Pembatasan mobilitas telah

mendorong perubahan perilaku konsumen muslim

global yang mengarah kepada konsumerisme etis

dan pemanfaatan teknologi digital. Konektivitas

internet telah memperluas jaringan e-commerce

dan m-commerce domestik dan internasional.

Berbagai ide inovatif diluncurkan di berbagai

8 Jeff Diamant. The countries with the 10 largest Christian populations

and the 10 largest Muslim populations. Pew Research Center. April 1,

2019.

9 Michael Lipka and Conrad Hackett. Why Muslims are the world’s

fastest-growing religious group. Pew Research Center. April 6, 2017.

10 The Future of World Religions: Population Growth Projections, 2010-

2050. Pew Research Center. April 2, 2015.

1.700

1.800

1.900

2.000

2.100

2.200

2.300

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

2015 2016 2017 2018 2019

Miliar Dolar AS Miliar Dolar AS

Sumber: State of Global Islamic Economy Report, berbagai edisi (diolah)

Makanan Halal Travel Halal

Fesyen Muslim Media/Rekreasi Halal

Kosmetik Halal Farmasi Halal

Perkembangan Industri Halal Global:

Dampak Pandemi terhadap Sektor

Unggulan Ekonomi dan Keuangan Syariah

1.3

Overview Industri Halal Global

Industri halal global dalam lima tahun terakhir

menunjukkan perkembangan yang positif

meskipun sempat terkontraksi akibat pandemi

Covid-19. Hal ini tercermin dari pengeluaran

konsumen muslim global pada setiap sektor industri

halal global meliputi makanan halal, pariwisata

ramah muslim, fesyen muslim, media/hiburan,

kosmetik dan farmasi. Sektor makanan halal dan

fesyen muslim memiliki porsi pengeluaran terbesar

dengan rata-rata mencapai lebih dari 74% di antara

semua sektor. Namun, perkembangan pengeluaran

konsumen muslim global menurun sebesar 9% sejak

awal pandemi (Grafik 1.15). Salah satu penyebabnya

adalah terganggunya rantai pasok manufaktur kain

pada sektor fesyen akibat pembatasan mobilitas.

Grafik 1.15. Perkembangan Pengeluaran Muslim Global Berdasarkan

Sektor

Gambar 1.1. Proyeksi Nilai industri Halal Global pada 2024

Sektor makanan dan fesyen masih menjadi sektor

unggulan industri halal global. Berdasarkan State

of Global Islamic Economy Report (SGIE) 2020/2021,

pada tahun 2024 sektor makanan halal diprakirakan

akan tumbuh 3,5% yaitu senilai 1,38 triliun dolar AS,

sementara fesyen muslim akan tumbuh 2,4% atau

sebesar 311 miliar dolar AS (Gambar 1.1). Potensi

pasar halal global semakin tumbuh seiring dengan

0

1

2

3

4

5

Keuangan

Syariah

Kosmetik

Halal

Farmasi

Halal

Travel

Halal

Fesyen

Muslim

Media/

Rekreasi

Halal

Makanan

Halal

%

3,5

$1.17 trillion

/$1.38 trillion

3,9

$222 billion

/$270 billion

2,4

$277 billion

/$311 billion

1,4

$194 billion

/$208 billion

2,3

$94 billion

/$105 billion

2,9

$66 billion

/$76 billion

5

$2.88 trillion

/$3.69 trillion

2019/2024 CAGR forecast

to 2024

Sumber: State of Global Islamic Economy Report 2020/2021

12 Kinerja dan Prospek Ekonomi dan Keuangan Syariah Global

sama, sementara ROA tercatat sebesar 1,4%. Tren

positif tersebut juga didukung secara terencana dan

terstruktur oleh negara-negara anggota OKI untuk

mengantisipasi preferensi masyarakat terhadap

layanan keuangan yang lebih dinamis.

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

Triliun Dolar AS

Sumber: Prudential and Structural Islamic Financial Indicator, Islamic

Financial Services Board (2021)

Total Aset Total Pembiayaan Syariah Total Dana

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Triwulan II

13,7

12,7

14,1 13,6

16,9

15,2

14

11,9

15,9

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

0

0,5

1

1,5

2

% %

Return on Assets

(ROA)

Return on Equity (ROE)

(Skala Kanan)

Sumber: Prudential and Structural Islamic Financial Indicator, Islamic

Financial Services Board (2021)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Triwulan II

Grafik 1.16. Indikator Struktur Perbankan Syariah Global

Grafik 1.17. Profitabilitas Industri Perbankan Syariah Global

sektor bisnis untuk bisa beradaptasi dan bertahan,

di antaranya virtual fittings (fesyen), meal kits

(makanan), dan virtual tours (travel). Sementara

itu, permintaan akan produk etis dan organik juga

meningkat karena nilai-nilai ekonomi syariah yang

bersifat universal selaras dengan tren keberlanjutan

dan keseimbangan.

1.3.1. Perkembangan Industri

Keuangan Syariah Global

Sejalan dengan peningkatan usaha mitigasi

Covid-19, pada triwulan II 2021 indikator keuangan

syariah global menunjukkan perbaikan hingga

mencapai tingkat sebelum periode pandemi.

Pemulihan pada sektor perbankan syariah global

ditunjukkan oleh peningkatan total aset global

yang mencapai 1,411 miliar dolar AS, meningkat

6,5% dari tahun 2019 saat sebelum pandemi

(Grafik 1.16). Perbaikan kinerja juga ditunjukkan

oleh total pembiayaan perbankan syariah dan

total dana perbankan syariah yang mengalami

tren positif hingga menyentuh angka masingmasing 957 miliar dolar AS dan 1,188 miliar dolar

AS11. Ketangguhan yang telah ditunjukkan tidak

lepas dari usaha negara-negara anggota OKI untuk

menaikkan tingkat inklusi keuangan, khususnya

pada era digitalisasi sektor keuangan. Pembukaan

akses keuangan digital kepada usaha mikro, kecil,

dan menengah (UMKM) dengan penawaran jasa

keuangan yang mudah, cepat dan terjangkau

menjadi kunci untuk pondasi pemulihan ekonomi.

Selain itu, transformasi digital pada sektor keuangan

syariah global paska pandemi diprakirakan akan

mengakselerasi pertumbuhan pengguna, sehingga

operator dan regulator sektor ini dapat menjangkau

pasar yang lebih luas tanpa mengorbankan

perlindungan pengguna (consumer protection).

Berdasarkan profitabilitasnya, kinerja sektor

perbankan syariah global juga mengalami

pemulihan yang tecermin dari return on equity

(ROE) dan return on assets (ROA) yang mengalami

perbaikan cukup cepat (Grafik 1.17). Pada

pertengahan tahun 2021, ROE dari sektor perbankan

syariah global mencapai 15,9%, meningkat 4%

dibandingkan pada tahun 2020 dan di periode yang

11 Islamic Financial Services Board (2021)

Kinerja dan Prospek Ekonomi dan Keuangan Syariah Global 13

Sukuk menjadi salah satu instrumen keuangan

yang memiliki tren kenaikan global yang baik

seiring dengan dukungan terhadap industri

keuangan syariah yang berkelanjutan. Negaranegara anggota OKI dan Non-OKI pada triwulan

ketiga tahun 2021 telah melakukan penerbitan

sukuk senilai 147 miliar dolar AS dan diprakirakan

akan menjadi 180 miliar dolar AS di tahun 202112. Nilai

sukuk yang sesuai dengan prinsip lingkungan, sosial,

dan kepemerintahan (environmental, social, and

governance) sendiri pada periode yang sama telah

mencapai 15 miliar dolar AS dimana 60% merupakan

sukuk hijau. Peningkatan pertumbuhan penerbitan

sukuk menjadi sangat krusial mengingat permintaan

sukuk global pada tahun 2021 diprakirakan

mencapai 877,4 miliar dolar AS sehingga gap antara

permintaan dan penawaran sukuk global dapat

mengecil (Grafik 1.18). Sampai dengan triwulan

III 2021, penerbitan sukuk global didominasi oleh

Malaysia, Arab Saudi, Indonesia, Turki, dan Kuwait

yang menguasai 90% pangsa penerbitan sukuk,

dengan Malaysia sebesar 57,8 miliar dolar AS (39%)

dan Indonesia sebesar 22,2 miliar dolar AS (15%). Total

penerbitan sukuk pemerintah (sovereign sukuk)

Indonesia merupakan yang terbesar di dunia.

12 Revinitif Sukuk Perceptions and Forecast Study 2021

Grafik 1.18. Perkembangan Permintaan dan Penawaran Sukuk

Global

Grafik 1.19. Lima Negara Teratas dalam Penerbitan Sukuk

Pada tahun 2021, Indonesia berhasil menempati

peringkat pertama dalam Islamic Finance

Country Index (IFCI), meningkat 1 posisi dari tahun

2020. IFCI merupakan indeks yang mengukur

kondisi dari perkembangan industri keuangan

dan perbankan syariah relatif terhadap perannya

dalam konteks nasional suatu negara. Pada masa

pandemi Covid-19, Malaysia mengalami penurunan

peringkat menjadi nomor tiga, di bawah Indonesia

dan Arab Saudi (Grafik 1.20)13. Fenomena ini terjadi

karena kedua negara tersebut telah mengambil

langkah agresif untuk meningkatkan ekonomi dan

keuangan syariah nasional. Indonesia konsisten

dalam menginisiasi program kemajuan industri

halal melalui kebijakan pemerintah dalam rangka

mendorong pengembangan industri keuangan

syariah di antaranya penyederhanaan perizinan

yang berdampak pada peningkatan aset industri

keuangan syariah, kemudahan berinvestasi,

kampanye edukasi sehingga meningkatkan

awareness masyarakat dalam menggunakan produk

jasa keuangan syariah, serta penguatan infrastruktur

keuangan syariah14.

13 Cambridge Global Islamic Finance Report 2021

14 Cambridge Global Islamic Finance Report 2021

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2016 2017 2018 2019 2020 2021 F 2022 F

Miliar dolar AS

Sumber: Revinitif Sukuk Perceptions and Forecast Study 2021

Total Penerbitan Sukuk Global

Total Sukuk Jatuh Tempo

Total Sukuk Outstanding

Total Permintaan Sukuk

Gap Permintaan dan Penawaran Sukuk

Miliar dolar AS

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2017 2018 2019 2020 2021*

Sumber: Revinitif Sukuk Perceptions and Forecast Study 2021

Malaysia Arab Saudi Indonesia Turki Kuwait

14 Kinerja dan Prospek Ekonomi dan Keuangan Syariah Global

Dalam World Giving Index (WGI) 2021 yang

diterbitkan oleh Charities Aid Foundation,

Indonesia merupakan negara paling dermawan

di dunia. Dari 140 negara yang dilakukan

pemeringkatan, Indonesia menempati peringkat

pertama dengan skor 69% (Gambar 1.2). Meskipun

secara peringkat Indonesia tetap berada di posisi

teratas, namun secara skor naik cukup signifikan

dari sebelumnya 59% saat terakhir kali Indeks WGI

tahunan diterbitkan pada tahun 2018. Perolehan

peringkat pertama ini salah satunya disebabkan

karena adanya peran zakat yang meningkat

selama pandemi Covid-19 seiring peningkatan

penghimpunan zakat secara global pada tahun 2020.

7

6

7

6

1

2

1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Indeks

Sumber: Cambridge Global Islamic Finance Report 2021

Indonesia

Malaysia

Arab Saudi

Iran

Pakistan

Grafik 1.20. Islamic Finance Country Index (IFCI)

1 3 5 7 9

2 4 6 8 10

69%

INDONESIA

65%

83%

60%

52%

NIGERIA

82%

33%

42%

49%

AUSTRALIA

57%

61%

30%

47%

SELANDIA

BARU

56%

51%

34%

46%

KOSOVO

68%

59%

10%

KENYA

58%

76%

49%

49%

MYANMAR

51%

51%

71%

31%

GHANA

47%

65%

44%

32%

UGANDA

46%

75%

32%

31%

THAILAND

46%

60%

60%

17%

Sumber: Charities Aid Foundation (CAF), World Giving Index (2021)

Gambar 1.2. Negara dengan skor tertinggi dalam World Giving Index 2021

Kinerja dan Prospek Ekonomi dan Keuangan Syariah Global 15

Vaksinasi skala massal serta kebijakan

pelonggaran mobilitas diprakirakan mendorong

pemulihan pertumbuhan ekonomi global serta

perdagangan dunia dan harga komoditas. Upaya

penanggulangan dampak pandemi yang telah

dilakukan berbagai negara membuat prospek

tingkat pertumbuhan ekonomi global diprakirakan

tumbuh menjadi 5,7% pada 2021 dan 4,4% pada

202215. Pada periode yang sama, pertumbuhan

ekonomi negara anggota OKI diprakirakan tumbuh

menjadi 6,33% pada 2021 dan 5,42% pada 2022

(Grafik 1.21). Tingkat pertumbuhan tersebut lebih

tinggi daripada tingkat pertumbuhan global dan

sejalan dengan perkembangan harga minyak dunia.

Selain itu, mayoritas negara anggota OKI masuk

dalam kategori negara berkembang sehingga ruang

untuk pertumbuhan menjadi lebih besar. Hal ini

juga memberikan peluang bagi ekspor produk halal

Indonesia ke negara anggota OKI lainnya sebagai

negara tujuan ekspor Indonesia.

15 Laporan Perekonomian Indonesia 2021, IMF WEO Oktober

2021

Prospek Ekonomi Syariah Global

1.4

Grafik 1.21. Pertumbuhan Ekonomi Global dan Negara Anggota OKI Grafik 1.22. Pertumbuhan Volume Perdagangan Dunia dan Indeks

Harga Komoditas

Perbaikan perekonomian dapat terlihat dari

kenaikan volume aktivitas perdagangan dunia

yang diiringi dengan peningkatan indeks harga

komoditas. Pada tahun 2021, pertumbuhan volume

perdagangan dunia diprakirakan meningkat

menjadi 9,7%, bertumbuh 17,9% dari tahun 2020

(Grafik 1.22). Pulihnya operasional pelabuhan sebagai

pintu perdagangan internasional di Amerika Serikat,

Eropa, dan China menjadi katalis utama dari tren

peningkatan tersebut. Namun, hal yang patut

diwaspadai adalah tingkat kepadatan pelabuhan

yang sangat tinggi membuat kapal-kapal logistik

terpaksa berhenti sehingga aliran perdagangan

internasional berpotensi melambat. Tren rebound

juga dialami oleh harga komoditas yang ditunjukkan

oleh indeks harga komoditas, baik untuk komoditas

energi maupun non-energi, yang mengalami

kenaikan cukup signifikan setelah mengalami

perlambatan dalam beberapa tahun terakhir.

Tingginya permintaan energi untuk memenuhi

kebutuhan industri menjadi titik awal pemulihan

ekonomi global.

Indeks

Indeks Harga Komoditas

Sektor Non-Energi

Indeks Harga Komoditas

Sektor Energi

Pertumbuhan Volume

Perdagangan Dunia (Skala Kanan)

Sumber: IMF WEO Oktober 2021, World Bank Pink Sheet November 2021

15

10

5

0

-5

-10

-15

140

130

120

110

100

90

80

70

60

50

40

12,8%

7,1%

3,1% 3,5% 3,8% 2,9% 2,2%

5,6%

3,9%

0,9%

-8,2%

9,7%

%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2,45

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021F 2022F

8

6

4

2

0

-2

-4

-6

9000

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

6532 6396 6620 7001 7166 6816 7524 8298

3,00

4,57

3,99

3,35

-3,57

6,33

5,42

Miliar dolar AS %

PDB Negara Anggota OKI

Pertumbuhan Ekonomi

Negara Anggota OKI (Skala Kanan)

Pertumbuhan Ekonomi Global (Skala Kanan)

Sumber: Laporan Perekonomian Indonesia 2021, IMF WEO Oktober 2021

16 Kinerja dan Prospek Ekonomi dan Keuangan Syariah Global

Grafik 1.23. Harga Minyak Brent dan Batu Bara Termal Australia

Grafik 1.24. Produksi Minyak Kelapa Sawit (Crude Palm Oil atau

CPO) Indonesia dan Malaysia

Sumber: International Monetary Fund (2021)

120

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20

160

140

120

100

80

60

40

20

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021F 2022F

Dolar AS per Metrik Ton Dolar AS per Barel

Harga Batu Bara Termal Australia

Harga Minyak Brent (Skala Kanan)

Sumber: : World Bank Pink Sheet Desember 2021, Malaysian Palm Oil

Board 2021, Badan Pusat Statistik 2021, Indonesia Palm Oil Association 2021

6

5

4

3

2

1

0

1200

1000

800

600

400

200

0

Juta Ton Dolar AS per Metrik Ton

1

2018

3 5 7 9 11 1

2019

3 5 7 9 11 1

2020

3 5 1

2021

7 9 11 3 5

Produksi CPO Malaysia

Produksi CPO Indonesia

Harga CPO Global (Skala kanan)

Tren peningkatan permintaan global

untuk komoditas energi dan non-energi

mengindikasikan proses perbaikan ekonomi yang

kuat di tahun 2022 mendatang. Negara-negara

yang menjadi motor perekonomian global, seperti

China dan India, mulai meningkatkan kapasitas

ekonomi dalam negeri sehingga kebutuhan akan

pasokan energi menjadi hal yang vital. Di sisi

lain, kekurangan pasokan energi di Benua Eropa

mendorong terjadinya kenaikan harga komoditas

energi, terutama minyak bumi dan batu bara. Pada

November 2021, harga minyak Brent telah mencapai

di atas 65 dolar AS per barel dan harga batu bara

termal Australia menyentuh sekitar 135 dolar AS per

ton(Grafik 1.23). Kemudian, dari sisi komoditas nonenergi, minyak kelapa sawit (crude palm oil atau

CPO) menjadi salah satu komoditas fundamental

yang mampu bertahan di tengah pandemi, dengan

penguasaan 85% pangsa pasar CPO dunia dimiliki

oleh Indonesia dan Malaysia (Grafik 1.24)16. Tingginya

permintaan CPO dari India dan China membuat tren

harga CPO meningkat secara stabil dan diharapkan

dapat mendorong perbaikan perekonomian

nasional. Tingkat produksi CPO dari Indonesia dan

Malaysia juga diprakirakan akan terus meningkat.

16 MPOB (2021), GAPKI (2021), dan Badan Pusat Statistik (2021)

Kinerja dan Prospek Ekonomi dan Keuangan Syariah Global 17

Potensi Industri Halal Indonesia

1.1 di Pasar Global

Boks

Potensi industri halal Indonesia di pasar global

dapat memberikan stimulus peningkatan

pendapatan nasional. Berdasarkan Indonesia

Halal Markets Report 2021/2022 mencatat bahwa

pertumbuhan ekspor produk halal, foreign

direct investment (FDI), dan substitusi impor

dapat mendorong peningkatan PDB nasional

Indonesia sebesar 5,1 miliar dolar AS (Gambar

1). Perdagangan menjadi komponen kunci dari

total pengeluaran muslim, yang meliputi produk

makanan dan minuman halal, fesyen, farmasi, dan

kosmetik sebagai sektor utama yang dipengaruhi

oleh persyaratan sertifikasi halal. Peningkatan

kinerja perdagangan yang didorong oleh investasi

di sektor ini tentu akan berdampak positif

pada pertumbuhan ekonomi nasional secara

keseluruhan yang inklusif.

Gambar 1.3. Dampak Positif Halal Trade & Investment Terhadap Ekonomi Indonesia

Perluasan ekspor produk halal Indonesia

ke negara anggota OKI dan non-OKI akan

semakin mendukung upaya peningkatan

investasi dan perdagangan dalam rangka

pemulihan ekonomi nasional. Hal ini terlihat dari

potensi ekspor produk halal ke negara anggota

OKI sebesar 1,95 miliar dolar AS, sementara

non-OKI sebesar 1,63 miliar dolar AS dapat

meningkatkan PDB sebesar 3,6 miliar dolar AS

(Grafik 2). Ekspor produk halal Indonesia pada

tahun 2020 ke negara anggota OKI mencapai

8 miliar dolar AS, sedangkan ke negara nonOKI senilai 640 juta dolar AS. Melihat potensi

ini, Bank Indonesia bersama stakeholder

terkait terus mendukung peningkatan ekspor

produk halal melalui berbagai program halal

value chain yang memberdayakan pelaku

HALAL TRADE & INVESTMENT OPPORTUNITY IMPACT ON GDP

$3.6 BILLION

EXPORT OPPORTUNITY

IMPACT

$1 BILLION IMPORT SUBSTITUTION

OPPORTUNITY

IMPACT

$0.5 BILLION

FDI OPPORTUNITY

IMPACT

OIC EXPORT OPPORTUNITY $1.95

BILLION NON-OIC EXPORT OPPORTUNITY $1.63

BILLION

FOOD

$2.00 $1.30

$0.20 $0.10

$1.20 $0.90

$0.11 $0.03 $0.02

$8.00

$0.31

$1.91

$3.13

FASHION

FOOD

FINANCE FOOD TOURISM

COSMETICS PHARMA

PHARMA COSMETICS

COSMETICS MEDIA PHARMA

+

+

=

$5.1 BILLION INCREASE IN GDP

Sumber: Indonesia Halal Market Report 2021/2022

18 Kinerja dan Prospek Ekonomi dan Keuangan Syariah Global

Sektor makanan dan minuman halal

memberikan peluang ekspor terbesar dengan

kontribusi 36,4% terhadap PDB Indonesia

pada kuartal pertama tahun 2020. Menurut

Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat sekitar 7.415

perusahaan makanan dan minuman besar dan

menengah dengan lebih dari 1 juta karyawan dan

1,69 juta produsen UMKM di industri makanan

Gambar 1.4. Potensi Perluasan Pasar Ekspor Halal di Negara Anggota OKI dan non-OKI

Gambar 1.5. Peluang Ekspor Produk Halal Indonesia

OIC IMPORTS NON-OIC IMPORTS

$202 BLN

5%

$0.98 BLN

10%

$1.95 BLN

15%

$2.93 BLN

(10% capture)

$3.6 BLN

Indonesia’s export

$8 BLN

Reasonable

export capture

$17 BLN

5%

$0.82 BLN

10%

$1.63 BLN

15%

$2.45 BLN

Indonesia’s export

$0.64 BLN

Reasonable

export capture

Indonesia’s

Increamental Trade

Capture Impact

on GDP

EXPORT OPPORTUNITY IMPACT ON GDP

Sumber: Indonesia Halal Market Report 2021/2022

SELECT TRADE OPPORTUNITIES

Key Categories of export for prioritization

Sector

Top Export

Categories and

Opportunity

Top OIC Import

Markets

Top Non-OIC

Import Markets

with Large Muslim

Conumption

Animal or

vegetable fats and

oils

($0.31 billion)

Pakistan

Malaysia

Turkey

UAE

Saudi Arabia

Turkey

Saudi Arabia

Turkey

Egypt

UAE

Saudi Arabia

Malaysia

Apparel or

vegetable fats and

oils

($0.44 billion)

Medicaments

(for retal sale)

($0.08 billion)

Oral care

($0.02 billion)

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

India

Netherlands

China

Germany

France

United States

Singapore

China

Hong Kong,

China

Germany

UK

United States

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

FOOD

FASHION

PHARMA

COSMETICS

Sumber: Indonesia Halal Market Report 2021/2022

usaha syariah di berbagai tingkatan seperti

unit ekonomi pesantren, usaha ultra-mikro,

UMKM, sampai dengan mitra korporasi. Sejalan

dengan itu, diperlukan dukungan infrastruktur

digital ecosystem secara end-to-end agar dapat

menghasilkan produk halal yang memiliki daya

saing global.

Kapabilitas Indonesia dalam menggarap

pasar halal, mulai dari sektor makanan, fesyen

muslim, hingga keuangan syariah, semakin

mempertegas bahwa Indonesia bisa menjadi

pemain inti industri halal global. Terdapat

peluang ekspor sebesar 3,58 miliar dolar AS dari

pasar OKI dan non-OKI, yaitu dari sektor industri

makanan halal sebesar 2 miliar dolar AS, fesyen

muslim sebesar 1,3 miliar dolar AS, kosmetik

halal sebesar 200 juta dolar AS, serta farmasi

halal sebesar 100 juta dolar AS. Peningkatan

ekspor produk halal dapat dilakukan dengan

mengutamakan jenis produk dan hubungan

perdagangan barang dan jasa yang bernilai

tinggi di antara negara anggota OKI dan non-OKI

(Gambar 3).

Kinerja dan Prospek Ekonomi dan Keuangan Syariah Global 19

dan minuman dengan total 3,44 juta karyawan.

Sejak Oktober 2019, Indonesia mewajibkan bagi

semua produk (baik yang diperdagangkan,

didistribusikan, dan diimpor) di Indonesia untuk

disertifikasi halal. Pada tahun 2020, 252.897

produk di 7.043 perusahaan telah diberikan

sertifikasi halal. Bank Indonesia memiliki peran

penting dalam pemberdayaan usaha syariah

UMKM dan pesantren di sektor makanan halal

untuk aktif dalam ekosistem halal value chain

melalui berbagai program, seperti INFRATANI

(Integrated Farming with Technology and

Information), JUARA EKSPOR (Jaringan Usaha

Hortikultura Berorientasi Ekspor), dan IKRA

(Industri Kreatif Syariah) untuk makanan halal.

Selain itu, perusahaan fesyen muslim Indonesia

juga beroperasi di seluruh rantai value chain

didorong oleh banyak merek internasional

yang telah memilih untuk melakukan

produksi di Indonesia. Terdapat 4.899 fasilitas

manufaktur menengah hingga besar di sektor

tekstil dan pakaian jadi di seluruh negeri dengan

mempekerjakan lebih dari 1,39 juta orang. UMKM

juga memainkan peran penting dalam industri

fesyen, terutama selama pandemi. Pada tahun

2019, terdapat 909.822 usaha yang tergolong

usaha mikro dan kecil di industri tekstil dan

pakaian jadi dengan mempekerjakan sekitar

1,57 juta orang dengan sebagian besar UMKM

bergerak di sektor fesyen muslim. Salah satu

program Bank Indonesia, yaitu IKRA yang telah

memiliki komunitas berisikan 251 pelaku usaha

di bidang fesyen muslim, memiliki kapasitas dan

kapabilitas untuk melakukan ekspor.

Sektor farmasi halal juga meraih

momentumnya selama masa pandemi,

didorong oleh peningkatan kesadaran

mayoritas konsumen Indonesia terhadap

sumber asal sebuah produk, termasuk pada

sektor farmasi. Hingga tahun 2019, terdapat

338 produsen farmasi, produk obat kimia, dan

obat tradisional menengah hingga besar di

seluruh Indonesia. Perusahaan-perusahaan ini

mempekerjakan 6.886 orang. Sementara itu,

terdapat juga 14.597 usaha mikro dan kecil di

sektor farmasi halal yang mempekerjakan 24.815

orang. Secara keseluruhan, sejumlah 4.631 produk

farmasi telah bersertifikat halal di 208 perusahaan

pada tahun 2020.

Tren peningkatan nilai kosmetik halal

diprakirakan akan terus naik seiring terjadinya

shifting dari produk kosmetik konvensional

ke produk kosmetik organik dan halal

oleh konsumen muslim. Pada tahun 2020,

pengeluaran konsumen muslim untuk kosmetik

di Indonesia adalah yang tertinggi kedua secara

global setelah Malaysia. Pada tahun 2020, 26.197

produk kosmetik dari 214 perusahaan Indonesia

telah bersertifikat halal. Sejalan dengan hal

tersebut, ekspor produk kosmetik Indonesia

mencapai 135,67 juta dolar AS menurut data

Januari hingga Agustus 2020.

Dengan pasar halal domestik yang begitu

besar, Indonesia sangat berpotensi menarik

investasi luar negeri untuk mengembangkan

kapasitas ekspor industri halal nasional serta

melakukan substitusi bahan baku impor

dengan bahan baku lokal. Indonesia memiliki

perusahaan-perusahan nasional yang memiliki

potensi menjadi pemain global di Industri

Makanan Halal, Farmasi Halal, dan Kosmetik Halal

didorong oleh kapasitasnya dalam fintech dan

posisinya sebagai penerbit sukuk negara terbesar.

Indonesia perlu mengidentifikasi konvergensi

dengan keuangan syariah, peluang khusus

investasi, dan pengembangan talent industri

halal domestik. Hal ini penting dilakukan demi

akselerasi ekspor, substitusi impor serta untuk

menutup gap minimnya pakar dan penetrasi

industri halal dan keuangan syariah.

20 Kinerja dan Prospek Ekonomi dan Keuangan Syariah Global

CORE COMPETENCIES CHALLENGE

LARGEST HALAL CONSUMER MARKET

IN THE WORLD

LEADING ISLAMIC FINANCE PLAYER

BEHIND ON EXPORT

NO GLOBAL CHAMPIONS IN 2021 FORBES

GLOBAL

LIMITED ISLAMIC FINANCE CONVERGENCE

WITH HALAL ECONOMY SECTORS

11.34% of global halal

economy spend

$2.9

BILLION

fintech market size and largest sovereign

sukuk issuer

3% of halal products exports to OIC (9th largest)

Saudi Arabia and UAE lead ranking with halal economy players

Including gaps in islamic finance experts and penetration

9th

LARGEST SUPPLIER

Sumber: Indonesia Halal Market Report 2021/2022

Gambar 1.6. Peluang dan Tantangan Pengembangan Industri Halal Indonesia

Kinerja dan Prospek Ekonomi dan Keuangan Syariah Global 21

Ekonomi dan Keuangan Syariah dalam Perspektif

Green Economy dan Sustainable Development

Goals (SDGs) untuk Mencapai Maqashid Syariah

1.2

Boks

Sama halnya dengan pandemi Covid-19,

perubahan iklim (climate change) merupakan

ancaman global yang dampaknya akan

dirasakan seluruh dunia tanpa terkecuali.

Perubahan iklim menjadi sebuah bencana global

yang dampaknya, sama halnya dengan pandemi

Covid-19, tidak ada satu negara pun yang terbebas

dari ancaman tersebut. Aktivitas manusia yang

semakin menghasilkan emisi karbon (carbon

emission) turut berkontribusi terhadap kenaikan

suhu bumi. Isu keberlanjutan (sustainability)

semakin digaungkan ke dalam berbagai bidang,

termasuk bidang ekonomi dan keuangan.

Gagasan mengenai pembangunan ekonomi

yang lebih ramah lingkungan (pro-environtment)

semakin berkembang. Salah satu isu utama

konsep keberlanjutan yang menjadi perhatian

adalah dampak perubahan iklim terhadap

stabilitas pertumbuhan ekonomi dan sistem

keuangan.

Ekonomi dan keuangan syariah sebagai

manifestasi ajaran Islam dalam seluruh

aktivitas ekonomi, memiliki konsep yang

selaras dengan green economy maupun

sustainable finance. Peran agama dijadikan

sebagai sistem kehidupan (way of life) yang

menjadi serangkaian keyakinan, ketentuan,

dan tuntutan moral.1

Hubungan antara agama

dan perilaku ekonomi dapat dipahami mulai

dari akidah, akhlak, dan syariah yang saling

terkait dalam rancang bangun ekonomi syariah.

Akidah merupakan fondasi dari implementasi

ekonomi syariah, sehingga akan bernilai ibadah

apabila dilandasi oleh keimanan. Syariah

berperan sebagai guiding principles yang akan

mengendalikan perilaku manusia melalui

serangkaian instrumennya. Pada akhirnya, akidah

dan syariah akan berperan dalam mendorong

perilaku ekonomi yang bermoral sebagai bagian

cerminan dari akhlakul karimah.

1 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam

(P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas Kerja

Sama dengan Bank Indonesia. (2019). Ekonomi Islam.

Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Aktivitas usaha syariah secara umum dapat

dilihat dari tiga dimensi utama yaitu dimensi

produk, dimensi sumber pembiayaan dan

dimensi etika bisnis (business conduct).

Dimensi produk pada aktivitas usaha syariah

terkait dengan aspek kehalalan zat sebagai salah

satu etika konsumsi maupun produksi dalam

Islam. Kehalalan menjadi salah satu batasan

bagi manusia untuk memaksimalkan kegunaan

yang akan mendatangkan kemaslahatan dunia

dan akhirat. Pelaku usaha syariah juga harus

memperhatikan dimensi sumber pembiayaan

yang akan digunakan dalam kegiatan produksi

tersebut. Hal ini sejalan dengan konsep produksi

dalam Islam bahwa faktor modal harus diperoleh

dari yang halal dan terbebas dari unsur ribawi.

Selain itu, pentingnya memperhatikan dimensi

etika bisnis sebagai cerminan perilaku produsen

Islami yang tidak menimbulkan kemudaratan

bagi dirinya maupun lingkungan sekitarnya,

sehingga akan tercipta keseimbangan dan

keberlanjutan dari setiap aktivitas usahanya.

Implementasi Green Economy pada dasarnya

selaras dengan konsep alam dalam Islamic

Worldview yang memperhatikan aspek

keseimbangan dan kelestarian lingkungan

serta sesuai dengan nilai-nilai ekonomi syariah.

United Nations Environment Programme

(UNEP) mendefinisikan Green Economy sebagai

ekonomi yang menghasilkan peningkatan

kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial,

sekaligus secara signifikan mengurangi risiko

lingkungan dan kelangkaan ekologis. Dalam

ungkapan yang paling sederhana, Green

Economy dapat dianggap sebagai ekonomi

yang rendah karbon, efisiensi sumber daya dan

inklusif secara sosial. Dalam Green Economy,

pertumbuhan pendapatan dan lapangan kerja

harus didorong oleh investasi publik dan swasta

22 Kinerja dan Prospek Ekonomi dan Keuangan Syariah Global

1. Dimensi produk yang dihasilkan

2. Dimensi sumber pembiayaan

3. Dimensi Business Conduct

Dimensi Akitivitas Ekonomi Syariah 1

Bersertifikat Halal

Belum bersertifikat halal namun

tidak mengandung zat haram

Haram

Non Riba Riba

% x Non Riba

(Surat Berharga Syariah,

Pembiayaan LKS & Ekuitas)

Konsep Alam dalam

Islamic Wordview 2

Green Economy 3

Menjaga keseimbangan

& kelestarian Alam

(QS. Al-Qasas: 77)

Ramah Lingkungan

Keberlanjutan

Islamic Eco-Ethics 4

Nilai-Nilai

Ekonomi Syariah 5

Keadilan

Kepemilikan

Berusaha dengan

berkeadilan

Inklusif

Maslahah

Harmoninsasi

Bekerja sama

dalam kebaikan

Pertumbuhan

yang seimbang

Pertumbuhan Ekonomi Hijau 6

Pertumbuhan ekonomi yang terus berkembang

Pertumbuhan yang inklusif dan adil

Ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan

Ekosistem penyedia jasa yang sehat dan produktif

Pengurangan emisi gas rumah kaca

Sumber: United Nations, available at: https://sdgs.un.org/goals

Maqashid Syariah 7

Hifz Ad-Din Hifz An-Nafs Hifz Al-’Aqi Hifz An-Nasl Hifz Al-Maal Hifz Al-Bi’ah

Referensi:

1. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah. (2019). Kajian

Indikator Aktivitas Usaha Syariah sebagai Proksi Awal Indikator

PDB Syariah. Jakarta: Bank Indonesia.

2. Beik, I. S. (2016). “Islamisasi Ilmu Ekonomi”, Islamiconomic:

Jurnal Ekonomi Islam, Vol.7 No.2, pp.183 – 204, doi: 10.32678/i

jei.v7i2.40, available at: https://journal.islamiconomic.or.id/index

.php/ijei/article/view/40.

3. United Nations Environment Programme (UNEP). (2011).

Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable

Development and Poverty Eradication - A Synthesis for Policy

Makers, available at: www.unep.org/greeneconomy.

4. Islam, M. M. (2004). “Toward a Green Earth: An Islamic

Perspective”, Asian Affairs, Vol. 26 No. 4, pp. 44 -89.

5. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah. (2018). Nilai-nilai

dan Prinsip Dasar Ekonomi Syariah. Jakarta: Bank Indonesia.

Available at:

https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/Nilai-Nilai-dan-

Prinsip-Dasar-Ekonomi-Syariah.aspx.

6. Global Green Growth Institute. (2015). Mewujudkan

Pertumbuhan Ekonomi Hijau di Indonesia: Peta jalan untuk

Kebijakan, Perencanaan, dan Investasi. Jakarta: Bappenas.

7. Thohari, A. (2013). “Epistemologi Fikih Lingkungan: Revitalisasi

Konsep Maslahah”. Jurnal Az Zarqa, Vol 5 No. 2, pp. 145 – 161.

Fauzia, I. Y. (2016). “Urgensi Implementasi Green Economy

Perspektif Pendekatan Dharuriyah dalam Maqashid Al-sharia”.

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol 2 No 1, pp. , doi:

http://dx.doi.org/10.20473/jebis.v2i1.1503.

DEPARTEMEN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH

Etika Bisnis

Kepedulian Sosial

Kelestarian Lingkungan

Gambar 1.7. Eksyar dalam Perspektif Green Economy dan SDGs untuk Mencapai Maqashid Syariah

Kinerja dan Prospek Ekonomi dan Keuangan Syariah Global 23

yang mengurangi emisi karbon dan polusi,

meningkatkan efisiensi energi dan sumber daya,

dan mencegah hilangnya keanekaragaman

hayati dan jasa ekosistem.2

Konsep Green Economy dan Green Growth

menjadi pendekatan yang lebih terintegrasi

dan komprehensif untuk menggabungkan

faktor sosial dan lingkungan dalam mencapai

pembangunan berkelanjutan. Oleh karena

itu, pertumbuhan hijau adalah pertumbuhan

ekonomi yang berkontribusi terhadap

penggunaan modal alam secara bertanggung

jawab, mencegah dan mengurangi polusi, dan

menciptakan peluang untuk meningkatkan

kesejahteraan sosial secara keseluruhan

dengan membangun green economy, dan

akhirnya memungkinkan pencapaian tujuan

pembangunan berkelanjutan (sustainable

development). Maka, ketiga istilah ini tidak dapat

dipisahkan yaitu pertumbuhan hijau, ekonomi

hijau, dan pembangunan berkelanjutan.3

Salah satu bentuk implementasi sistem

ekonomi syariah dalam pembangunan

berkelanjutan adalah rekomendasi landasan

filosofis berupa Islamic Eco-ethics.

4 Konsep

Islamic eco-ethics secara substantif menyajikan

gagasan bagaimana perspektif ekonomi

syariah terhadap hubungan manusia dengan

lingkungan. Islamic Eco-Ethics adalah prinsip

dasar etika Islam yang secara komprehensif telah

diadopsi ke dalam prinsip dasar ekonomi syariah

seperti keadilan, maslahah dan harmonisasi.5

Prinsip dasar ekonomi syariah akan mendorong

terwujudnya pertumbuhan yang seimbang

baik dari sisi material, spriritual dan mencakup

kelestarian alam.

2 United Nations Environment Programme (UNEP).

(2011). Towards a Green Economy: Pathways to

Sustainable Development and Poverty Eradication - A

Synthesis for Policy Makers, available at: www.unep.org/

greeneconomy.

3 Kasztelan, Armand. (2017). Green Growth, Green Economy

and Sustainable Development: Terminological and

Relational Discourse. Prague Economic Papers, Vol. 26

No. 4, pp. 487-499.

4 Arifin, A. M. (2013). “Islamic Eco-Ethics: Ideal Philosophical

Base to Implement Green Economy in Indonesia”, MPRA

Paper No. 61437.

5 Islam, M. M. (2004). “Toward a Green Earth: An Islamic

Perspective”, Asian Affairs, Vol. 26 No. 4, pp. 44 -89.

Aktivitas usaha syariah dalam dimensi business

conduct akan mendukung implementasi

green economy sebagai upaya mewujudkan

visi Indonesia yang hijau pada tahun 2050.

Pertumbuhan ekonomi hijau bukan hanya

terkait laju pertumbuhan ekonomi tetapi juga

kualitas pertumbuhan, yaitu pertumbuhan

yang memberikan manfaat ekonomi, sosial,

dan lingkungan yang meningkatkan kualitas

kehidupan manusia di semua lapisan masyarakat.

Untuk itu, pertumbuhan hijau menjadi sebuah

pendekatan Indonesia untuk mewujudkan

pembangunan yang berkelanjutan.

Ekonomi syariah merupakan kegiatan

perekonomian yang memiliki tujuan untuk

mencapai kesejahteraan (falah) dengan

memelihara semua aspek Maqashid Syariah.

Aspek tersebut meliputi penjagaan agama (hifzh

diin), keamanan hidup (hifzh nafs), intelektual

(hifzh ‘aql), regenerasi dan keluarga (hifzh nasl),

dan material (hifzh maal). Dengan menjaga

tujuan dari Maqashid Syariah pada akhirnya

akan mencapai tujuan akhir ekonomi Islam yaitu

kesejahteraan yang hakiki. Apabila merujuk

pada konsep Maqashid Syariah Ibn Qayyim,

selama tidak bertentangan dengan syariat Islam,

maka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

atau Sustainable Development Goals (SDGs)

merupakan bagian dari Maqashid Syariah itu

sendiri. Hal ini dikarenakan definisi Maqashid

Syariah Ibn Qayyim yang tidak terbatas bahkan

dapat lebih luas dibandingkan dengan 17 poin

yang ada dalam SDGs. Selama suatu target

dapat membawa kepada kemaslahatan sosial,

maka target tersebut dapat dimasukan ke dalam

Maqashid Syariah.6 Pada akhirnya, aktivitas

ekonomi syariah akan mendukung terhadap

implementasi green economy sebagai upaya

dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi hijau

dalam mencapai SDGs sekaligus memelihara

Maqashid Syariah.

6 BAZNAS. (2017). Sebuah Kajian Zakat on SDGs, Peran

Zakat dalam Sustainable Development Goals untuk

Pencapaian Maqashid Shariah. Jakarta: Pusat Kajian

Strategis BAZNAS.

24 Kinerja dan Prospek Ekonomi dan Keuangan Syariah Global

Kinerja dan Prospek

Ekonomi dan Keuangan

Syariah Nasional

Bab 2 Sejalan dengan perekonomian nasional,

ekonomi syariah tumbuh menguat pada

paruh awal 2021, sebelum kembali terhambat

dengan merebaknya varian delta pada

triwulan III. Namun, di tengah merebaknya

varian baru tersebut, ekonomi syariah yang

diwakili oleh sektor unggulan Halal Value

Chain, tetap tumbuh positif didorong kinerja

sektor pertanian dan sektor makananminuman halal. Menjawab kebutuhan

perkembangan usaha syariah tersebut,

pembiayaan syariah baik di sektor Pemerintah

maupun publik, juga terus tumbuh bahkan

industri perbankan syariah tumbuh lebih

tinggi dibandingkan perbankan secara total.

Tidak hanya dari industri jasa keuangan,

keuangan sosial dan integrasinya dengan

keuangan komersial syariah, seperti CWLS

dan wakaf produktif lainnya, sebagai

alternatif sumber pembiayaan juga terus

ikut berperan mendorong pemulihan.

Perkembangan ini juga diperlihatkan oleh

meningkatnya pangsa aktivitas usaha

syariah terhadap perekonomian nasional.

Sementara itu, pemahaman masyarakat

akan ekonomi syariah meningkat, tercermin

dari meningkatnya indeks literasi ekonomi

syariah Indonesia. Pada 2022, sejalan dengan

pemulihan ekonomi global dan meningkatnya

permintaan domestik, ekonomi syariah

nasional diprakirakan akan tumbuh lebih

tinggi dengan tetap didorong oleh kinerja

sektor unggulan halal value chain.

Kinerja dan Prospek Ekonomi dan Keuangan Syariah Nasional 27

Perkembangan Sektor Prioritas Halal Value Chain

Kinerja ekonomi syariah nasional mampu berdaya

tahan di tengah proses perbaikan ekonomi yang

terus berlanjut sepanjang tahun 2021. Perbaikan

kinerja ini tercermin dari pertumbuhan sektor

prioritas halal value chain (HVC) selama triwulan

I sampai dengan triwulan III 2021 terus bergerak

dalam fase recovery, sejalan dengan perbaikan

pada ekonomi nasional (Grafik 2.1). Meskipun pada

triwulan I 2021 masih terkontraksi sebesar -0,20%

(yoy) yang perlahan membaik dibandingkan

periode akhir tahun 2020. Pemulihan ini ditopang

oleh kinerja sektor pertanian dan makanan halal

yang konsisten tumbuh positif selama masa

pandemi. Pertumbuhan sektor pertanian didorong

oleh peningkatan subsektor tanaman pangan,

hortikultura, dan peternakan.

Pertumbuhan sektor pariwisata ramah muslim

(PRM) menunjukkan perbaikan kinerja selama

periode pandemi, seiring dengan percepatan

program vaksinasi dalam memasuki tahap

kenormalan baru. Kinerja sektor PRM pada triwulan

II 2021 tercatat tumbuh positif sebesar 22,62%

(yoy) yang menjadi sektor dengan pertumbuhan

tertinggi dibanding sektor lainnya. Hal ini sejalan

dengan peningkatan mobilitas masyarakat yang

juga berdampak pada peningkatan penggunaan

angkutan penerbangan, kereta api, dan angkutan

laut domestik. Meskipun sempat mengalami koreksi

tajam pada triwulan III 2021 yang disebabkan

pengetatan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan

Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 di beberapa

wilayah sebagai upaya mitigasi lonjakan kasus

varian delta, namun penurunan level PPKM pada

triwulan IV 2021 membuka geliat pariwisata domestik

dengan pelonggaran mobilitas yang terjadi di

masyarakat. Hal tersebut memberikan harapan

terjadinya rebound pada sektor ini pada akhir

2021. Dalam upaya pemulihan sektor PRM di masa

pandemi, Pemerintah masih melanjutkan program

2.1 Kinerja Ekonomi Syariah Nasional

PEN melalui stimulus kebijakan fiskal antara lain

percepatan pembangunan lima destinasi pariwisata

super prioritas, pengembangan pariwisata dan

ekonomi kreatif, dan pemulihan pasar pariwisata dan

rebranding.

Grafik 2.1. Pertumbuhan Sektor Prioritas HVC

-30

-20

-10

0

10

20

30

500

550

600

650

700

750

I II III IV I II III IV I II III IV I II III

2018 2019 2020 2021

Triliun Rp Persen, yoy

Total Sektor HVC (4 Sektor Prioritas)

Pertumbuhan Aktivitas Usaha 4 Sektor HVC (yoy) (Skala kanan)

Pertumbuhan Ekonomi Nasional (yoy) (Skala kanan)

Pertanian (yoy) (Skala kanan)

Makanan Halal (yoy) (Skala kanan)

Fesyen Muslim (yoy) (Skala kanan)

Pariwisata Ramah Muslim (yoy) (Skala kanan)

Sumber: BPS, Bank Indonesia, diolah

Pemulihan ekonomi syariah terus berlangsung

sejalan dengan perekonomian nasional yang

sempat tertahan oleh merebaknya varian delta

Covid-19, di tengah upaya pengendalian laju

pandemi yang dilakukan Pemerintah dengan

mendorong program vaksinasi Covid-19.

Pertumbuhan sektor prioritas HVC tumbuh positif

pada triwulan II 2021 sebesar 4,19% (yoy) yang

didorong oleh perbaikan kinerja di seluruh sektor

HVC (Grafik 2.1). Sektor prioritas HVC pada triwulan III

2021 tercatat tumbuh sebesar 1,69% (yoy), meskipun

mengalami perlambatan karena tingginya kasus

baru Covid-19 dari varian delta, sehingga Pemerintah

kembali menetapkan kebijakan PPKM level 4. Hal

ini menyebabkan penurunan mobilitas hampir di

seluruh wilayah Indonesia yang mengakibatkan

perlambatan kegiatan ekonomi, utamanya di sektor

PRM. Pertumbuhan ekonomi syariah tertinggi terjadi

pada sektor makanan halal yang mencapai 3,49%

(yoy), utamanya didorong peningkatan kinerja Crude

Palm Oil (CPO) dan turunannya.

28 Kinerja dan Prospek Ekonomi dan Keuangan Syariah Nasional

Pangsa sektor prioritas HVC terhadap

perekonomian nasional terus meningkat di

tengah pemulihan ekonomi nasional. Dalam lima

tahun terakhir, kenaikan pangsa ekonomi syariah

nasional utamanya didorong oleh sektor pertanian

dan makanan halal (Grafik 2.2). Peningkatan

kontribusi sektor prioritas HVC ini seiring dengan

membaiknya permintaan pasar atas komoditas

pangan selama pandemi. Hal ini didukung oleh

kebijakan pengembangan ekonomi syariah

nasional yang semakin fokus di antaranya melalui

penerbitan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun

2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk

Halal. Sementara itu, penguatan ekosistem industri

halal nasional ditandai dengan pembentukan unit

kerja Pusat Pemberdayaan Industri Halal (PPIH)

oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang

ditetapkan pada 23 Februari 2021 dan tertuang

dalam Peraturan Menteri Perindustrian nomor

7 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Perindustrian. Pengembangan sektor

prioritas HVC ini akan terus diperkuat seiring dengan

potensi pasar halal global yang semakin tumbuh.

Proses akselerasi sektor unggulan ekonomi

syariah sebagai upaya dalam mendorong

pemulihan ekonomi nasional difokuskan pada

sektor makanan halal dan fesyen muslim. Secara

keseluruhan, pangsa sektor prioritas HVC menopang

25% lebih dari ekonomi nasional. Sektor pertanian

masih merupakan sektor dengan kontribusi

terbesar pada sektor unggulan HVC, diikuti oleh

sektor makanan halal, PRM, dan fesyen muslim

(Grafik 2.3). Posisi sektor makanan halal dan fesyen

muslim Indonesia ditingkat global berdasarkan

Global Islamic Economy (SGIE) Report 2020/2021

menempati peringkat teratas dibanding sektor

lainnya. Dalam rangka optimalisasi potensi kedua

sektor tersebut, maka terus dilakukan sinergi dan

kolaborasi antar stakeholder melalui pelaksanaan

business matching, business coaching, business

linkage, maupun penguatan kompetensi baik bagi

pelaku usaha di industri halal maupun pelaku di

lembaga keuangan syariah.

Grafik 2.2. Perkembangan Pangsa Sektor Prioritas HVC terhadap

PDB

Grafik 2.3. Pangsa Sektor Prioritas HVC terhadap Total Sektor

Prioritas HVC

22,08 22,11 22,18 22

24,35 24,28 24,31 24,47 24,61 24,76 24,86

25,44

20

21

22

23

24

25

26

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021*

%

*Posisi akhir triwulan III 2021

Sumber: BPS, Bank Indonesia, diolah

%

51,1

27,4

5,4

16,1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021*

*Posisi akhir triwulan III 2021

Sumber: BPS, Bank Indonesia, diolah

Pertanian Makanan Halal

Fesyen Muslim Pariwisata Ramah Muslim

Kinerja dan Prospek Ekonomi dan Keuangan Syariah Nasional 29

Perkembangan Sertifikasi Halal

Perkembangan sertifikasi halal dalam lima tahun

terakhir mengalami peningkatan didorong oleh

penguatan regulasi dan peranan digitalisasi.

Perusahaan tersertifikasi halal didominasi oleh

sektor makanan sebesar 90% lebih dibanding sektor

lainnya (Grafik 2.4). Di samping itu, perusahaan

tersertifikasi halal pada sektor farmasi dan sektor

kosmetik terus mengalami peningkatan setiap

tahunnya dengan rata-rata pertumbuhan sebesar

46,35% (sektor farmasi) dan 36,76% (sektor kosmetik).

Pertumbuhan yang progresif tersebut didorong

oleh adanya kewajiban sertifikat halal tahap kedua

sejak 17 Oktober 2021 bagi produk obat-obatan,

kosmetik dan barang gunaan telah mendorong

para pelaku usaha. Selain itu, terbitnya PP No. 31

tahun 2021 turut mengakselerasi layanan sertifikasi

halal melalui sistem informasi halal (SiHalal) yang

dikembangkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan

Produk Halal (BPJPH), sehingga prosesnya bisa lebih

efisien, memperluas jangkauan aksesibilitas, juga

transparansi dan akurasi data layanan.

penguatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK),

dan Gerakan 1 Juta Sertifikasi Halal Gratis bagi UMK

Indonesia yang merupakan hasil kolaborasi dengan

Bank Indonesia dan Pemberdayaan Perempuan

UMKM Indonesia (PPUMI).

%

6.269

14

224

210

88

90

92

94

96

98

100

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021*

*Posisi September 2021

Sumber: LPPOM MUI, diolah

Sektor Makanan Sektor Fesyen

Sektor Farmasi Sektor Kosmetik

%

249.576

341

4.647

16.844

80

82

84

86

88

90

92

94

96

98

100

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021*

*Posisi September 2021

Sumber: LPPOM MUI, diolah

Sektor Makanan Sektor Fesyen

Sektor Farmasi Sektor Kosmetik

Grafik 2.4. Perkembangan Jumlah Perusahaan Bersertifikasi Halal

Grafik 2.5. Perkembangan Jumlah Produk Tersertifikasi Halal

Sertifikat halal akan memberikan value added

dalam ekosistem industri halal guna memberikan

jaminan kepastian kehalalan produk dan

meningkatkan daya saing di tingkat global.

Peningkatan jumlah produk tersertifikasi halal di

seluruh sektor sejalan dengan kesadaran masyarakat

terhadap produk halal yang terus tumbuh (Grafik

2.5). Perkembangan sertifikasi halal juga didorong

atas kolaborasi dan sinergi antara BPJPH dengan

berbagai Kementerian/Lembaga dan stakeholder

terkait melalui berbagai program di antaranya

Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) untuk membantu

Perkembangan Transaksi E-Commerce Produk

Halal

Pandemi Covid-19 mengubah perilaku masyarakat

dalam melakukan aktivitas belanja dengan tren

berbelanja secara online yang terus meningkat.

Pada pertengahan 2021, volatilitas kasus Covid-19

mencapai puncaknya saat varian delta mulai

menyebar ke seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia.

Hal tersebut memacu seluruh negara, termasuk

Indonesia, untuk mendorong percepatan vaksinasi

masal agar dapat memperlambat laju penyebaran

varian tersebut. Implementasi kebijakan vaksinasi

yang dipadu dengan pemberlakuan PPKM level 4

dinilai cukup efektif untuk menjaga penanganan

pandemi dalam lingkup yang masih terkontrol,

sehingga aktivitas mobilitas masyarakat secara

bertahap mulai meningkat menjelang akhir 2021.

Tren serupa ditunjukkan oleh nominal transaksi

produk halal melalui e-commerce marketplace

dengan preferensi masyarakat dalam melakukan

berbelanja secara online di masa pandemi yang terus

meningkat. Sepanjang 2021, mulai Januari sampai

dengan Oktober 2021, nominal transaksi produk halal

mencapai Rp12,18 triliun (Grafik 2.6) atau meningkat

62,22% dibandingkan dengan periode yang sama

pada 2020. Lonjakan transaksi terjadi pada Mei 2021

disebabkan adanya perayaan Hari Raya Idul Fitri

yang secara musiman merupakan salah satu periode

puncak belanja masyarakat dalam tahun berjalan.

30 Kinerja dan Prospek Ekonomi dan Keuangan Syariah Nasional

Transaksi produk yang diperdagangkan melalui

platform e-commerce didominasi oleh produk

fesyen. Sepanjang 2021, sampai dengan Oktober

2021, transaksi produk halal ditopang oleh produk

fesyen dengan pangsa pasar mencapai 91,93%

dari total nominal transaksi melalui e-commerce

(Grafik 2.7). Jumlah transaksi tersebut meningkat

5,30% dibandingkan tahun 2020. Kondisi tersebut

mengindikasikan bahwa penjualan produk fesyen

muslim secara online mengalami perkembangan

yang jauh lebih pesat dibandingkan dengan

penjualan secara offline. Panjangnya periode

pandemi yang memaksa masyarakat mengubah

perilaku berbelanja dan meningkatnya kepercayaan

konsumen menjadi katalis utama dalam mendorong

peningkatan transaksi e-commerce sektor fesyen.

Digitalisasi sektor keuangan berperan penting

dalam proses pembayaran pada e-commerce

marketplace. Sepanjang 2021, mulai Januari

sampai dengan Oktober, uang elektronik

(e-money) dan transfer bank menjadi dua metode

pembayaran digital utama dalam transaksi

produk halal di e-commerce dengan pangsa

masing-masing sebesar 49,71% dan 14,12% (Grafik

2.8). Terdapat beberapa tren yang menarik yaitu

metode pembayaran uang elektronik mengalami

pertumbuhan sebesar 88,98% dan metode

pembayaran transfer bank mengalami penurunan

sebesar 0,21%. Selain itu, hingga Oktober 2021

terdapat peningkatan pangsa metode pembayaran

cash on delivery (CoD) atau tunai menjadi

16,72%. Promosi penggunaan uang elektronik

oleh bank digital yang bekerja sama dengan

e-commerce semakin mendorong masyarakat

untuk menggunakan metode pembayaran digital.

Sebagai regulator yang mendukung digitalisasi

sistem pembayaran nasional, Bank Indonesia telah

meluncurkan Bank Indonesia Fast Payment (BIFAST) pada 21 Desember 2021 untuk melengkapi

infrastruktur sistem pembayaran dalam rangka

mendukung transaksi pembayaran ritel yang lebih

cepat, mudah, murah, aman dan andal.

0

500

1000

1500

2000

2500

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Miliar Rupiah

2019

2020 2021

Sumber: Bank Indonesia

Grafik 2.6. Nominal Transaksi Produk Halal Melalui E-Commerce

Marketplace

91,93%

2,57%

1,66%

1,81%

0,45% 0,40% 1,20%

Sumber: Bank Indonesia

Fashion Personal Care & Kosmetik Makanan dan Minuman

Elektronik Otomotif & Aksesoris Buku & Alat Tulis Lainnya

Grafik 2.7. Pangsa Produk Halal Melalui E-Commerce Marketplace

Berdasarkan Kategori Produk

Grafik 2.8. Metode Pembayaran Transaksi E-Commerce

Marketplace

0

500

1000

1500

2000

2500

5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2019 2020 2021

Miliar Rupiah

Sumber: Bank Indonesia

CoD / Tunai

e-Money

Kartu Kredit / Debit Online

Kios / Minimarket

Kredit Tanpa Kartu

Transfer Bank

Lainnya

Kinerja dan Prospek Ekonomi dan Keuangan Syariah Nasional 31

Terjaganya daya beli masyarakat seiring dengan

upaya pemulihan ekonomi nasional mendorong

peningkatan volume transaksi produk halal

melalui e-commerce marketplace. Penetrasi

pasar e-commerce yang sejalan dengan pergeseran

preferensi dan perilaku masyarakat dalam berbelanja

online, secara langsung meningkatkan volume

transaksi online produk halal. Sampai dengan

Oktober 2021, volume transaksi produk halal

melalui e-commerce tercatat mencapai 123,63 juta

transaksi, meningkat 57,06% (yoy) dibandingkan

periode yang sama tahun 2020 (Grafik 2.9). Tren

kenaikan tersebut diprakirakan akan berlanjut

sejalan dengan implementasi Blueprint Sistem

Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025 Bank Indonesia.

Implementasi BSPI 2025 tersebut diharapkan dapat

mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif

serta menciptakan proses transaksi ekonomi yang

efektif dan efisien.

Selama masa pemulihan ekonomi akibat dampak

pandemi Covid-19, nilai transaksi makanan dan

minuman halal melalui e-commerce mengalami

sedikit kontraksi seiring dengan pelonggaran

mobilitas masyarakat. Sampai dengan Oktober

2021, nilai transaksi pembelian makanan dan

minuman halal mencapai Rp202 miliar (Grafik 2.10).

Pembukaan kembali usaha pada sektor makanan

dan minuman secara offline serta kembalinya

masyarakat untuk bekerja secara hybrid menjadi

faktor utama dalam perlambatan yang terjadi untuk

transaksi makanan dan minuman halal melalui

e-commerce. Dalam tren nilai transaksi bulanan

makanan dan minuman halal dari Januari sampai

dengan Oktober 2021, nilai transaksi tertinggi

tercatat pada bulan April, Mei dan Juni 2021 dengan

total nilai transaksi mencapai Rp99,14 miliar,

meningkat 6,69% dari periode yang sama tahun

2020.

Nilai transaksi fesyen muslim melalui e-commerce

mencatatkan peningkatan signifikan pada

2021. Sampai dengan Oktober 2021, akumulasi

nilai transaksi produk fesyen muslim melalui

e-commerce tumbuh sebesar 72,10% dibandingkan

periode yang sama tahun 2020 dengan total nilai

transaksi sebesar Rp11,19 triliun (Grafik 2.11). Adanya

Grafik 2.9. Volume Transaksi Produk Halal Melalui E-Commerce

Marketplace

0

5

10

15

20

25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Volume (dalam Juta Rupiah)

Sumber: Bank Indonesia

2019

2020

2021

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Miliar Rupiah

Sumber: Bank Indonesia

2019

2020

2021

Grafik 2.10. Nilai Transaksi Makanan dan Minuman Halal Melalui

E-Commerce

0

500

1000

1500

2000

2500

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Miliar Rupiah

Sumber: Bank Indonesia

2019

2020

2021

Grafik 2.11. Nilai Transaksi Fesyen Muslim Melalui E-Commerce

Marketplace

32 Kinerja dan Prospek Ekonomi dan Keuangan Syariah Nasional

relaksasi kebijakan PPKM yang melonggarkan

mobilitas masyarakat melalui penambahan jam

operasional pusat perbelanjaan, tidak serta merta

mengubah preferensi masyarakat untuk berbelanja

produk fesyen muslim secara online. Hal tersebut

memberikan sinyalemen bahwa kebutuhan akan

migrasi showcasing dan penjualan produk menuju

konsep digital dan online menjadi faktor yang perlu

dipertimbangkan oleh pelaku usaha.

Perkembangan Sektor Eksternal

Kinerja sektor eksternal khususnya makanan

halal masih berdaya tahan meskipun mengalami

perlambatan sebagai dampak dari pembatasan

aktivitas produksi sektor esensial. Salah satu

faktor dalam perbaikan perekonomian nasional

adalah membaiknya kinerja ekspor Indonesia.

Ekspor sektor makanan halal pada sampai dengan

Oktober 2021 mencapai 38,27 miliar dolar AS,

tumbuh 35,60% dibandingkan periode yang sama

pada 2020. Peningkatan tersebut relatif lebih

tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan impor

sehingga secara umum Indonesia masih menjadi

negara net ekspor untuk bahan makanan halal

(Grafik 2.12). Kontributor utama kelompok komoditas

yang mendorong pertumbuhan ekspor makanan

sampai dengan Oktober 2021 yaitu komoditas

Animal or vegetable fats, oils & waxes; including

Palm Oil (kode HS 15) sebesar 25,25 miliar dolar

AS dengan pangsa 65,98% terhadap total ekspor

bahan makanan halal (Grafik 2.13). Sedangkan dua

kelompok komoditas penyumbang impor terbesar

makanan sampai dengan Oktober 2021 yaitu

Vegetables & Products of Vegetables Origin (kode HS

06 - 14) sebesar 7,53 miliar dolar AS dengan pangsa

41,83%, dan Prepared Food Products & Beverage

(Kode HS 16 – 24) sebesar 7,47 miliar dolar AS dengan

pangsa 41,53% (Grafik 2.14). Membaiknya harga Crude

Palm Oil (CPO) dunia yang didukung dengan tren

peningkatan harga komoditas tersebut yang terjadi

sejak pertengahan 2020 mendorong pertumbuhan

nilai ekspor makanan halal Indonesia, mengingat

CPO merupakan salah satu komoditas unggulan

ekspor Indonesia yang merupakan salah satu

negara penghasil CPO terbesar dunia. Perbaikan

pada kinerja sektor eksternal ini menjadi salah satu

penopang pertumbuhan ekonomi syariah nasional.

Grafik 2.12. Perkembangan Ekspor Impor Makanan Halal Indonesia

Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diolah

-4

-2

0

2

4

6

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2018

2019

2020

2021*

2021

Miliar dolar AS Miliar dolar AS

Nett Nett Bulanan (Skala Kanan) Ekspor Impor

Impor Bulanan 2021

(Skala Kanan)

Ekspor Bulanan 2021

(Skala Kanan)

*Periode Januari s.d Oktober 2021

Grafik 2.13. Pangsa Ekspor Bahan Makanan Halal Tahun 2021*

Grafik 2.14. Pangsa Impor Bahan Makanan Halal Tahun 2021*

Live Animals & Products of Animal Origin (01-05)

Animal or vegetable fats, oils & waxes; including Palm Oil (15)

Vegetables & Products of Vegetable Origin (06-14)

Prepared Food Products & Beverages (16-24)

Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diolah

65,98%

16,24%

9,13%

8,64%

Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diolah

Live Animals & Products of Animal Origin (01-05)

Animal or vegetable fats, oils & waxes; including Palm Oil (15)

Vegetables & Products of Vegetable Origin (06-14)

Prepared Food Products & Beverages (16-24)

15,23%

41,53%

41,83%

1,41%

Kinerja dan Prospek Ekonomi dan Keuangan Syariah Nasional 33

Performa neraca perdagangan Indonesia terus

mengalami surplus di tengah pandemi, begitupun

kinerja perdagangan Indonesia dengan negara

anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) pada

2021 mulai menunjukkan perbaikan seiring

pemulihan ekonomi dunia. Mulai dari kuartal

pertama tahun 2020 hingga kuartal ketiga tahun

2021, performa neraca perdagangan Indonesia

tercatat surplus (Grafik 2.15). Tekanan yang kuat

dari Pandemi Covid-19 menghambat pemulihan

laju ekonomi dunia, sehingga berdampak pula

pada perdagangan Indonesia dengan negara mitra

dagang. Namun, kinerja perdagangan Indonesia

dengan negara anggota OKI selama masa pandemi

tetap mempertahankan posisi sebagai net eksportir

tanpa komoditas minyak dan gas (Grafik 2.16). Hal

tersebut terlihat dari nilai ekspor non-minyak dan

gas (non-migas) Indonesia ke negara anggota

OKI pada triwulan III 2021 tercatat 7,29 miliar dolar

AS, sementara impor sebesar 2,29 miliar dolar AS.

Komoditas utama ekspor Indonesia ke negara

anggota OKI yaitu produk lemak dan minyak hewani

atau nabati dan produk turunannya, dan lemak

siap saji yang dapat dimakan. Sementara produk

bahan bakar mineral, minyak mineral dan produk

penyulingannya masih menjadi komoditas utama

impor Indonesia. Di sisi lain, pangsa ekspor Indonesia

ke negara anggota OKI pada triwulan II 2021 rata-rata

mencapai 13,13%, sementara pangsa impor Indonesia

terhadap seluruh total impor negara anggota OKI

mencapai 11,93% (Grafik 2.17). Perbaikan kinerja

ini harus terus dijaga seiring dengan momentum

pemulihan ekonomi nasional.

Tren perdagangan internasional antara Indonesia

dengan negara anggota OKI sepanjang tahun 2021

mengalami pemulihan yang signifikan. Pada tahun

2020, Indonesia merupakan negara eksportir dan

importir keempat teratas di antara negara anggota

OKI dengan nilai ekspor dan impor mencapai 163,19

miliar dolar AS (ekspor) dan 141,57 miliar dolar AS

(impor). Hal tersebut membuat neraca perdagangan

Indonesia mencatatkan surplus sebesar 21,62 miliar

dolar AS. Pada triwulan III 2021, performa ekspor

Indonesia ke negara anggota OKI mencapai 7,29

miliar dolar AS, meningkat 65,67% dibandingkan

nilai ekpor pada periode yang sama pada tahun

2020 (Grafik 2.18). Peningkatan permintaan produk

lemak dan minyak hewan atau nabati ke beberapa

Grafik 2.17. Pangsa Perdagangan Indonesia ke Negara Anggota OKI

10

11

12

13

14

15

1 2 3 4 5 6

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021*

2021

Pangsa Ekspor Tahunan

Indonesia Tujuan OKI

Pangsa Impor Tahunan

Indonesia Asal OKI

Pangsa Ekspor Bulanan

Tujuan OKI

Pangsa Impor Bulanan

Asal OKI

%

Sumber: BPS dan UN Comtrade (2021), diolah

Posisi Juni 2021* Grafik 2.15. Kinerja Neraca Perdagangan Indonesia 2015 - 2021

-5.000

-3.000

-1.000

1.000

3.000

5.000

7.000

9.000

11.000

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Juta dolar AS

Sumber: Bank Indonesia (2021)

Grafik 2.16. Perkembangan Ekspor Impor Indonesia ke Negara

Anggota OKI (Non Migas)

0 0

5

10

15

20

25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021*

2021

Miliar dolar AS Miliar dolar AS

Impor Asal Negara

Anggota OKI 2015-2021

(Miliar dolar AS)

Ekspor Tahunan OKI

2015-2021

(Miliar dolar AS)

Ekspor Bulanan Tujuan

Negara Anggota OKI 2021

(Miliar dolar AS) (Skala Kanan)

Impor Bulanan Asal Negara

Anggota OKI 2021 (Miliar dolar AS)

(Skala Kanan)

1

2

3

4

Sumber: Bank indonesia (2021)

Periode Januari s.d Oktober 2021*

34 Kinerja dan Prospek Ekonomi dan Keuangan Syariah Nasional

negara tujuan ekspor utama, seperti Malaysia dan

Pakistan, menjadi penopang dari tingginya kinerja

ekspor Indonesia ke negara anggota OKI. Sementara

itu, Indonesia mencatatkan kinerja impor dari

negara anggota OKI sebesar 5,03 miliar dolar AS

atau meningkat 41,22% dibandingkan pada periode

yang sama pada 2020 (Grafik 2.19). Komoditas impor

terbesar dari negara anggota OKI adalah plastik dan

barang berbahan dasar plastik. Profil perdagangan

ekspor dan impor Indonesia dengan negara anggota

OKI terkonsentrasi pada lima negara mitra dagang

teratas mencapai 70%-80% terhadap total ekspor

dan impor dengan negara anggota OKI, Malaysia

menjadi mitra dagang utama Indonesia dengan

pangsa ekspor dan impor sebesar 40% dan 42% pada

tahun 2021.

Mitra dagang Indonesia dengan negara anggota

OKI cenderung stabil terutama yang berpangsa

besar. Profil perdagangan Indonesia dengan top

lima negara anggota OKI dalam lima tahun terakhir

dari sisi ekspor rata-rata mencapai 72,16%, sementara

impor sebesar 81,44% (Grafik 2.20 dan 2.21). Malaysia

dan Uni Emirat Arab merupakan mitra utama

perdagangan Indonesia dengan negara anggota OKI

baik ekspor maupun impornya. Ekspor Indonesia ke

Malaysia dan Pakistan mendominasi pasar ekspor

hingga total keduanya sudah mencapai 50% pangsa

ekspor Indonesia ke seluruh negara anggota OKI.

Sementara itu, pada sisi impor dari Malaysia dan

Arab Saudi mendominasi dengan total pangsa impor

lebih dari 50%. Terkonsentrasinya perdagangan

internasional antara Indonesia dengan negara

anggota OKI membuat kinerja perekonomian

domestik masing-masing negara mitra dagang

menjadi penentu utama dari volatilitas dan kinerja

ekspor dan impor kedua belah pihak.

Grafik 2.19. Lima Negara Teratas sebagai Mitra Dagang Impor

Indonesia-OKI

Grafik 2.20. Pangsa Pasar Lima Negara Teratas sebagai Mitra

Dagang Ekspor Indonesia - OKI

0

400

800

1.200

1.600

2.000

2.400

2.800

3.200

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Juta Dolar AS

Pakistan

Malaysia

Bangladesh

Uni Emirat Arab Turki

Sumber: Badan Pusat Statistik (2021)

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Juta Dolar AS

Malaysia

Arab Saudi

Qatar

Nigeria

Uni Emirat Arab

Sumber: Badan Pusat Statistik (2021)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

%

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Sumber: Badan Pusat Statistik (2021), diolah

Malaysia Pakistan

Bangladesh Turki

Uni Emirat Arab

Grafik 2.18. Lima Negara Teratas sebagai Mitra Dagang Ekspor

Indonesia-OKI

Kinerja dan Prospek Ekonomi dan Keuangan Syariah Nasional 35

Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bersertifikat

Halal

Bank Indonesia melaksanakan Survei Kegiatan

Dunia Usaha (SKDU) untuk mendapatkan

informasi dini perkembangan kegiatan ekonomi

di sektor riil. Survei tersebut dilakukan secara

triwulanan. Pemilihan responden dilakukan dengan

menggunakan purposive sampling dengan

responden survei adalah pelaku usaha di sembilan

sektor ekonomi.17 Hasil SKDU mengindikasikan

perkembangan sektor usaha secara triwulanan

(qtq). Indikasi yang diperoleh dari SKDU di antaranya

adalah kegiatan usaha, penggunaan tenaga kerja,

dan kondisi investasi. Metode perhitungan untuk

ketiga aspek tersebut dilakukan dengan metode

Saldo Bersih Tertimbang (SBT).18

Kegiatan usaha bersertifikat halal tetap tumbuh

positif meskipun mengalami perlambatan sejak

triwulan III 2021 di tengah pembatasan mobilitas.

Perlambatan kegiatan usaha bersertifikat halal

terutama terjadi pada sektor perdagangan besar

dan eceran, reparasi mobil dan motor, penyediaan

akomodasi dan makan minum, transportasi dan

pergudangan, serta jasa keuangan, sektor jasa

17 Sektor yang tercakup dalam SKDU meliputi: 1. Sektor

Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan; 2.

Sektor Pertambangan dan Penggalian; 3. Sektor Industri

Pengolahan; 4. Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih; 5. Sektor

Konstruksi; 6. Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran; 7.

Sektor Pengangkutan dan Komunikasi; 8. Sektor Keuangan,

Real Estate, dan Jasa Perusahaan; 9. Sektor Jasa-Jasa.

18 Metode Saldo Bersih adalah menghitung selisih antara

persentase jumlah responden yang memberikan jawaban

“meningkat” dengan persentase jumlah responden yang

memberikan jawaban “menurun” dan mengabaikan

jawaban “sama”. Metode Saldo Bersih Tertimbang adalah

mengalikan Saldo Bersih sektor yang bersangkutan dengan

bobot sektor yang bersangkutan sebagai penimbangnya.

lainnya. Di sisi lain, masih terdapat kegiatan usaha

bersertifikat halal yang masih menunjukkan

ekspektasi peningkatan di antaranya pada sektor

pertanian; konstruksi; real estate; jasa kesehatan

dan kegiatan lainnya; jasa lainnya; pengadaan air,

pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; serta

industri pengolahan. Kegiatan usaha responden

SKDU bersertifikat halal pada triwulan IV 2021

diprakirakan masih akan tercatat positif walaupun

masih mengalami perlambatan. Hal tersebut

menunjukkan masih adanya ekspektasi produsen

bahwa kegiatan usaha masih akan membaik,

meskipun dengan proporsi responden yang optimis

menurun dibandingkan triwulan I dan II 2021 (Grafik

2.22).

Penggunaan tenaga kerja responden SKDU

bersertifikat halal pada triwulan II 2021 terpantau

masih tercatat meningkat seiring dengan

ekspektasi kegiatan usahanya. Namun demikian,

pada triwulan III 2021 jumlah tenaga kerja responden

bersertifikasi halal kembali negatif yang dipengaruhi

kebijakan PPKM level 4 oleh Pemerintah, sehingga

memberikan dampak penurunan terhadap hampir

seluruh sektor yang disurvei, kecuali pengadaan

air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang

(Grafik 2.23). Ekspektasi penggunaan tenaga kerja

oleh responden bersertifikat halal diprakirakan mulai

membaik pada triwulan IV 2021 ke depan, seiring

dengan pelonggaran level PPKM yang didukung

dengan akselerasi proses pemulihan ekonomi

nasional. Perbaikan tersebut utamanya disebabkan

oleh peningkatan kegiatan pada sektor konstruksi

dan sektor jasa kesehatan dan kegiatan lainnya.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II

2016 2017 2018 2019 2020 2021

%

Sumber: Badan Pusat Statistik (2021), diolah

Malaysia Arab Saudi Qatar

Nigeria Uni Emirat Arab

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

I II III IV I II III IV*

2020 2021

(%, SBT) (%, SBT)

Sumber: SKDU Bank Indonesia, BPS, diolah

SBT KEGIATAN USAHA

RESPONDEN BERSERTIFIKASI

HALAL

SBT KEGIATAN USAHA SKDU -

TOTAL (Sb Kanan)

Grafik 2.21. Pangsa Pasar Lima Negara Teratas sebagai Mitra

Dagang Impor Indonesia - OKI

Grafik 2.22. Perbandingan Kegiatan Usaha Responden SKDU Total

dan SKDU Bersertifikasi Halal

36 Kinerja dan Prospek Ekonomi dan Keuangan Syariah Nasional

Kegiatan investasi responden bersertifikat halal

perlahan membaik sejak awal triwulan I 2021 dan

diprakirakan akan kembali menunjukkan tren

positif pada akhir tahun 2021. Koreksi yang terjadi

pada triwulan III 2021, merupakan dampak dari

pembatasan mobilitas melalui penerapan PPKM

level 4 oleh Pemerintah, sehingga berpengaruh pada

indeks keyakinan bisnis, Purchasing Managers’ Index

(PMI), yang selanjutnya berpengaruh pada tingkat

produksi dan investasi (Grafik 2.24). Disinvestasi

terjadi pada beberapa sektor di antaranya yang

paling tinggi adalah sektor transportasi dan

pergudangan dan real estate yaitu sebesar

-0,58%. Namun di sisi lain, terdapat peningkatan

ekspektasi responden dalam investasi pada sektor

pertanian dan sektor pengadaan air, pengelolaan

sampah, limbah dan daur ulang. Secara total,

optimisme responden SKDU terhadap kondisi

di masa mendatang tercermin dari prakiraan

investasi triwulan IV 2021 yang akan tumbuh positif.

Investasi usaha bersertifikat halal yang diprakirakan

meningkat pada triwulan IV 2021 adalah sektor

industri pengolahan, sektor pertanian serta sektor

jasa kesehatan dan lainnya. Hal tersebut sejalan

dengan aktivitas ekonomi yang berangsur-angsur

membaik dan meningkatnya kembali mobilitas

masyarakat meskipun dibayangi risiko munculnya

varian baru Covid-19.

Disrupsi yang besar terhadap pasar tenaga

kerja nasional oleh pandemi berangsurangsur membaik seiring dengan pergeseran

paradigma fleksibilitas dalam bekerja (hybrid

working). Indonesia menghadapi kenaikan tingkat

pengangguran akibat PPKM yang diterapkan oleh

Pemerintah untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Pengetatan mobilitas tersebut secara langsung

berdampak kepada semua pihak, baik bagi para

perusahaan maupun para pekerja di sektor formal

dan informal. Gelombang pemutusan hubungan

kerja serta penutupan pusat-pusat ekonomi secara

temporer membuat tingkat pengangguran nasional

pada tahun 2020 meningkat sebanyak 1,89% menjadi

7,07%. Namun, pemulihan ekonomi nasional yang

didukung oleh pelonggaran mobilitas masyarakat

serta penerapan hybrid working oleh berbagai

perusahaan dan instansi pemerintah telah menekan

tingkat pengangguran menjadi 6,49% pada tahun

2021 (Grafik 2.25). Menariknya, di tengah dampak

ekonomi berkepanjangan (scarring effect) yang

dihadapi, pada tahun 2019 hingga 2021, Indonesia

mampu mempertahankan Rasio Gini di kisaran

0,384, mengisyaratkan bahwa tingkat ketimpangan

nasional berada pada kategori rendah.

-15

-10

-5

0

5

10

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

I II III IV I II III IV*

2020 2021

(%, SBT) (%, SBT)

Sumber: SKDU Bank Indonesia, BPS, diolah

SBT KEGIATAN INVESTASI

RESPONDEN BERSERTIFIKASI

HALAL

SBT KEGIATAN INVESTASI

SKDU - TOTAL (Sb Kanan)

Grafik 2.24. Perbandingan Kegiatan Investasi Responden SKDU Total

dan Bersertifikasi Halal

Grafik 2.23. Perbandingan Jumlah Tenaga Kerja Responden

Bersertifikasi Halal dan SKDU Total

-25

-20

-15

-10

-5

0

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

I II III IV I II III IV*

2020 2021

(%, SBT) (%, SBT)

Sumber: SKDU Bank Indonesia, BPS, diolah

SBT JUMLAH TENAGA KERJA

RESPONDEN BERSERTIFIKASI

HALAL

SBT JUMLAH TENAGA

KERJA SKDU - TOTAL

(Sb Kanan)

0,38

6,5

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

%

0,38

0,39

0,39

0,40

0,40

0,41

0,41

0,42

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Gini Index

Indonesia

Tingkat Pengangguran

(Skala Kanan)

Sumber: Badan Pusat Statistik (2021)

Grafik 2.25. Tingkat Pengangguran dan Rasio Gini Indonesia

Kinerja dan Prospek Ekonomi dan Keuangan Syariah Nasional 37

2.000

1.800

1.600

1.400

1.200

1.000

800

600

400

200

0

1.900,77

Triliun Rp Triliun Rp

303,02

2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021

400

350

300

250

200

150

100

50

0

Sumber: DJPPR – Kementerian Keuangan

27,58

Jumlah Esl

Jumlah KL

Pagu Alokasi

11

23

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Triliun Rp

Sumber: DJPPR – Kementerian Keuangan

30

25

20

15

10

5

0

Grafik 2.26. Perkembangan Penerbitan Pembiayaan Hasil

Penerbitan SBSN 2008 - 2021

Grafik 2.27. Perkembangan Alokasi Belanja SBSN Proyek 2013 - 2021

2.2.1. Perkembangan Pembiayaan

Syariah Nasional

Penguatan sinergi kebijakan nasional dalam

mengatasi pandemi Covid-19 terus mengalami

penguatan dalam rangka menjaga stabilitas

dan mendorong perbaikan ekonomi nasional.

Kebutuhan anggaran dalam rangka percepatan

proses pemulihan ekonomi membutuhkan

dukungan kolaborasi dari berbagai Kementerian/

Lembaga, termasuk Bank Indonesia. Program

stimulus fiskal yang dilakukan Pemerintah untuk

menanggulangi pandemi Covid-19 didukung oleh

kontribusi Bank Indonesia dalam lelang pasar

perdana pembelian sukuk sepanjang 2021 sebesar

Rp45,44 triliun, baik melalui skema lelang reguler

atau tambahan (Greenshoe Option). Jumlah tersebut

meningkat dari tahun 2020 sebesar Rp33,78 tiliun.

Dukungan tersebut merupakan bagian keputusan

bersama I (KB I) dari mekanisme pembagian beban

(burden sharing) APBN sepanjang tahun 2021

sebesar Rp143,32 triliun.

Pembiayaan ekonomi Pemerintah melalui SBSN

semakin meningkat melalui pengembangan

instrumen dan pendalaman pasar keuangan

syariah. Dalam upaya untuk meningkatkan

fleksibilitas pemerintah dalam membiayai APBN

dan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional,

maka strategi pembiayaan difokuskan pada

SBN yang tidak mempersyaratkan underlying

dalam pemanfaatan pembiayaan yang diterima.

Implementasi dari strategi tersebut memberikan

dampak pada penurunan jumlah penerbitan SBSN

yang diterbitkan sepanjang 2021 menjadi Rp303,02

triliun atau turun 17,50% dibandingkan periode

2020 (Grafik 2.26). Dari sejumlah pembiayaan SBSN

tersebut dialokasikan untuk pembiayaan 870 proyek

di 23 satuan kerja setingkat eselon I pada 11 (sebelas)

Kementerian/Lembaga dengan jumlah pembiayaan

sebesar Rp27,58 triliun (Grafik 2.27 dan Grafik 2.28).

Sejak pertama kali diterbitkan pada 2013, SBSN

seri Project Based Sukuk (PBS) telah mendukung

pembiayaan produktif untuk 3.447 proyek dengan

total nilai pembiayaan sebesar Rp145,84 triliun yang

terdiri dari infrastruktur transportasi dan Sumber

2.2 Kinerja Keuangan Syariah Nasional

Daya Air (84,25%) dan infrastruktur pendidikan,

ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), dan sosial

(15,75%) di 34 Provinsi (Gambar 2.1 dan Gambar 2.2). Di

pasar global, penerbitan ke-4 Green Sukuk dengan

nilai 750 miliar dolar AS dengan yield 3,55% dan

tenor 30 tahun pada Juni 2021 menambah capaian

Indonesia sebagai penerbit Green Sukuk dengan

tenor terpanjang, dan yield terendah untuk tenor

tersebut dibandingkan dengan surat utang lainnya.

38 Kinerja dan Prospek Ekonomi dan Keuangan Syariah Nasional

3.447 PROYEK DI SELURUH INDONESIA

KEMENPUPR

Jalan dan Jembatan

491 Proyek

Rp 51.950,3 M

Sumber Daya Air

589 Proyek

Rp 25.743,6 M

Laboratorium

19 Proyek

Rp 2.153,6 M

KEMENTAN

Peternakan

1 Proyek

Rp 19,2 M

KEMENDIKBUDRISTEK

Universitas

24 Proyek

Rp 1.807,1 M

Pendidikan Vokasi

19 Proyek

Rp 1.228,3 M

KEMHAN & POLRI

Rumah Dinas

91 Proyek

Rp 1.163,9 M

KEMENHUB

Terminal

13 Proyek

Rp 299,6 M

Bandar Udara

16 Proyek

Rp 2.127,6 M

Pelabuhan

10 Proyek

Rp 497,5 M

Sarana Kereta Api

46 Proyek

Rp 42.270,6 M

KEMENAG

KUA

1.216 Proyek

Rp 1.611,0 M

Haji dan Umrah

171 Proyek

Rp 2.931,6 M

Madrasah dan UIN

562 Madrasah

146 UIN

Rp 10.624,5 M

Produk Halal

1 Proyek

Rp 148,9 M

(BSN, BLI, LIPI, LAPAN, BATAN)

Sumber: DJPPR – Kementerian Keuangan

Penyaluran pembiayaan dari industri jasa

keuangan terus menunjukkan pertumbuhan.

Tingginya ekspektasi terhadap pemulihan ekonomi

nasional mendorong tetap tumbuhnya pembiayaan

dari industri ini yang sampai dengan Oktober 2021

sebesar Rp460,17 triliun atau tumbuh 6,16% (yoy) dan

5,47% (ytd) (Grafik 2.29). Penyaluran pembiayaan

dari perbankan syariah terus meningkat, baik untuk

kategori Bank Umum Syariah (BUS) termasuk UUS,

dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Di sisi

lain, penurunan pembiayaan terlihat pada subsektor

Institusi Keuangan Non Bank (IKNB), khususnya

untuk Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)

dan Gadai. Khusus LPEI, rendahnya penyaluran

pembiayaan yang berdampak pada penurunan

kinerja dipengaruhi oleh dampak pandemi Covid-19

pada perdagangan global sehingga permintaan

akan pembiayaan relatif rendah.

Transportasi

Rp 16,21 T

(59%)

Sumber

Daya air

Rp 4,23 T

(15%)

Sosial /

Perumahan

Rp 1,75 T

(6%)

Pendidikan

Rp 4,32 T

(16%)

Riset &

Teknologi

Rp 1,07 T

(4%)

Sumber: DJPPR – Kementerian Keuangan

Grafik 2.28. Alokasi Pembiayaan SBSN 2021 Berdasarkan Sektor

Infrastruktur

Gambar 2.1. Rincian Proyek SBSN 2013 - 2021

Gambar 2.2. Sebaran Proyek SBSN 2013 - 2021

DI ACEH

139 Proyek

Rp 3.016,8 M SUMUT

122 Proyek

Rp 12.043,7 M

SUMBAR

144 Proyek

Rp 4.198,5 M

JAMBI

77 Proyek

Rp 2.278,3 M

BENGKULU

58 Proyek

Rp 915,8 M

LAMPUNG

114 Proyek

Rp 3.363,8 M

SUMSEL

122 Proyek

Rp 6.178,7 M

BANTEN

96 Proyek

Rp 2.856,6 M

JABAR

213 Proyek

Rp 9.931,2 M

D.I.Y.

87 Proyek

Rp 2.194,9 M JATIM

302 Proyek

Rp 11.838,7 M BALI

46 Proyek

Rp 1.214,1 M

NTB

98 Proyek

Rp 1.884,6 M

NTT

94 Proyek

Rp 2.672,4 M

SULSEL

185 Proyek

Rp 7.924,8 M

SULTRA

97 Proyek

Rp 1.367,4 M

SULTENG

109 Proyek

Rp 2.201,4 M

MALUKU

101 Proyek

Rp 2.674,4 M

PAPUA BARAT

126 Proyek

Rp 4.776,4 M PAPUA

162 Proyek

Rp 9.235,7 M

MALUT

85 Proyek

Rp 1.948,2 M

SULUT

58 Proyek

Rp 1.314,2 M

KALTIM

101 Proyek

Rp 5.520,2 M

KALUT

58 Proyek

Rp 2.779,3 M SULBAR

66 Proyek

Rp 1.380,1 M

KALBAR

125 Proyek

Rp 3.029,3 M

KALTENG

92 Proyek

Rp 1.514,3 M

KEPRI

56 Proyek

Rp 1.043,8 M

RIAU

99 Proyek

Rp 2.732 M

KEP. BABEL

41 Proyek

Rp 512,5 M

DKI JAKARTA

67 Proyek

Rp 10.249,6 M JATENG

347 Proyek

Rp 16.604,9 M

KALSEL

76 Proyek

Rp 2.956,7 M

GORONTALO

70 Proyek

Rp 1.497,7 M

> Rp 10.000 M

> Rp 8.000 M - Rp 10.000 M

> Rp 6.000 M - Rp 8.000 M

> Rp 4.000 M - Rp 6.000 M

> Rp 2.000 M - Rp 4.000 M

0 - Rp 2.000 M

Sumber: DJPPR – Kementerian Keuangan

Kinerja dan Prospek Ekonomi dan Keuangan Syariah Nasional 39

0

100

200

300

400

500

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Okt -2021*

Triliun Rp

Sumber: Statistik Perbankan Syariah dan Statistik IKNB Syariah -

Otoritas Jasa Keuangan

BUS UUS BPRS

PP Modal Ventura

Perusahaan Penjaminan LPEI

LKM Gadai

Total Perbankan Syariah Total IKNB Triliun Rp Triliun Rp

Sumber: Statistik Perbankan Syariah dan Statistik Perbankan Indonesia -

Otoritas Jasa Keuangan

405,69

12,75

5.772,72

-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

-

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Okt -2021*

Pembiayaan Lancar

Perbankan Syariah

Pembiayaan Tidak Lancar

Perbankan Syariah

Total Kredit dan

Pembiayaan

Nasional (Skala

Kanan)

29.196,04

5.086,04

1.237,49

510,33

373,08

-576,66

-736,46

-810,15

-975,74

- -2.800,19

-5.000 0 5.000 10.000 15.00020.00025.000 30.000

Lain-lain

Perdagangan

Konstruksi

Pertanian

Industri

Listrik

Jasa Sosial

Pertambangan

Pengangkutan

Jasa Dunia Usaha

Rp M

Sumber: LSMK BUS-UUS, Bank Indonesia

Penyaluran pembiayaan perbankan syariah

konsisten tumbuh di tengah proses pemulihan

ekonomi akibat pandemi Covid-19. Sampai dengan

Oktober 2021, penyaluran pembiayaan perbankan

syariah menunjukkan pertumbuhan melampaui

periode satu tahun sebelumnya (Grafik 2.30).

Pertumbuhan tersebut yang meningkat sebesar

7,86% (yoy) melampaui penyaluran kredit dan

pembiayaan perbankan nasional yang tumbuh

sebesar 3,26% (yoy). Tumbuhnya pembiayaan

yang disalurkan oleh perbankan syariah sampai

dengan saat ini terbatas pada transaksi kegiatan

dalam negeri dan belum secara aktif menggarap

pasar untuk transaksi kegiatan ekspor impor.

Pertumbuhan pembiayaan syariah tertinggi masih

tercatat dari sektor lain-lain yang didorong oleh

penyaluran pembiayaan untuk subsektor rumah

tangga, diikuti oleh sektor perdagangan yang

tumbuh sebesar 16,23% (yoy) dan 11,00% (yoy),

sementara kontraksi terdalam saat ini bersumber

dari sektor pertambangan dan jasa dunia usaha

masing-masing sebesar -13,53% (yoy) dan -9,75% (yoy)

(Grafik 2.31).

Grafik 2.29. Perkembangan Pembiayaan Industri Jasa Keuangan Grafik 2.30. Perkembangan Pembiayaan Perbankan Syariah

Grafik 2.31. Pertumbuhan Pembiayaan Perbankan Syariah (yoy)

40 Kinerja dan Prospek Ekonomi dan Keuangan Syariah Nasional

Pembiayaan perbankan syariah kepada Usaha

Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tumbuh

konsisten seiring dengan proses pemulihan

ekonomi nasional. Pada Oktober 2021, pembiayaan

UMKM meningkat 8,98% (yoy) menjadi Rp75,07

triliun (Grafik 2.32) yang didorong oleh berbagai

kebijakan penyaluran pembiayaan kepada UMKM

terdampak pandemi Covid-19 sebagai bentuk

komitmen perbankan syariah dalam mendukung

UMKM yang juga bagian dari penerapan nilai-nilai

ekonomi syariah. Namun pangsa pembiayaan

kepada UMKM masih berada di bawah level 20%

sehingga melatarbelakangi diterbitkannya Peraturan

Bank Indonesia (PBI) No.23/13/PBI/2021 tentang

Rasio Pembiayaan Inklusif makroprudensial (RPIM)

bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum

Syariah, dan Unit Usaha Syariah yang berlaku efektif

pada 31 Agustus 2021 dan secara bertahap akan

mempersyaratkan bank untuk memenuhi kewajiban

pemenuhian RPIM sampai dengan 30% pada tahun

2024. Dari sisi kualitas pembiayaan, perpanjangan

implementasi kebijakan restrukturisasi pembiayaan

dan kredit oleh Pemerintah melalui Otoritas Jasa

Keuangan yang berlaku sampai dengan 31 Maret

2023 dapat menjaga level Non Performing Financing

(NPF) UMKM dalam koridor sesuai ketentuan yaitu di

bawah 5%.

Grafik 2.32. Perkembangan Pembiayaan UMKM Perbankan Syariah

Pembiayaan UMKM

Pangsa Pembiayaan UMKM terhadap Total PYD

0

5

10

15

20

25

30

35

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

NPF UMKM

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Triliun Rp %

Kinerja dan Prospek Ekonomi dan Keuangan Syariah Nasional 41

0,000

0,002

0,004

0,006

0,008

0,010

0,012

0,014

0,016

0,018

0,020

6 10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6 10

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, OJK

Triliun Rp

Grafik 2.33. Perkembangan PYD Nasional Per Sektor Ekonomi

Grafik 2.34. Perkembangan PYD Regional Jawa Per Sektor Ekonomi

Grafik 2.35. Perkembangan PYD Regional Sumatra Per Sektor

Ekonomi

Grafik 2.36. Perkembangan PYD Regional Kalimantan Per Sektor

Ekonomi

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, OJK

Triliun Rp

0,00

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

0,09

6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, OJK

Triliun Rp

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, OJK

Triliun Rp

Penyaluran pembiayaan perbankan syariah

masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Penyaluran

pembiayaan syariah tersebut didominasi oleh sektor

rumah tangga, baik secara nasional maupun secara

spasial regional. Tingkat kepadatan penduduk,

domisili kantor pusat dari banyak industri yang

berada di pulau Jawa mendorong tingginya

penyaluran pembiayaan di regional tersebut.

Termasuk di antaranya untuk sektor industri

pengolahan, pembiayaan syariah mayoritas terpusat

di pulau Jawa, diikuti oleh Sumatra. Hal tersebut

sejalan dengan lokasi kantor pusat dan fasilitas

pabrik dari industri tersebut yang berada di kedua

wilayah tersebut, sehingga komitmen pembiayaan

sebagian besar tercatat pada kedua wilayah tersebut

(Grafik 2.33 sampai dengan Grafik 2.39, dan Tabel 2.1).

42 Kinerja dan Prospek Ekonomi dan Keuangan Syariah Nasional

0,0000

0,0001

0,0002

0,0003

0,0004

0,0005

0,0006

0,0007

0,0008

0,0009

6 10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6 10

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, OJK

Triliun Rp

Grafik 2.37. Perkembangan PYD Regional Sulawesi & Maluku Per

Sektor Ekonomi

Grafik 2.38. Perkembangan PYD Regional Papua Per Sektor

Ekonomi

Grafik 2.39. Perkembangan PYD Regional Bali & Nusa Tenggara Per

Sektor Ekonomi

Tabel 2.1. Legenda Grafik 2.33 - 2.39

0,000

0,002

0,004

0,006

0,008

0,010

0,012

0,014

0,016

6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9

2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, OJK

Triliun Rp

0,000

0,001

0,002

0,003

0,004

0,005

0,006

0,007

0,008

0,009

0,010

6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, OJK

Triliun Rp

Rumah Tangga

Kegiatan yang belum jelas batasannya

Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya

Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga

Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan lainnya

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Jasa Pendidikan

Admistrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan

Perantara Keuangan

Transportasi, pergudangan dan komunikasi

Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum

Perdagangan Besar dan Eceran

Konstruksi

Listrik, gas dan air

Industri Pengolahan

Pertambangan dan Penggalian

Perikanan

Pertanian, Perburuan dan Kehutanan

Kinerja dan Prospek Ekonomi dan Keuangan Syariah Nasional 43

Pembiayaan ekonomi melalui sektor pasar modal

terus tumbuh sejalan dengan tren suku bunga

rendah yang terjadi sepanjang 2021. Rendahnya

volatilitas global dan domestik yang terjadi

memungkinkan korporasi untuk mulai mencari dana

untuk berekspansi. Selain itu, rendahnya suku bunga

pasar baik di global maupun Indonesia mendorong

emiten untuk dapat menekan biaya penerbitan

sehingga meningkatkan minat korporasi untuk

menerbitkan sukuk (Grafik 2.40).

2.2.2. Perkembangan Pengumpulan

dan Optimalisasi Keuangan Sosial

Pengumpulan dana sosial tumbuh konsisten

sebagai instrumen pendukung pemulihan

ekonomi saat Covid-19. Instrumen Zakat, Infak

dan Sedekah yang merupakan bagian dari dana

keuangan sosial Islam berfungsi sebagai jaring

pengaman sosial masyarakat. Indikator total

DPK Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pada

Oktober 2021 menunjukkan pertumbuhan 28,59%

(yoy) sampai dengan Rp5,87 triliun (Grafik 2.41).

Di sisi lain, dana sosial yang terkumpul melalui

salah satu market leader platform fundraising

terus menunjukkan peningkatan jumlah transaksi.

Semakin tingginya penghimpunan dana sosial

mendukung terjaganya konsumsi masyarakat,

khususnya kaum duafa dan golongan masyarakat

lainnya yang tergolong dalam 8 ashnaf. Terjaganya

konsumsi masyarakat berkontribusi positif terhadap

pertumbuhan PDB pada 2021.

Penggalangan zakat, infak dan sedekah (ZIS)

pada dua tahun terakhir melalui e-commerce

mengalami tren yang cukup stabil dengan

peningkatan musiman (seasonality) pada periode

bulan suci Ramadan dan Idul Adha. Pada bulan

Mei 2021 yang bertepatan dengan Hari Raya Idul

Fitri, pengumpulan pada segmen donasi, zakat

maal, dan zakat fitrah mengalami peningkatan

dari bulan-bulan sebelumnya menjadi Rp8,15 miliar

(Grafik 2.42). Peningkatan tersebut didorong oleh

inisiasi masyarakat untuk menyalurkan zakat mal

pada bulan Ramadan guna mengharapkan pahala

yang lebih besar pada bulan suci tersebut. Walaupun

meningkat, namun jika dibandingkan dengan

periode yang sama pada 2020 jumlah tersebut

menunjukkan penurunan sebesar 30,51%. Hal ini

sejalan dengan penerapan pelonggaran kebijakan

Pemerintah terhadap mobilitas masyarakat sebelum

kemunculan varian delta yang menjadi gelombang

kedua. Kemudian, pada bulan Juli 2021 saat Hari

Raya Idul Adha, terdapat tambahan penghimpunan

segmen kurban bersama dengan ketiga segmen

donasi sebelumnya dengan total nilai Rp4,27 miliar

atau mengalami tren peningkatan sebesar 24,43%

dibandingkan pada tahun 2020. Tren peningkatan

tersebut menunjukkan adanya kenaikan utilisasi

transaksi dengan uang elektronik antara umat

dengan lembaga sosial melalui e-commerce.

34,79

66,3

188

325

0

10

20

30

40

50

60

70

0

50

100

150

200

250

300

350

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nilai Outstanding

(Triliun Rp)

Akumulasi Jumlah

Penerbitan Sukuk

Jumlah Sukuk

Outstanding

Nilai Akumulasi

Penerbitan (Triliun Rp)

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Grafik 2.40. Perkembangan Sukuk Korporasi

Grafik 2.41. Perkembangan DPK BAZIS

1,39

5,87

0

1

2

3

4

5

6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 6 7 8 9 10

2020 2021

Triliun Rp

BUS Dan UUS

Total

Sumber: Bank Indonesia

44 Kinerja dan Prospek Ekonomi dan Keuangan Syariah Nasional

Khusus pada segmen donasi, terdapat

pertumbuhan yang sangat baik seiring dengan

perkembangan pemulihan ekonomi nasional.

Sepanjang bulan Januari hingga Oktober 2021,

segmen donasi mencatatkan nilai sebanyak Rp12,73

miliar atau naik sebesar 15,43% dibandingkan periode

yang sama tahun 2020 (Grafik 2.42). Pertumbuhan

donasi diprakirakan akan terus meningkat sejalan

dengan mulai tingginya akses dan literasi yang

dimiliki masyarakat untuk berdonasi secara online.

Selain itu, tingkat kesadaran masyarakat (awareness)

untuk membantu sesama juga diprakirakan akan

naik selaras dengan berbagai edukasi dan program

kepedulian sosial yang dikampanyekan oleh

berbagai lembaga sosial melalui berbagai kanal

media.

Penguatan tata kelola aset wakaf dan optimalisasi

potensi wakaf juga dilakukan melalui sertifikasi

aset wakaf dan peningkatan pengumpulan wakaf

uang. Proses sertifikasi tanah wakaf secara konsisten

meningkat, seiring peningkatan aset wakaf dengan

jumlah nazir wakaf tanah mencapai 400 ribuan nazir.

Sampai dengan Desember 2021, pemanfaatan aset

tanah wakaf di Indonesia masih didominasi oleh

peruntukan sebagai Masjid dan Musala (Tabel 2.2).

Jumlah pengumpulan wakaf uang hingga periode

semester I 2021 dari 27 LKS-PWU dan 302 nazir

sebesar 101 miliar rupiah.

Grafik 2.42. Pengumpulan ZIS Melalui E-Commerce

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2019 2020 2021

Juta Rp

Donasi Donasi untuk Anak Kurban Zakat, Infak

Lainnya Zakat Zakat Fitrah & Sedekah

Sumber: Bank Indonesia

Pemerintah melanjutkan dukungan terhadap

pengembangan instrumen keuangan sosial

syariah yang diintegrasikan dengan keuangan

komersial melalui penerbitan CWLS yang ketiga.

Pada Juni 2021, Sukuk Wakaf Ritel (SWR) seri 002

terbit dengan nominal sebesar Rp24,14 miliar atau

meningkat sekitar 62% dibandingkan SWR001.

Berbeda dengan peruntukan dari imbal hasil CWLS

seri sebelumnya yakni SW001 dan SWR001 yang

digunakan untuk pembiayaan berobat gratis untuk

masyarakat tidak mampu di Rumah Sakit Mata

Achmad Wardi, Imbal hasil dari CWLS seri SWR002

digunakan dalam beberapa kegiatan sosial di

antaranya mendukung masyarakat tidak mampu

untuk menyelesaikan pendidikan untuk jenjang

SD, SLTP, dan SMA/ setingkat (MI, MTs, dan MA),

serta jenjang Sarjana dan Program pemberdayaan

ekonomi masyarakat berbasis Usaha Kecil dan Mikro

di wilayah miskin perkotaan. CWLS Ritel seri SWR002

memiliki tenor 2 tahun dengan tingkat imbalan/

kupon tetap sebesar 5,57% per tahun yang akan

disalurkan untuk program yang memiliki dampak

sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Mitra distribusi

beserta lembaga penyalur manfaat untuk SWR002

lebih banyak dari pada seri sebelumnya, yang terdiri

dari 6 bank syariah sebagai mitra distribusi dan 9

lembaga zakat, infak, sedekah (LAZIS) dari para mitra

distribusi sebagai penyalur manfaat dari imbal hasil

yang diperoleh.

Jenis Penggunaan Share (%) Jumlah Lokasi

Masjid 43,85% 184.237

Musala 28,00% 117.635

Sekolah 10,72% 45.031

Pesantren 3,88% 16. 292

Makam 4,40% 18.503

Sosial Lainnya 9,15% 38.428

Total 100,00% 403.834

Tabel 2.2. Alokasi Penggunaan Tanah Wakaf

Sumber: SIWAK, Kementerian Agama

Kinerja dan Prospek Ekonomi dan Keuangan Syariah Nasional 45

Profil wakif/investor pada SWR002 tersebar luas

di 25 provinsi dan lintas generasi. Pemesanan

terhadap SWR002 berasal dari 25 provinsi di

seluruh Indonesia, dengan DKI Jakarta menjadi

provinsi dengan nominal pemesanan terbesar

yaitu Rp14,95 miliar dari 164 wakif/investor. Dari

sisi kelompok wakif/investor, pembelian SWR002

didominasi oleh kelompok individu sebesar Rp15,66

miliar dan kelompok institusi sebesar Rp8,48

miliar. Wakif/investor individu didominasi oleh

Generasi X (44,96%), diikuti oleh Generasi Y (37,69%).

Berdasarkan kelompok generasi, wakif Generasi

X mendominasi pemesanan dengan nominal

sebesar Rp8,64 miliar dengan jumlah wakif/investor

sebanyak 265 orang, sedangkan Generasi Y sebesar

Rp3,53 miliar dari 217 wakif/investor.

2.2.3. Perkembangan Bauran Kebijakan

Moneter dan Pembiayaan Pasar

Uang Antarbank Berdasarkan

Prinsip Syariah

Perkembangan Operasi Moneter Syariah

Kegiatan OMS sepanjang tahun 2021 stabil

dengan tren peningkatan menjelang akhir tahun.

Peningkatan kegiatan OMS rupiah terjadi terutama

pada instrumen absorpsi seperti SukBI dan FASBIS

sejalan dengan kondisi likuiditas syariah yang

masih ample. Peningkatan likuiditas di perbankan

syariah sejalan dengan kebijakan fiskal dan moneter

akomodatif dalam rangka upaya Pemulihan

Ekonomi Nasional (PEN). Untuk kegiatan injeksi

OMS rupiah yang dilakukan melalui instrumen

Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah

Bank Indonesia (PaSBI) relatif stabil sejak awal

tahun namun mengalami penurunan menjelang

akhir tahun antara lain disebabkan karena kondisi

pandemi Covid-19 yang mulai mereda, sehingga

berdampak pada perbaikan kondisi likuiditas di

beberapa perbankan syariah yang sebelumya

sempat mengalami shorterm missmatch (Grafik

2.43). Kegiatan OMS rupiah lebih didominasi dari

kegiatan dari Operasi Pasar Terbuka (OPT) syariah

(Grafik 2.44).

60

65

70

75

80

85

90

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov

Absorpsi

Injeksi

Total OMS

Sumber: LHBU, Bank Indonesia

Triliun Rp

-

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov

OPT Syariah Standing Facilities Total OMS

Sumber: LHBU, Bank Indonesia

Triliun Rp

Grafik 2.43. Perkembangan OMS Rupiah 2021: Absorpsi dan Injeksi

Grafik 2.44. Perkembangan OMS 2021 Berdasarkan OPT Syariah dan

Standing Facilities Syariah

Pada 2021, instrumen SukBI kembali mendominasi

kegiatan OMS rupiah absorpsi. SukBI adalah

sukuk yang diterbitkan oleh Bank Indonesia

dengan menggunakan underlying asset berupa

surat berharga berdasarkan prinsip syariah milik

Bank Indonesia. Bank Indonesia melakukan

penguatan OMS melalui perluasan tenor SukBI

menjadi sampai dengan 12 (dua belas) bulan mulai

46 Kinerja dan Prospek Ekonomi dan Keuangan Syariah Nasional

pertengahan April 2021. Untuk kegiatan OMS rupiah

injeksi masih didominasi oleh PaSBI meskipun

jumlahnya relatif sangat kecil apabila dibandingkan

dengan instrumen OMS rupiah lainnya seperti

FASBIS dan SukBI (Grafik 2.45). PaSBI diharapkan

menjadi alternatif solusi pemenuhan likuiditas bagi

perbankan syariah yang tidak dapat memperoleh

akses likuiditas di pasar.

dari 400% apabila dibandingkan dengan volume

transaksi tertinggi selama tahun 2020 yaitu sebesar

Rp19 triliun. Peningkatan dari sisi volume transaksi

PUAS juga didukung dengan peningkatan dari sisi

frekuensi transaksi PUAS yang mencapai 498 pada

November 2021. Peningkatan ini tersebut didorong

oleh semakin tingginya transaksi perbankan

seiring dengan pemulihan ekonomi domestik. Hal

tersebut sejalan dengan harapan Bank Indonesia

agar perbankan syariah dapat mengoptimalkan

pemenuhan likuiditas melalui pasar terlebih

dahulu sebelum mengakses likuiditas ke Bank

Indonesia sehingga pasar uang syariah menjadi

lebih berkembang. Adapun tingkat indikasi imbal

hasil PUAS sepanjang 2021 berada di kisaran 2,67%

Grafik 2.45. Perkembangan OMS Rupiah Berdasarkan Jenis

Instrumen

Grafik 2.46. Perkembangan Term Deposit (TD) Valas Syariah

Grafik 2.47. Perkembangan Transaksi PUAS

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

%

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov

Sumber: LHBU, Bank Indonesia

SukBI SBIS FASBIS FLiSBI

PaSBI Repo OPT Syariah Repo FF

Perkembangan OMS valas cenderung stabil.

Saat ini OMS valas baru tersedia dalam bentuk

Term Deposit (TD) valas syariah dengan tenor 1

(satu) minggu sampai dengan 3 (tiga) bulan. Total

oustanding TD valas syariah sebesar 595 juta dolar

AS meningkat 32.2% dibandingkan 2020 (Grafik 2.46).

Peningkatan ini ditengarai akibat dari meningkatkan

dana pihak ketiga valas di perbankan syariah namun

penyaluran pembiayaan valas masih tertahan

akibat kondisi pandemi Covid-19 (excess likuiditas

valas) sehingga meningkatkan dana idle valas yang

ditempatkan di Bank Indonesia.

Perkembangan Pembiayaan Pasar Uang

Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS)

Volume transaksi PUAS stabil dan cenderung

meningkat signifikan menjelang akhir tahun.

Volume transaksi PUAS sampai Agustus 2021 relatif

stabil dengan volume transaksi pada kisaran Rp12

triliun - Rp22 triliun namun mengalami peningkatan

yang signifikan mulai September 2021 hingga

mencapai puncaknya pada November 2021 dengan

total volume transaksi sebesar Rp92 triliun (Grafik

2.47). Kenaikan volume transaksi ini mencapai lebih

595

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900 Juta Dolar AS

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov

Sumber: Bank Indonesia

0

100

200

300

400

500

600

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Volume (Triliun Rp)

Frekuensi Transaksi (Skala kanan)

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov

Sumber: Bank Indonesia

Kinerja dan Prospek Ekonomi dan Keuangan Syariah Nasional 47

- 3,34% dengan rata-rata tertimbang sebesar 2,89%

atau masih berada di bawah kisaran suku bunga

PUAB dan BI 7 days reverse repo rate (Grafik 2.48).

Dari sisi tenor, volume PUAS pada tahun 2021 masih

didominasi oleh tenor overnight sampai dengan 2

minggu. Kondisi tersebut menggambarkan adanya

kebutuhan likuiditas perbankan syariah yang

mengarah pada kebutuhan dana jangka pendek

(Grafik 2.49).

Kegiatan pasar valas yang dilakukan perbankan

syariah baik untuk kepentingan sendiri maupun

kepentingan nasabah dalam bentuk transaksi

spot maupun kegiatan lindung nilai syariah

pada 2021 relatif rendah. Sepanjang 2021, total

volume transaksi spot di pasar valas syariah sebesar

153 juta dolar AS. Transaksi spot adalah transaksi

pembelian dan penjualan valas yang penyerahan

dananya dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja

setelah tanggal transaksi. Untuk memitigasi risiko

ketidakpastian pergerakan nilai tukar di masa yang

akan datang, telah tersedia instrumen lindung nilai

syariah sederhana dengan akad al-Tahawwuth alBasith dan transaksi lindung nilai syariah kompleks

dengan akad al-Tahawwuth al-Murakkab. Namun

demikian, pada tahun 2021, transaksi lindung nilai

syariah saat ini masih sangat minim antara lain

disebabkan karena belum banyaknya permintaan

transaksi dari nasabah.

2.2.4. Pangsa Aktivitas Usaha Syariah

dan Perkembangan Pangsa

Pembiayaan Syariah

Perkembangan pangsa aktivitas usaha syariah

dan pangsa pembiayaan syariah terhadap

perekonomian nasional tetap tumbuh positif.

Pangsa aktivitas usaha syariah merupakan indikator

makro yang memberikan gambaran perkembangan

kegiatan usaha syariah dalam skala nasional.

Cakupan kegiatan usaha syariah pada tahap ini

mempertimbangkan dua aspek utama, yaitu aspek

dimensi produk dan dimensi sumber pembiayaan.

Pada aspek dimensi produk, kesesuaian terhadap

prinsip syariah dilihat dari kandungan zat produk

yang dihasilkan. Sementara aspek dimensi sumber

pembiayaan mempertimbangkan kesesuaian

terhadap prinsip syariah atas sumber dana atau

kontrak transaksi yang digunakan dalam operasional

proses produksi atau kegiatan usaha. Indikator

yang mewakili dimensi sumber pembiayaan

adalah pangsa pembiayaan yang sesuai prinsip

syariah terhadap nilai total pembiayaan dalam

perekonomian nasional. Untuk itu, cakupan aktivitas

usaha syariah pada hakikatnya perlu secara bertahap

0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Volume (Triliun Rp)

RRT Tk. Indikasi Imbal Hasil (Skala kanan)

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov

%

Sumber: Bank Indonesia

1530

794

1039

800

8 34 23 0 0

-200

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

O/N 2-4

days

1 w 2 w 3 w 1 m 2 m 3 m >3 m

Volume (Triliun Rp)

Frekuensi

Sumber: Bank Indonesia

Grafik 2.48. Perkembangan RRT Tingkat Indikasi Imbalan PUAS

Grafik 2.49. Transaksi PUAS berdasarkan Tenor

48 Kinerja dan Prospek Ekonomi dan Keuangan Syariah Nasional

memenuhi prinsip syariah secara end-to-end,

sehingga sektor riil dan keuangan dapat terintegrasi

dan mampu memberikan manfaat ataupun hasil

yang diharapkan (lihat Boks 1.2). Pangsa pembiayaan

syariah pada triwulan II 2021 meningkat menjadi

45,60% dari sebelumnya 42,48% pada periode

yang sama tahun 2020 (Grafik 2.50). Hal tersebut

ditandai dengan nilai pembiayaan syariah yang

meningkat 22,39% (yoy), yaitu sebesar Rp2.218 triliun.

Sejalan dengan itu, pangsa aktivitas usaha syariah

meningkat menjadi 44,26% dari sebelumnya 41,25%%

pada periode yang sama tahun 2020. Pertumbuhan

yang terjadi dari kedua indikator tersebut didorong

oleh tingginya total pembiayaan syariah yang

tersalurkan sampai dengan pertengahan tahun 2021,

termasuk di antaranya peran penerbitan sukuk.

Grafik 2.50. Pangsa Aktivitas Usaha Syariah dan Pangsa

Pembiayaan Syariah

36

38

40

42

44

46

48

1.000

3.000

5.000

7.000

9.000

11.000

13.000

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Triliun Rp %

Total Nilai Pembiayaan Syariah

Pangsa Pembiayaan Syariah (Skala Kanan)

Pangsa Aktivitas Usaha Syariah (Skala Kanan)

Sumber: Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, diolah

Kinerja dan Prospek Ekonomi dan Keuangan Syariah Nasional 49

Literasi Ekonomi Syariah

Pengetahuan individu terhadap nilai-nilai syariah Islam guna mengelola dan menggunakan hartanya, untuk mencapai kesejahteraan secara seimbang.

Kemampuan ini tercermin dari tingkat awareness dan knowledge terhadap nilai-nilai Ekonomi, serta attitude dan behaviour-nya

(dikembangkan dari OECD, INFE 2011)

Awareness terhadap

Istilah Ekonomi Syariah

Pengelolaan Keuangan

Secara Syariah

Kemampuan

Numerik

Sikap terhadap

Masa Depan

Lembaga Keuangan

Sosial Syariah

Awareness Produk

dan Jasa Halal

Literasi Ekonomi Syariah

Indeks

Literasi

Ekonomi

Syariah

Sumber: Bank Indonesia

Pada tahun 2021, indeks literasi ekonomi syariah

di Indonesia mencapai 20,01%. Indeks literasi

ekonomi syariah tahun 2021 meningkat dibanding

indeks literasi berdasarkan hasil survei tahun 2019

yang sebesar 16,28%. Berdasarkan angka indeks

literasi tersebut, pada tahun 2021 dapat diasumsikan

bahwa dari sekitar 100 orang penduduk muslim

Indonesia terdapat sekitar 20 orang yang “well

literate” terhadap ekonomi syariah. Peningkatan

ini terutama didorong oleh aspek pengetahuan

terhadap prinsip dan nilai ekonomi syariah. Indeks

literasi ekonomi syariah tahun 2021 diperoleh

berdasarkan hasil tracking survey yang dilaksanakan

di 8 provinsi dengan 885 responden. Tracking

survey bertujuan untuk memantau perkembangan

tingkat literasi ekonomi syariah di antara dua periode

survei yang berskala nasional. Survei berskala

nasional sebelumnya dilaksanakan pada tahun

2019, dan survei berskala nasional berikutnya akan

dilaksanakan setiap interval tiga tahun.

Indeks literasi ekonomi syariah tahun 2021 yang

menunjukkan peningkatan juga mencerminkan

potensi pengembangan edukasi dan sosialisasi

ekonomi syariah kepada masyarakat. Peningkatan

pengetahuan dan pemahaman ekonomi syariah

yang semakin tinggi, diharapkan dapat mendorong

Perkembangan Literasi

Ekonomi Syariah Nasional

2.3

kebutuhan akan produk/jasa ekonomi syariah. Indeks

literasi ekonomi syariah tahun 2021 diumumkan

secara resmi oleh Bapak Gubernur Bank Indonesia

pada pembukaan Indonesia Sharia Economic

Festival (ISEF) tahun 2021.

Indeks literasi ekonomi syariah yang dikeluarkan

BI merupakan yang pertama di Indonesia.

Penyusunan indeks literasi ekonomi syariah

dilatarbelakangi perlunya indikator pengukuran

pencapaian tingkat pengetahuan dan pemahaman

masyarakat terhadap ekonomi syariah. Indikator ini

diharapkan dapat dipergunakan sebagai referensi

dan masukan untuk kebijakan beserta implementasi

pengembangan edukasi dan komunikasi ekonomi

dan keuangan syariah kedepannya. Definisi dari

literasi ekonomi syariah adalah pengetahuan

mendasar mengenai prinsip-prinsip ekonomi dan

keuangan (economic and financial knowledge)

menurut aturan Islam (syariah), serta memiliki

keterampilan (financial skill) dan keyakinan

(financial confident) dalam mengelola sumber

keuangannya (financial behavior) secara tepat guna,

untuk mencapai kesejahteraan (well-being) dan

keseimbangan dunia dan akhirat sesuai tuntunan

agama.

Gambar 2.3. Indeks Literasi Ekonomi Syariah

50 Kinerja dan Prospek Ekonomi dan Keuangan Syariah Nasional

Well Literate Sufficient Literate Less Literate Not Literate

Kondisi seseorang yang

mengetahui dan

memahami dengan baik

serta memiliki kemampuan

(skill) numerik, perilaku, dan

sikap positif, guna perencanaan

dan pengelolaan ekonomi dan

keuangan syariah.

Kondisi seseorang yang

cukup mengetahui dan

memahami serta memiliki

kemampuan (skill), perilaku

dan sikap positif, dalam

perencanaan dan pengelolaan

ekonomi dan keuangan syariah.

Kondisi seseorang yang kurang

mengetahui dan memahami

serta tidak memiliki

kemampuan (skill) numerik,

perilaku dan sikap positif, guna

perencanaan dan pengelolaan

ekonomi dan keuangan syariah.

Kondisi sesorang yang tidak

mengetahui dan memahami

prinsip (istilah) ekonomi

maupun keuangan syariah.

Sumber: Bank Indonesia

Gambar 2.4. Basis Score Indeks Literasi Ekonomi Syariah

Indeks literasi ekonomi syariah mencakup enam

aspek pengukuran, dan hasilnya dikelompokkan

dalam empat tingkatan pemahaman responden.

Aspek yang diukur tersebut adalah pengetahuan

seseorang mengenai ekonomi syariah, termasuk

penerapan dalam kehidupannya serta unsur

ekonomi syariah yang dikaitkan dengan

perencanaan masa depan individu tersebut (Gambar

2.3). Segmentasi atas hasil survei dikelompokkan

menjadi empat kelompok responden yaitu well

literate, sufficient literate, less literate dan not

literate. Penghitungan indeks literasi ekonomi

syariah menggunakan basis score indeks literasi

ekonomi syariah pada kelompok well literate

(Gambar 2.4).

Survei literasi ekonomi syariah berskala nasional

dilaksanakan Bank Indonesia untuk pertama kali

pada tahun 2019. Survei tahun 2019 dilakukan di

13 provinsi dengan 3312 responden dari berbagai

kalangan masyarakat dan usia seperti pelajar/

mahasiswa, ibu rumah tangga, dan pelaku usaha.

Jumlah responden survei nasional tahun 2019

mewakili 80% penduduk muslim Indonesia. Survei

tahun 2019 menghasilkan indeks literasi ekonomi

syariah sebesar 16,28%. Berdasarkan hasil tersebut,

dapat diasumsikan bahwa pada tahun 2019 dari

sekitar 100 orang penduduk muslim Indonesia

terdapat sekitar 16 orang yang “well literate”

terhadap ekonomi syariah.

Pada tahun 2022, Bank Indonesia akan

melaksanakan survei literasi ekonomi syariah

berskala nasional untuk kedua kalinya. Survei

akan dilakukan dengan berbagai penyempurnaan

khususnya pada aspek kuesioner dengan

memperhatikan perkembangan dan kondisi

masyarakat pada tahun berjalan. Selain sebagai

ukuran tingkat literasi, hasil survei juga akan

menjadi acuan bagi perumusan kebijakan edukasi

dan sosialisasi Bank Indonesia ke depan dalam

meningkatkan literasi masyarakat terhadap ekonomi

dan keuangan syariah.

Kinerja dan Prospek Ekonomi dan Keuangan Syariah Nasional 51

Sejalan dengan prakiraan membaiknya kondisi

perekonomian global, khususnya negara

tujuan ekspor produk halal, dan meningkatnya

permintaan domestik, prospek ekonomi syariah

nasional pada 2022 akan semakin baik. Ekonomi

syariah, yang diwakili oleh sektor prioritas halal

value chain, diprakirakan tumbuh lebih tinggi.

Dengan dukungan vaksinasi yang semakin luas

dan mobilitas yang terus membaik, kontribusi

permintaan domestik diprakirakan akan meningkat

dan tercermin pada lapangan usaha di sisi

penawaran19. Pemenuhan prasyarat penangan

kesehatan ini, didukung oleh respon kebijakan yang

tepat dan sinergi kebijakan ekonomi syariah nasional

diprakirakan akan mendorong akselerasi pemulihan

ekonomi di 2022. Dalam akselerasi pemulihan

tersebut, sektor prioritas halal value chain pada

ekonomi syariah diprakirakan tumbuh lebih tinggi

dibandingkan PDB nasional (Tabel 2.3), sehingga

pangsanya terhadap perekonomian nasional akan

semakin meningkat.

19 Sumber: Laporan Perekonomian Indonesia 2021

Prospek Ekonomi Syariah

Nasional Tahun 2022

2.4

Akselerasi ekonomi syariah di 2022 diprakirakan

akan didorong oleh sektor unggulan industri

makanan halal dan sektor pertanian.

Pengembangan industri halal dan perluasan

usaha syariah, serta peningkatan peran keuangan

syariah dalam pembangunan menjadi bagian

dari program prioritas nasional pada 2022. Sektor

industri makanan dan minuman halal yang

menjadi bagian dari subsektor prioritas pemulihan

ekonomi nasional dan sektor unggulan ekonomi

syariah diprakirakan terus tumbuh seiring dengan

membaiknya permintaan domestik, maupun ekspor

dengan semakin baiknya prospek ekonomi global.

Tren peningkatan harga komoditas CPO, sebagai

komoditas ekspor unggulan bahan makan halal,

turut mendorong kinerja subsektor ini. Selain itu,

potensi peningkatan permintaan terhadap produk

ekspor makanan halal lainnya terjadi seiring dengan

meningkatnya prospek ekonomi negara anggota

OKI. Di bagian hulu, sektor pertanian halal masih

memiliki pangsa terbesar pada keseluruhan sektor

prioritas halal value chain. Sementara itu, peran

sektor Pariwisata Ramah Muslim dalam pemulihan

nasional pada 2022 diprakirakan meningkat melalui

optimalisasi wisatawan nusantara dalam jangka

pendek, untuk kemudian kembali didukung oleh

kunjungan wisatawan mancanegara dalam jangka

menengah.20

Peningkatan prospek ekonomi syariah nasional

akan turut meningkatkan permintaan terhadap

sumber pembiayaan syariah. Sejalan dengan

terus meningkatnya aktivitas usaha produk halal,

permintaan atas sumber pembiayaan syariah

baik dari industri perbankan syariah, pasar modal

syariah, maupun sumber pembiayaan lainnya juga

akan mengalami peningkatan. Oleh karena itu

dibutuhkan respon sinergi kebijakan antarotoritas

dalam rangka mendorong penyaluran pembiayaan

syariah, untuk menjawab permintaan pasar dan

menutup gap pembiayaan.

20 Sumber: Laporan Perekonomian Indonesia 2021

Komponen 2021 (%) 2022 (%)

Produk Domestik

Bruto 3,2 - 4,0 4,7 - 5,5

Total Sektor Prioritas

HVC 3,4 - 4,2 5,1 - 5,9

Pertanian Halal 1,0 - 1,8 3,8 - 4,6

Makanan Halal 6,5 - 7,3 6,6 - 7,4

Fesyen Muslim 6,2 - 7,0 6,6 - 7,4

Pariwisata Ramah

Muslim 4,1 - 4,9 5,5 - 6,3

Tabel 2.3. Proyeksi Pertumbuhan PDB dan Sektor Prioritas HVC

Sumber: Laporan Perekonomian Indonesia 2021, diolah

52 Kinerja dan Prospek Ekonomi dan Keuangan Syariah Nasional

Sumber: DJPPR – Kementerian Keuangan

Pembiayaan SBSN untuk Proyek 2.1 Hijau Tukad Mati, Badung – Bali

Boks

Pemerintah Indonesia terus menunjukkan

komitmen untuk mendukung pembiayaan

hijau melalui penerbitan Surat Berharga

Syariah Negara (SBSN) atau sukuk hijau

global dan domestik. Hal tersebut ditandai dari

perkembangan sukuk global dan domestik setiap

tahunnya yang diperuntukkan bagi proyek ramah

lingkungan sebagaimana ditunjukkan Gambar

2.5 dan Grafik 2.51. Green Sukuk merupakan

instrumen pendanaan untuk mendukung

proyek-proyek hijau yang berkontribusi pada

program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim

serta Sustainable Development Goals (SDGs).

Dalam beberapa tahun ini, alokasi sukuk hijau

terus diperluas ke beberapa sektor hijau, yakni

renewable energy, energy efficiency, sustainable

transport, resilience to climate change for

highly vulnerable areas and sectors/disaster risk

reduction.

Yield 3,75% p.a

Tenor 5-years

USD 5-years

USD 1.25 billion

Investor

spread: 18%

USA, 15%

Europe, 32%

Middle East,

and 35% Asia

-

-

-

-

-

Yield 3,90% p.a

Tenor 5,5-years

USD 750

million

Investor

spread: 23%

USA, 22%

Europe, 29%

Middle East,

and 26% Asia

Yield 2,30% p.a

Tenor 5,5-years

USD 750

million

Investor

spread: 12%

USA, 11%

Europe, 32%

Middle East, 5%

Indonesia and

40% Asia

Yield 3,55% p.a

Tenor 30-years

USD 750

million

Investor

spread: 27%

USA, 25%

Europe, 8%

Middle East, 6%

Indonesia and

34% Asia

Imbalan 6,75%

p.a (floating

with floor)

Tenor 2 tahun

Rp1,46T

Total 7.735

Investor

2.908 new

investor

Online

Platform

Imbalan 5,5%

p.a (floating

with floor)

Tenor 2 tahun

Rp 5,42T

Total 16.992

Investor

4.276 new

investor

Online

Platform

Imbalan 4,80%

p.a (floating

with floor)

Tenor 2 tahun

Rp5T

Total 14.337

Investor

2.776 new

investor dan

didominasi

oleh generasi

Millenial

sebanyak

44,09%

Online Platform

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2018 2019 2020

Global Market Domestic Market

2021 2019 2020 2021

Sukuk Tabungan

seri ST008

USD

IDR

NEW NEW

Alokasi sukuk hijau pada proyek-proyek ramah

lingkungan pada tahun 2020 diproyeksikan

memberikan dampak lingkungan dan

sosial yang cukup signifikan. Melalui proyek

sustainable transport, diprakirakan mengurangi

emisi CO2e sebesar 1,415,718 ton, mengurangi

waktu perjalanan sekitar rata-rata 30 menit,

serta meningkatkan jumlah penumpang 1,3 kali

lipat (dari 2.5 juta penumpang yang diprakirakan

beralih dari kendaraan pribadi). Pada proyek

resilience to climate change for highly vulnerable

areas and sectors/disaster risk reduction, alokasi

sukuk hijau dapat mendukung penyediaan suplai

air minum sebanyak 275.5 M3

, pengembangan

1,071 unit sumber air, melindungi 1920.4 Ha lahan

dari banjir, rehabilitasi 134,700 Ha jaringan irigasi

tersier, serta revitalisasi 12,000 Ha persawahan.

Sementara itu, alokasi pada proyek waste to

energy and waste management, terdapat

2,059,094 rumah tangga yang diuntungkan dari

peningkatan pengelolaan sampah.

Gambar 2.5. Perkembangan Sukuk Hijau Global dan Domestik 2018 - 2021

Kinerja dan Prospek Ekonomi dan Keuangan Syariah Nasional 53

Salah satu alokasi unggulan sukuk hijau

yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal

Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) –

Kementerian Keuangan adalah pembangunan

prasarana pengendalian banjir Tukad Mati,

Badung – Bali. Tukad mati merupakan sebutan

salah satu aliran sungai yang berfungsi sebagai

drainase utama wilayah perkotaan yang

membelah Kota Denpasar dan Kab. Badung

– Bali, yang selama ini tidak mempunyai

jalur pemeliharaan sungai akibat padatnya

perumahan (Gambar 2.6). Selama ini, banjir terjadi

akibat ketidakmampuan sungai Tukad Mati

dalam menampung peningkatan debit air hujan

sehingga meluap dan menggenangi wilayah

sekitarnya. Pemanfaatan pembiayaan syariah

tersebut menunjukkan bahwa keberadaan sukuk

hijau selain mendorong proyek-proyek ramah

lingkungan juga menunjukkan kebermanfaatan

instrumen syariah dapat dirasakan oleh seluruh

lapisan masyarakat, bukan hanya eksklusif

masyarakat muslim tetapi juga masyarakat nonmuslim (Rahmatan lil ‘Alamin).

Sumber: DJPPR – Kementerian Keuangan

Renewable

Energy

Sumber:

8%

5%

8%

27% 22%

11%

83%

55%

48%

7% 7%

9% 11%

Energy

Efficiency

Sustainable

Transport

Waster and Waste

to ENergy Management

Resilience to Climate

Change for Highly

Vulnerable Areas and

Sectors/Disaster Risk

Reduction

100 2018

2019

2020

Pembangunan proyek pengendalian banjir

yang dilaksanakan oleh Ditjen SDA (Sumber

Daya Air) Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat (PUPR) tersebut dibiayai

melalui SBSN secara multiyears. Pemanfaatan

SBSN dalam proyek Tukad Mati melalui SBSN ini

dapat menjadi salah satu alternatif pembiayaan

dari tahun 2017 sampai 2019 dengan total

alokasi dana sebesar Rp319 miliar. Alokasi sukuk

hijau ditujukan untuk membiayai program

penataan dan normalisasi sungai Tukad Mati

guna pengendalian banjir di Kab. Badung dan

Kota Denpasar tersebut. Terletak di daerah

Kuta, Seminyak, dan Legian yang menjadi pusat

kegiatan pariwisata, pembangunan proyek

ini juga dimaksudkan sebagai upaya untuk

mengakselerasi manfaat ekonomi kawasan,

dukungan kegiatan pariwisata, dan konservasi

suaka pantai.

Grafik 2.51. Alokasi Sukuk Hijau per-Proyek Ramah Lingkungan 2018 - 2020

54 Kinerja dan Prospek Ekonomi dan Keuangan Syariah Nasional

Gambar 2.6. Prasarana Pengendalian Banjir Tukad Mati, Badung – Bali

Kinerja dan Prospek Ekonomi dan Keuangan Syariah Nasional 55

Sinergi Kebijakan Ekonomi

dan Keuangan Syariah

Bab 3 Pada tahun 2021, penguatan sinergi kebijakan

dan inovasi pengembangan ekonomi dan

keuangan syariah meningkatkan perannya

bagi pemulihan ekonomi nasional. Sinergi

kebijakan ekonomi syariah nasional ditempuh

baik melalui wadah KNEKS, maupun melalui

sinergi fiskal dan moneter sesuai prinsip

syariah yang mendorong proyek riil, sekaligus

menjaga kestabilan sistem keuangan dalam

mendukung proses pemulihan. Kebijakan

moneter syariah dan pendalaman pasar

keuangan syariah Bank Indonesia terus

ditempuh untuk mendukung likuiditas

sektor keuangan syariah. Pelonggaran

makroprudensial syariah juga terus dilakukan

untuk mendorong penyaluran pembiayaan

syariah dengan tetap menjaga stabilitas.

Sementara digitalisasi sistem pembayaran

turut mendukung efektivitas transaksi

usaha syariah. Sebagai bagian dari sinergi

kebijakan nasional pada tahun 2021, Bank

Indonesia melakukan strategi penguatan

di setiap pilar kebijakan pengembangan

ekonomi dan keuangan syariah dalam bauran

kebijakannya. Strategi penguatan dilakukan

baik dalam aspek penguatan kelembagaan,

perluasan implementasi, maupun penguatan

infrastruktur pendukung, termasuk digitalisasi

di berbagai lini proses usaha syariah pada

ekosistem sektor unggulan halal value chain.

Sinergi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Syariah 57

3.1.1. Stimulus Moneter Syariah

dan Pendalaman Pasar Uang

Syariah

Untuk mendukung kelancaran manajemen

likuiditas syariah dalam rangka mendorong

pemulihan ekonomi nasional, stimulus moneter

syariah dan pendalaman pasar keuangan

syariah terus dilakukan. Instrumen moneter

syariah dan pasar keuangan syariah diharapkan

tersedia secara memadai dalam menyikapi kondisi

perekonomian yang saat ini sangat dipengaruhi

oleh perkembangan pandemi. Saat likuiditas

cukup tinggi di perbankan akibat pandemi yang

sedang meningkat atau saat pandemi mereda dan

perbankan cenderung membutuhkan likuiditas,

instrumen moneter syariah dan pasar keuangan

syariah mampu melayani dengan baik kebutuhan

kebijakan absorpsi dan injeksi likuiditas. Kebijakan ini

bukan hanya menjalankan tugas dalam pencapaian

stabilitas harga dalam perspektif moneter, tetapi

juga menjalankan fungsi bagi manajemen likuiditas

perbankan dan memfasilitasi perbankan dalam

mengoptimalkan fungsi intermediasinya.

Moneter Syariah

Sinergi Bank Indonesia dengan Pemerintah

dalam melaksanakan kebijakan moneter

sekaligus mendorong sektor riil dilakukan melalui

penerbitan instrumen Sukuk Bank Indonesia

(SukBI). Bank Indonesia terus menempuh bauran

kebijakan akomodatif dan berbagai inovasi kebijakan

untuk mendorong pembiayaan kepada sektor riil

melalui berbagai instrumen. Salah satu instrumen

Bank Indonesia yang turut mendorong sektor riil

secara tidak langsung adalah SukBI. SukBI adalah

sukuk yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dengan

menggunakan underlying asset berupa surat

berharga berdasarkan prinsip syariah milik Bank

Indonesia. Salah satu underlying dari SuKBI adalah

SBSN yang diterbitkan oleh Pemerintah yang

berbasis Project Based Sukuk (PBS). Seri sukuk PBS

umumnya dialokasikan untuk membiayai proyek

infrastruktur Pemerintah yang terdiri dari 2 (dua)

Kebijakan Moneter dan Makroprudensial Syariah

untuk Mendorong Pemulihan

3.1

jenis yaitu project underlying sukuk dan project

financing sukuk. Saat ini instrumen SuKBI menjadi

satu-satunya instrumen absorpsi rupiah dalam

rangka operasi pasar terbuka syariah dan dari sisi

nominalnya terus mengalami peningkatan serta

cukup mendominasi OMS sehingga secara tidak

langsung mendukung pembiayaan sektor riil yang

dilakukan oleh pemerintah melalui pembiayaan

proyek.

Sejalan dengan kebijakan untuk mendukung

kegiatan inklusif, Bank Indonesia melakukan

asesmen mengenai SukBI Inklusif. Bank Indonesia

telah menerbitkan kebijakan Rasio Pembiayaan

Inklusif Makroprudensial (RPIM) yang salah satu

pemenuhannya dapat dilakukan melalui pembelian

Surat Berharga Pembiayaan Inklusif (SPBI). Terkait

dengan hal tersebut, untuk menambah variasi

instrumen SBPI, Bank Indonesia sedang melakukan

asesmen kemungkinan penerbitan SukBI Inklusif

dari berbagai aspek. SukBI inklusif adalah SUkBI

yang diterbitkan dengan underlying SBSN inklusif.

Oleh karena itu, penerbitan instrumen SukBI inklusif

berpotensi lebih menguatkan sinergi kebijakan

moneter dan fiskal dalam mendorong kegiatan

inklusif dan pemulihan ekonomi nasional.

Pendalaman pasar uang syariah menjadi semakin

relevan karena transaksi pasar uang syariah masih

didominasi transaksi perbankan syariah dengan

Bank Indonesia. Fungsi intermediasi perbankan

syariah selama tahun 2021 telah menunjukkan

perbaikan meskipun belum pulih sepenuhnya

sehingga likuiditas perbankan syariah secara umum

masih ample. Kondisi tersebut berdampak pada

meningkatnya penempatan perbankan syariah

dalam instrumen-instrumen Bank Indonesia

seperti SukBI dan FASBIS karena terbatasnya

outlet penempatan di market. Untuk mendorong

pengembangan pasar uang syariah, Bank Indonesia

selalu berupaya dan mengarahkan agar transaksi di

market dapat berkembang lebih pesat sedangkan

akses perbankan syariah kepada instrumen Bank

Indonesia diharapkan menjadi alternatif terakhir

dalam hal tidak tersedia akses di market.

58 Sinergi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Syariah

Untuk mendukung pengelolaan likuiditas syariah

dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi

nasional, Bank Indonesia terus melakukan

penguatan operasi moneter syariah. Untuk

mencapai stabilitas moneter, OMS diarahkan untuk

memengaruhi kecukupan likuiditas di pasar uang

dan pasar valuta asing berdasarkan prinsip syariah.

Melalui OMS, pengendalian likuiditas syariah

dilakukan melalui mekanisme two-sided monetary

operation dimana Bank Indonesia menyerap

kelebihan likuiditas perbankan syariah melalui

absorpsi sekaligus memenuhi kebutuhan likuiditas

perbankan syariah melalui injeksi. Instrumeninstrumen OMS diharapkan tersedia secara memadai

dalam menyikapi kondisi perekonomian yang saat ini

sangat dipengaruhi oleh perkembangan pandemi.

Saat likuiditas cukup tinggi di perbankan akibat

pandemi yang sedang meningkat atau saat pandemi

mereda dan perbankan cenderung membutuhkan

likuiditas, instrumen OMS diharapkan mampu

melayani dengan baik kebutuhan kebijakan absorpsi

dan injeksi likuiditas. Kebijakan ini bukan hanya

menjalankan tugas dalam pencapaian stabilitas

harga dalam perspektif moneter, tetapi juga

menjalankan fungsi bagi manajemen likuiditas

perbankan dan memfasilitasi perbankan syariah

dalam mengoptimalkan fungsi intermediasinya.

Untuk memengaruhi kecukupan likuiditas di pasar

uang syariah rupiah, Bank Indonesia melakukan

pengelolaan likuiditas melalui absorpsi dan

injeksi likuiditas rupiah. Absorpsi likuiditas rupiah

dilakukan melalui instrumen Fasilitas Simpanan

Bank Indonesia Syariah (FASBIS) dan SukBI. Dalam

kondisi ekonomi yang melambat akibat pandemi

Covid-19, instrumen absorpsi likuiditas menjadi

cukup dominan memainkan perannya membantu

perbankan syariah dalam manajemen likuiditasnya.

SukBI memiliki fungsi selain sebagai instrumen

moneter namun juga sebagai instrumen keuangan

syariah karena sifatnya yang tradable sehingga

dapat digunakan dalam transaksi di pasar sekunder.

Sementara itu, injeksi likuiditas rupiah dilakukan

melalui Pengelolaan Likuiditas Berdasarkan

Prinsip Syariah Bank Indonesia (PaSBI) dan

Fasilitas Likuiditas Berdasarkan Prinsip Syariah

Bank Indonesia (FLiSBI) untuk standing facilities

syariah. PaSBI dan FLiSBI diharapkan menjadi

alternatif pemenuhan likuiditas bagi perbankan

syariah yang tidak dapat memperoleh akses

pendanaan di pasar uang syariah. Selain itu,

instrumen ini pada hakikatnya juga diharapkan

mendorong peningkatan pembiayaan syariah ke

sektor usaha. Selama tahun 2021, jumlah perbankan

syariah yang mengakses PaSBI masih terbatas,

sementara belum ada perbankan syariah yang

mengakses FLiSBI. Hal ini mengindikasikan bahwa

secara umum likuiditas syariah masih cukup

baik dan terjaga. Seiring dengan kemampuan

Pemerintah dalam menekan laju penularan

pandemi, instrumen injeksi likuiditas diharapkan

dapat membantu perbankan syariah dalam

mendorong upaya peningkatan pembiayaan syariah.

Untuk mendukung efektivitas kebijakan moneter

syariah, instrumen OMS rupiah telah memiliki

kelengkapan tenor sebagaimana instrumen OMK.

Instrumen OMS rupiah saat ini telah tersedia mulai

dari tenor overnight sampai dengan 1 (satu) tahun

baik dalam kerangka operasi pasar terbuka syariah

maupun standing facilities. Lengkapnya tenor OMS

mengindikasikan dukungan Bank Indonesia untuk

siap menyerap maupun menambah likuiditas di

pasar uang syariah sesuai dengan kondisi likuiditas

perbankan syariah baik secara individu maupun

industri. Berdasarkan pengamatan, sepanjang

tahun 2021, transaksi OMS lebih banyak didominasi

oleh tenor-tenor jangka pendek seperti tenor

overnight, 1 minggu, 2 minggu, dan 1 bulan yang

mengindikasikan pengelolaan likuiditas syariah

cenderung ke jangka pendek.

Instrumen valas perbankan syariah dengan Bank

Indonesia masih terbatas pada instrumen Term

Deposit (TD) Valas syariah. Variasi instrumen

bank syariah kepada Bank Indonesia masih sangat

sedikit apabila dibandingkan dengan instrumen

bank konvensional dengan Bank Indonesia yang

telah mencakup instrumen dalam rangka OMK

valas seperti transaksi spot, forward, swap, DNDF,

dan SBBI valas maupun dalam rangka non-OMK

seperti transaksi swap lindung nilai syariah kepada

Bank Indonesia. Untuk mendukung pengembangan

instrumen dan transaksi valas perbankan syariah

dengan Bank Indonesia, disusun kajian transaksi

valas bank syariah dengan Bank Indonesia yang

melakukan asesmen baik dari sisi aspek kebutuhan,

aspek syariah, dan aspek pencatatan. Kajian ini

diharapkan dapat menjadi salah satu bahan

pertimbangan dalam mengembangkan perluasan

transaksi valas bank syariah dengan Bank Indonesia

baik melalui OMS maupun non-OMS sehingga dapat

memenuhi kebutuhan industri perbankan syariah.

Sinergi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Syariah 59

Pendalaman Pasar Uang Syariah

Penguatan pasar uang syariah dilakukan melalui

penguatan regulasi, pengembangan instrumen,

perluasan penerbit dan basis investor serta

penguatan infrastruktur dan kelembagaan.

Selain itu karena pasar uang syariah menjadi

bagian dari Blueprint Pengembangan Pasar uang

Syariah (BPPU) 2025, prinsip pengembangan yang

dilakukan menggunakan pendekatan 3P (Product,

Participants, Pricing) dan 1I (Infrastructure).

Pengembangan pasar uang syariah ditujukan

untuk menciptakan pasar uang syariah yang dalam,

likuid dan efisien agar dapat menopang kebutuhan

likuiditas perbankan syariah setiap saat sehingga

perbankan syariah dapat lebih fokus melakukan

fungsi intermediasinya tanpa perlu khawatir mencari

sumber pendanaan apabila mengalami short term

mismatch.

Bank Indonesia terus mendorong implementasi

instrumen baru Sertifikat Pengelolaan Dana

Berdasarkan Prinsip Syariah (SiPA) sebagai

alternatif transaksi repo syariah yang bersifat

secured. Untuk membantu pengelolaan

likuiditasnya, perbankan syariah telah memiliki

keragaman alternatif melalui PUAS dengan

instrumen SIMA, SiKA, dan SiPA serta transaksi

repo syariah dan melalui non-PUAS dengan

instrumen sertifikat deposito syariah serta jual beli

outright surat berharga syariah. Namun demikian,

mengingat saat ini transaksi pasar uang syariah

masih didominasi oleh SIMA, Bank Indonesia terus

mendorong agar instrumen-instrumen lainnya

dapat diimplementasikan terutama instrumen

SiPA yang memiliki 3 tipe (tipe 1 dan tipe 2 bersifat

secured) dan tipe 3 bersifat unsecured dengan

akad wakalah bi al-istitsmar. Berbagai upaya

yang dilakukan antara lain sosialisasi, workshop,

pelatihan, coaching, dan refreshment dengan

pelaku pasar, industri perbankan syariah, dan

asosiasi serta melakukan koordinasi dengan otoritas

terkait. Untuk mendorong standardisasi dokumen

transaksi SiPA yang dibutuhkan, Bank Indonesia juga

sedang menyusun draft wakalah agreement yang

selanjutnya akan dikomunikasikan dengan para

pelaku pasar.

Penguatan kredibilitas pasar uang syariah

dilakukan melalui peningkatan kompetensi dan

integritas pelaku pasar dengan menerapkan

kewajiban sertifikasi tresuri dan kode etik pasar.

Pengembangan pasar uang syariah dilakukan

dengan tetap memperhatikan prinsip kehatihatian dan pengelolaan risiko yang baik. Salah satu

penerapan prinsip kehati-hatian dan pengelolaan

risiko sebagai upaya peningkatan kredibilitas pasar

uang syariah adalah melalui peningkatan integritas

dan kompetensi pelaku pasar dengan adanya

kewajiban melakukan sertifikasi tresuri sebagaimana

diatur dalam PBI No.23/10/PBI/2021 tentang Pasar

Uang. Kewajiban sertifikasi tresuri mencakup 3 (tiga)

tingkatan yaitu (i) tingkat dasar untuk pegawai yang

tidak membawahkan jabatan lainnya, (ii) tingkat

menengah untuk pegawai yang membawahkan

paling sedikit 1 (satu) jenjang jabatan, dan (ii)

tingkat lanjut untuk direktur yang membawahkan

tresuri dan pegawai 1 (satu) tingkat di bawah

jabatan direktur yang membawahkan tresuri dan

membawahkan lebih dari 1 (satu) jenjang jabatan.

Direksi dan pegawai pelaku transaksi di pasar uang

juga diharapkan memahami dan menerapkan kode

etik pasar dalam melaksanakan aktivitas tresuri. Saat

ini kode etik pelaku pasar syariah tercantum dalam

Islamic Financial Market Code of Conduct (iCoC).

Pemahaman dan penerapan kode etik pasar antara

lain dengan melakukan pelatihan, pengakuan telah

memahami dan mengerti (attestation), dan audit

internal secara periodik yang dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan internal pelaku transaksi. Untuk

mendorong compliance rate pemenuhan kewajiban

sertifikasi tresuri, Bank Indonesia bersinergi dengan

asosiasi tresuri dan lembaga penyelenggara

sertifikasi dengan melakukan berbagai kegiatan.

Partisipasi aktif pelaku pasar uang syariah turut

berperan dalam mendorong perkembangan pasar

uang syariah. Kegiatan sosialisasi dan FGD untuk

memberikan pemahaman yang komprehensif

tentang pasar uang syariah kepada pelaku pasar

uang yang mencakup penerbit, investor, dan

lembaga pendukung maupun calon penerbit,

calon investor dan calon lembaga pendukung terus

dilakukan. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan

dapat menyelaraskan informasi lebih dalam

tentang pasar uang syariah baik dari sisi instrumen,

ketentuan yang berlaku maupun kendala-kendala

yang dihadapi pelaku pasar uang syariah. Salah

satu tantangan dari aspek pelaku transaksi saat ini

adalah belum semua BUS dan UUS aktif bertransaksi

di pasar uang syariah. Hal ini disebabkan selain

karena kondisi likuiditas syariah masih ample,

BUS dan UUS juga memiliki alternatif lain dalam

pemenuhan kebutuhan likuiditas misalnya melalui

BUK induknya. Oleh karena itu, peningkatan pelaku

pasar diprioritaskan untuk mendorong semua BUS

dan UUS dapat berpartisipasi aktif dalam transaksi di

pasar uang syariah melalui berbagai instrumen yang

60 Sinergi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Syariah

telah ada. Selain itu, untuk mendorong implementasi

perluasan pelaku juga dilakukan sinergi dengan

industri perbankan syariah dan otoritas terkait dalam

kegiatan showchasing, workshop, dan business

coaching dalam Indonesia Shariah Economic

Festival (ISEF) 2021.

Untuk mendukung penguatan pricing pasar uang

syariah, disusun asesmen benchmark rate pasar

uang syariah. Transaksi di pasar uang syariah saat

ini masih belum optimal dan masih didominasi

transaksi bank syariah dengan Bank Indonesia.

Sejalan dengan pengembangan pilar 2 Blueprint

Eksyar Bank Indonesia terkait dengan “penguatan

infrastruktur pasar uang syariah” dan BPPU 2025

terkait dengan “pricing” serta telah tersedianya

benchmark rate pasar uang konvensional dalam

bentuk IndONIA (untuk tenor overnight) dan JIBOR

(untuk tenor di atas 1 minggu), dilakukan asesmen

eligibility benchmark rate pasar uang syariah

dengan tetap memperhatikan karakteristik transaksi

syariah dan best practices yang ada. Benchmark rate

pasar uang berperan penting dalam mendukung

stabilitas moneter dan sistem keuangan yaitu

dengan meningkatkan efisiensi, transparansi,

dan akuntabilitas transaksi di pasar uang. Adanya

benchmark rate pasar uang syariah (IndONIA

syariah) yang merupakan cerminan tingkat imbal

hasil transaksi yang riil terjadi di pasar uang syariah

diharapkan dapat menjadi referensi/acuan dalam

transaksi di pasar uang syariah sehingga mendorong

efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Penyusunan

asesmen benchmark rate pasar uang syariah

(IndONIA) ini masih bersifat konsep awal sehingga

kedepan akan dilakukan pendalaman lebih lanjut

pada beberapa aspek yaitu aspek kebutuhan melalui

survei dan FGD dengan pelaku pasar dan otoritas

terkait, pendalaman konsep dan formula dengan

memperhatikan kondisi data PUAS, pendalaman

dampak usulan terhadap penyusunan ketentuan

maupun kebutuhan pengembangan infrastruktur

pendukung.

Untuk mendukung pengembangan pasar valas

syariah, disusun kajian transaksi valas syariah.

Meskipun kegiatan di pasar valas syariah belum

sedalam dan sekompleks pasar valas konvensional,

namun Bank Indonesia tetap mencermati

kebutuhan perbankan syariah terhadap instrumen

dan transaksi valas. Kegiatan valas bagi perbankan

syariah dilakukan baik dalam rangka pelayanan

kepada nasabah untuk memfasilitasi transaksi

ekspor impor maupun pembiayaan valas serta

untuk kepentingan bank sendiri dalam rangka

pengelolaan likuiditas. Jumlah transaksi di pasar

valas syariah sepanjang tahun 2021 masih sangat

terbatas, sehingga dengan meredanya pandemi

Covid-19 diharapkan terdapat peningkatan aktivitas

ekspor-impor pada waktu yang akan datang serta

peningkatan pelayanan perbankan syariah pada

usaha perdagangan luar negeri aktivitas valas.

Sebagai upaya pengembangan instrumen pasar

valas syariah khususnya instrumen pasar valuta

asing syariah, dilakukan kajian transaksi valuta asing

syariah. Kajian tersebut mengidentifikasi potensi

dan kebutuhan transaksi valuta asing syariah,

praktik transaksi valuta asing syariah serta formulasi

instrumen pasar valas syariah yang memungkinkan

untuk dikembangkan sesuai dengan prinsip syariah.

3.1.2. Pelonggaran Makroprudensial

Syariah

Untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi

nasional, Bank Indonesia mengoptimalkan

kebijakan makroprudensial yang bersifat

akomodatif dengan tetap menjaga ketahanan

stabilitas sistem keuangan. Kebijakan

makroprudensial yang bersifat akomodatif dilakukan

melalui berbagai kebijakan untuk mendorong

penyaluran pembiayaan sektor ekonomi syariah

dengan tetap menjaga stabilitas dan tetap

mencermati risiko dari berlanjutnya dampak

Covid-19 terhadap stabilitas sistem keuangan.

Berbagai inovasi kebijakan ditempuh untuk

mendorong pembiayaan kepada sektor riil melalui

berbagai instrumen, yaitu (i) rasio Loan to Value

(LTV)/Financing to Value (FTV) kredit/pembiayaan

properti; (ii) batas minimum uang muka kredit/

pembiayaan kendaraan bermotor, (iii) insentif Giro

Wajib Minimum Rupiah; (iv) Rasio Intermediasi

Makroprudensial (RIM)/RIM Syariah; (v) Penyangga

Likuiditas Makroprudensial (PLM)/PLM Syariah; (vi)

Countercyclical Capital Buffer (CCyB); dan (vii) Rasio

Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM).

Bank Indonesia merelaksasi batasan rasio FTV

untuk pembiayaan properti (PP) dan batasan uang

muka untuk pembiayaan kendaraan bermotor

(PKB) guna mendorong permintaan pembiayaan

di sektor properti dan kendaraan bermotor.

Kebijakan relaksasi batasan rasio FTV dan uang muka

ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan

sektor properti maupun sektor kendaraan bermotor.

Berdasarkan kebijakan tersebut, bagi bank yang

memenuhi persyaratan kriteria NPF maka batasan

rasio FTV untuk PP ditetapkan menjadi paling tinggi

100%. Bagi bank yang tidak memenuhi kriteria NPF,

Sinergi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Syariah 61

juga diberikan kelonggaran dalam penyaluran PP.

Sementara itu, untuk pembelian properti yang

belum tersedia secara utuh (inden), Bank Indonesia

menghapus kewajiban pencairan bertahap untuk

PP. Kebijakan ini ditujukan untuk memberikan

fleksibilitas kepada bank syariah serta membantu

masyarakat dan pengembang yang membutuhkan

biaya besar pada awal pembelian properti di tengah

kondisi pandemi. Pelonggaran didasarkan atas

pertimbangan bahwa sebagian besar komponen

harga properti merupakan harga tanah yang

disediakan oleh pengembang. Selanjutnya bagi

bank yang memenuhi persyaratan rasio NPF

secara bruto dan NPF PKB netto sebesar maksimal

5%, dapat memberikan PKB dengan uang muka

paling sedikit 0%. Hal ini berlaku untuk pembelian

seluruh jenis kendaraan baik yang diperuntukkan

bagi kegiatan produktif maupun nonproduktif.

Pelonggaran kebijakan FTV dan uang muka juga

diimplementasikan untuk PP dan PKB berwawasan

lingkungan. Seluruh penyesuaian dalam

kebijakan FTV dan uang muka mengindikasikan

bahwa pelonggaran dilakukan dengan tetap

memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Bank Indonesia memperpanjang insentif

pelonggaran GWM Rupiah sebesar 50 bps yang

semula berlaku sampai dengan 31 Desember

2020 menjadi hingga 30 Juni 2021. Kebijakan

ini ditempuh sebagai upaya untuk mendukung

pembiayaan pada kegiatan ekonomi khususnya

sektor-sektor yang mampu mendorong pemulihan.

Berdasarkan kebijakan tersebut, insentif diberikan

kepada bank termasuk perbankan syariah yang

menyediakan dana kepada kegiatan ekspor, kegiatan

impor, kegiatan UMKM, dan/atau kegiatan ekonomi

pada sektor prioritas lainnya yang ditetapkan

Bank Indonesia yaitu (i) sektor hotel dan restoran,

(ii) sektor otomotif, (iii) sektor tekstil dan produk

tekstil, dan alas kaki; (iv) sektor elektronik; dan (v)

sektor kayu olahan, furnitur, dan produk kertas.

Setelah berlangsung sampai dengan 30 Juni 2021,

kebijakan stimulus sektoral melalui pelonggaran

GWM ini belum diimplementasi kembali menyusul

dilakukannya evaluasi atas identifikasi sektor

prioritas dan mekanisme pemberian stimulus yang

masih terus dilakukan.

Bank Indonesia mempertahankan besaran

ketentuan RIM syariah untuk mendukung

intermediasi perbankan, serta memperkuatnya

dengan memasukkan wesel ekspor sebagai

komponen pembiayaan. Ketentuan RIM syariah

dipertahankan pada kisaran 84-94%. Pada tahun

2020, Bank Indonesia telah menyesuaikan kebijakan

RIM syariah dan PLM syariah, berupa penghapusan

disinsentif parameter batas atas dan batas bawah

pada RIM syariah sampai dengan jangka waktu

tertentu dan penyesuaian besaran PLM syariah.

Mulai 1 Mei 2021, Bank Indonesia melakukan

pemberlakuan kembali disinsentif batas bawah RIM

syariah secara bertahap. Kebijakan ini ditempuh

dengan mempertimbangkan kondisi likuiditas

perbankan syariah yang sudah kembali terjaga

di tengah pandemi yang masih berlangsung.

Dengan kapasitas yang dimiliki, perbankan syariah

diharapkan dapat memenuhi rasio intermediasi

pada rentang yang telah ditentukan. Untuk

mendorong pembiayaan kepada korporasi berbasis

ekspor, Bank Indonesia memperkuat kebijakan

RIM Syariah dengan memasukkan wesel ekspor

sebagai komponen pembiayaan. Kebijakan ini

62 Sinergi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Syariah

ditujukan untuk mendorong rasio intermediasi

perbankan sekaligus mendorong kegiatan ekspor

Indonesia. Wesel Ekspor merupakan surat perintah

pembayaran kepada importir yang ditarik oleh

eksportir atas dasar letter of credit berjangka.

Bank Indonesia mempertahankan besaran PLM

syariah untuk mendukung efektivitas sinergi

kebijakan fiskal dan moneter. Besaran PLM

syariah dipertahankan sebesar 4,5% dari DPK dalam

Rupiah yang keseluruhannya dapat digunakan

dalam transaksi Pengelolaan Likuiditas Berdasarkan

Prinsip Syariah Bank Indonesia (PaSBI) kepada Bank

Indonesia dalam operasi pasar terbuka syariah. PLM

Syariah merupakan cadangan likuiditas minimum

dalam rupiah yang wajib dipelihara oleh BUS dalam

bentuk surat berharga syariah. Dipertahankannya

rasio PLM Syariah tersebut diharapkan akan menjaga

tingkat pembelian SBSN yang diterbitkan oleh

Pemerintah di pasar perdana sekaligus menjaga

kecukupan likuiditas bank syariah dengan kualitas

yang baik.

Bank Indonesia mempertahankan CCyB pada level

0% guna menjaga ketahanan permodalan bank

termasuk perbankan syariah. CCyB merupakan

instrumen makroprudensial berupa tambahan

modal yang berfungsi sebagai penyangga (buffer)

untuk mengantisipasi kerugian apabila terjadi

pertumbuhan pembiayaan perbankan yang

berlebihan sehingga berpotensi mengganggu

stabilitas sistem keuangan. Dengan CCyB sebesar 0%

maka tidak terdapat kewajiban bagi bank termasuk

bank syariah untuk membentuk tambahan modal.

Bank Indonesia senantiasa melakukan evaluasi

besaran CCyB paling kurang satu kali dalam enam

bulan.

Bank Indonesia menyempurnakan kebijakan

Rasio Pembiayaan UMKM menjadi kebijakan

Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial

(RPIM). Kebijakan RPIM berlaku baik untuk

konvensional maupun syariah. Sebelumnya Bank

Indonesia memiliki kebijakan yang mewajibkan

bank termasuk bank syariah untuk mengalokasikan

penyaluran pembiayaan kepada UMKM paling

rendah sebesar 20% terhadap total pembiayaan.

Namun, tingkat pemenuhan kewajiban tersebut

hingga saat ini masih belum optimal, antara lain

karena tidak semua bank termasuk perbankan

syariah memiliki keahlian dan model bisnis dalam

penyaluran pembiayaan UMKM. Oleh karena itu,

RPIM merupakan inovasi kebijakan yang ditempuh

guna mendorong pertumbuhan kredit/pembiayaan

sehingga dapat mengakselerasi pemulihan ekonomi

selain untuk memperkuat inklusi keuangan

dengan memperluas target pembiayaan dan opsiopsi mekanisme penyaluran kredit/pembiayaan

perbankan. Kebijakan RPIM mencakup: (i) perluasan

pembiayaan langsung dan rantai pasok; (ii) perluasan

mitra bank untuk penyaluran pembiayaan secara

tidak langsung; dan (iii) perluasan opsi pembiayaan

melalui surat berharga pembiayaan inklusif. Melalui

penyempurnaan kebijakan rasio UMKM menjadi

RPIM, diharapkan dapat memberikan keleluasaan

bagi bank termasuk bank syariah yang tidak

memiliki keahlian dan model bisnis untuk tetap

dapat berpartisipasi dalam pembiayaan UMKM

dengan memperluas opsi-opsi pembiayaan UMKM.

Di penghujung tahun 2021, Bank Indonesia

merumuskan kebijakan makroprudensial yang

mendukung kebijakan sistem pembayaran. Bank

Indonesia menambahkan cakupan komponen

Sinergi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Syariah 63

perhitungan giro atas pemenuhan Giro RIM Syariah

sehingga menggunakan saldo Rekening Giro Rupiah

Bank Syariah yang bersumber dari: (i) sistem BIRTGS untuk Rekening Giro Rupiah, dan (ii) sistem

Bank Indonesia-Fast Payment untuk Dana Bank

Indonesia-Fast Payment (BI-FAST). Kebijakan ini

ditempuh guna mendukung pengembangan

infrastruktur sistem pembayaran ritel nasional yang

lebih efisien untuk memfasilitasi transfer dana

dan setelmen secara langsung dan seketika serta

tersedia selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan

7 (tujuh) hari seminggu.

Untuk mendukung pemulihan ekonomi dan

ketahanan industri perbankan, Bank Indonesia

melakukan penguatan fungsinya sebagai

Lender of Last Resort (LoLR). Sebagai bagian

dari penguatan fungsi LoLR selama pandemi,

BUS yang mengalami Kesulitan Likuiditas Jangka

Pendek dapat mengajukan permohonan PLJPS21

kepada Bank Indonesia apabila bank memenuhi

persyaratan. Persyaratan tersebut antara lain

mendapatkan penilaian dari OJK mengenai

pemenuhan persyaratan/kecukupan solvabilitas dan

tingkat kesehatan untuk dapat memperoleh PLJPS,

memiliki agunan berkualitas tinggi sebagai jaminan

PLJPS yang memenuhi ketentuan sebagaimana

diatur dalam ketentuan Bank Indonesia, dan

diperkirakan mampu untuk mengembalikan PLJPS.

Agunan yang dapat menjadi jaminan PLJPS meliputi

surat berharga syariah (SBIS, SukBI, SBSN, dan/atau

sukuk korporasi), aset pembiayaan, dan agunan lain

seperti tanah dan/atau bangunan dan tanah milik

bank atau pihak lain.

Penguatan fungsi LoLR tersebut perlu didukung

oleh penguatan tata kelola dan proses bisnis yang

handal. Menindaklanjuti penerbitan UU Nomor 2

Tahun 2020, pada 2021 ini Bank Indonesia melakukan

penyempurnaan ketentuan internal PLJP/PLJPS

untuk meningkatkan kelancaran proses bisnis antar

satuan kerja di Bank Indonesia dalam memproses

PLJP/PLJPS. Meskipun begitu sampai dengan 2021,

belum ada bank yang mengakses PLJP/PLJPS.

Penyempurnaan ketentuan internal PLJP/PLJPS

ini melanjutkan langkah-langkah penyempurnaan

ketentuan PLJPS sebelumnya. Pada September

2020, Bank Indonesia kembali menyempurnakan

ketentuan PLJP/PLJPS dengan tujuan untuk

mempercepat proses pemberian PLJP/PLJPS

21 Lihat latar belakang Kebijakan Pembiayaan Likuiditas Jangka

Pendek Syariah (PLJPS) pada LEKSI 2020

dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian dan

tata kelola yang baik. Pokok penyempurnaan antara

lain meliputi penyempurnaan persyaratan agunan

aset pembiayaan, penambahan agunan lain untuk

jaminan sebagai langkah mitigasi risiko, percepatan

proses di Bank Indonesia, dan penyempurnaan

proses verifikasi dan valuasi aset dengan pihak

independen sebelum permohonan PLJP/PLJPS.

Pengembangan aplikasi ekonomi dan keuangan

syariah bukan hanya melalui sektor moneter dan

makroprudensial, tetapi juga dilakukan melalui

sektor sistem pembayaran. Bank Indonesia

melalui Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia

(BSPI) 2025, menegaskan bahwa diperlukan inovasi

untuk mendukung pengembangan ekonomi

dan keuangan digital. Salah satu inovasi yang

berkembang dan mulai banyak digunakan adalah

Quick Response (QR) Code. QR Code menawarkan

efisiensi pada biaya investasi infrastruktur

dibandingkan dengan kanal pembayaran lain.

Dengan demikian, QR Code membuka peluang

yang lebih besar bagi efisiensi ekonomi serta inklusi

ekonomi dan keuangan. Untuk itu Bank Indonesia

bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia

(ASPI) telah meluncurkan Quick Response Code

Indonesian Standard atau biasa disingkat QRIS

(dibaca KRIS) pada 17 Agustus 2019. QRIS adalah

penyatuan berbagai macam QR dari berbagai

Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP)

menggunakan QR Code. Saat ini, dengan QRIS

seluruh aplikasi pembayaran dari penyelenggara

manapun baik bank dan nonbank yang digunakan

masyarakat, dapat digunakan di seluruh toko,

pedagang, warung, parkir, tiket wisata, donasi

(merchant) berlogo QRIS, meskipun penyedia QRIS

di merchant berbeda dengan penyedia aplikasi yang

digunakan masyarakat.

Pemanfaatan QRIS mendukung kebijakan

pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

Pemanfaatan QRIS dilakukan dalam pengembangan

usaha syariah khususnya komunitas UMKM

termasuk usaha atau bisnis yang dikembangkan

oleh pondok pesantren. Selain itu, QRIS juga

digunakan dalam aktivitas keuangan sosial syariah,

seperti pembayaran donasi melalui masjid atau

lembaga pengelola zakat, infak, sedekah dan wakaf

(ZISWaf). QRIS menjadi tools katalisator dalam

mendorong peningkatan aktivitas transaksi di sektor

usaha syariah dan sektor keuangan sosial syariah

seperti yang diulas dalam Boks 3.2 Perluasan QRIS

untuk Aktivitas Ekonomi dan Keuangan Syariah.

64 Sinergi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Syariah

Sinergi Pemberdayaan dan

Strategi Penguatan Ekonomi

dan Keuangan Syariah22

3.2

3.2.1. Penguatan Usaha Syariah dan

Pengembangan Ekosistem Sektor

Unggulan Halal Value Chain22

Penguatan Ekosistem Rantai Nilai Halal di Sektor

Pertanian Terintegrasi

Bank Indonesia memperluas implementasi program

pemberdayaan ekonomi syariah dalam rangka

penguatan ekosistem rantai nilai halal. Penguatan

pada sektor Pertanian dilakukan melalui perluasan

implementasi program Intregated Farming

Technology and Information (INFRATANI) dan

program Jaringan Usaha Berorientasi Ekspor (JUARA

EKSPOR). Program ini telah dilaksanakan sejak tahun

2019 yang berbasis pada pemanfaatan teknologi dan

informasi serta berbasis komunitas.

Program INFRATANI

Program INFRATANI semakin diperkuat dan

diperluas implementasinya dari sisi jumlah mitra

dan komoditas utamanya. Melanjutkan program

sebelumnya, pada tahun 2021 program INFRATANI

diperluas implementasinya tidak hanya melibatkan

unit usaha pesantren tetapi juga komunitas petani

dengan total mencapai 40 pelaku usaha mitra

(Tabel 3.1). Jenis komoditas yang dibudidayakan juga

diperluas mencakup hortikultura, buah-buahan dan

biofarmaka seperti jahe merah. Selain itu, belajar

22 Lihat ruang lingkup dan program-program Strategi

Penguatan Ekonomi dan Keuangan Syariah pada LEKSI 2020

dari pengalaman implementasi tahun sebelumnya,

pada tahun 2021 program juga difokuskan pada

penguatan kapasitas para pelaku unit usaha

pesantren melalui pendampingan intensif yang

difasilitasi oleh sejumlah perguruan tinggi. Hal ini

bertujuan untuk meminimalisir adanya kesenjangan

(gap) dalam pemanfaatan teknologi pertanian dalam

rangka meningkatkan produktivitas pertanian.

Sejumlah mitra program INFRATANI menunjukkan

peningkatan kinerja terutama dalam hal

produktivitas. Pendampingan intensif yang

dilakukan pada tiap pesantren memberikan dampak

signifikan pada penciptaan kinerja yang optimal.

Beberapa pesantren yang tergabung didalam

ekosistem hortikultura yang dimotori oleh Pesantren

Al-Ittifaq menunjukan peningkatan produktivitas

tanaman melon sehingga mampu mendukung

pesantren tersebut dalam memenuhi kerja sama

dengan sejumlah modern market di Indonesia. Hal

yang sama juga ditunjukan oleh sejumlah pesantren

yang tergabung ke dalam INFRATANI Aquaponik,

dimana mereka telah mampu menghasilkan panen

sayuran dan ikan serta menjadi percontohan bagi

stakeholders setempat. Selain itu, pembiayaan usaha

dari lembaga keuangan komersial dan sosial juga

berhasil diperoleh untuk memperkuat ekosistem

pertanian ini, misalnya pembiayaan koperasi dari

LPDB KUMKM kepada Pesantren Al-Ittifaq dan

wakaf produktif dari LWMUI kepada pesantren mitra

INFRATANI Aquaponik.

No Jenis Teknologi Wilayah Jumlah mitra

1 Smart Greenhouse hortikultura Jawa Barat, Lampung, Riau 29 pesantren

2 Smart Greenhouse aquaponik Jawa Barat, Banten, DIY dan Jawa Tengah 7 pesantren

3 Pengalengan jamur Jawa Barat 1 pesantren

4 Rice milling unit Jawa Barat 1 pesantren

5 Smart farming biofarmaka DI Yogyakarta 1 pesantren dan 1 kelompok tani

Tabel 3.1. Sebaran Mitra Program INFRATANI

Sumber: Bank Indonesia, 2021

Sinergi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Syariah 65

Implementasi INFRATANI akan semakin diperluas

pada tahun 2022 untuk memperkuat ekosistem

sektor pertanian terintegrasi. Pada tahun 2022,

ekosistem pertanian melon yang dibangun oleh

Pesantren Al-Ittifaq akan diperkuat dengan

penambahan sekitar 26 pesantren mitra baru yang

tersebar di wilayah Jawa Barat, Lampung, Riau,

DI Yogyakarta, dan Solo. Kehadiran mitra baru ini

ditujukan untuk menambah jumlah kapasitas

produksi dan pembentukan hub penjualan baru

di beberapa wilayah potensial. Ekosistem ini juga

akan diperkuat dengan sinergi dan riset tentang

pembenihan agar mampu menghasilkan benih

berkualitas secara mandiri. Selain itu, linkage dengan

sektor hilir khususnya industri makanan halal juga

akan semakin diperluas agar tercipta ekosistem

pertanian yang memberikan nilai tambah optimal

dan berkelanjutan.

Program JUARA EKSPOR

Program JUARA EKSPOR tahun 2021 memberikan

lesson learned berharga dalam upaya pemenuhan

permintaan pasar global. Inisiasi JUARA EKSPOR

dimulai pertengahan tahun 2020 melibatkan

sepuluh pesantren mitra dengan fokus pada

komoditas hortikultura ekspor khususnya cabai

merah, dimana lima pesantren diantaranya juga

berbudidaya jahe merah untuk pasar ekspor.

Target pasar ekspor yang dituju adalah Singapura

dan Jepang. Dalam perkembangannya, budidaya

komoditas cabai dan jahe merah yang dilakukan

belum dapat memenuhi kebutuhan buyer global

tersebut karena jumlah produktivitas yang belum

optimal serta standardisasi produk yang belum

sesuai dengan persyaratan ekspor. Meskipun dibekali

dengan teknologi smart farming dan greenhouse,

sejumlah faktor terkait SDM berkontribusi pada

rendahnya produktivitas, diantaranya pengetahuan

teknis SDM operator, konsistensi penerapan SOP

sesuai standar ekspor, dan pengelolaan usaha. Hal

ini menjadi pembelajaran yang sangat berharga bagi

para pihak untuk merumuskan strategi program

kedepannya.

Penyesuaian implementasi model bisnis JUARA

EKSPOR akan menjadi fokus program di tahun

2022. Pendampingan intensif bekerja sama

dengan perguruan tinggi menjadi solusi untuk

mengatasi gap kompetensi SDM dalam upaya

peningkatan produktivitas tanaman. Pendamping

lapangan akan bertugas secara harian di tiap

pesantren untuk memberikan asistensi teknis

budidaya serta transfer ilmu kepada SDM pesantren

dalam kerangka pemenuhan standar kualitas

produk ekspor. Selain itu, model kerja sama para

pesantren dengan offtaker juga akan diperkuat

melalui skema bagi hasil yang terbuka dan saling

menguntungkan. Keterlibatan stakeholders lain

seperti perusahaan benih dan greenhouse serta

lembaga riset dan penelitian juga akan diintensifkan

untuk memperkuat ekosistem pertanian berorientasi

ekspor.

Program Penguatan Pelaku Usaha Syariah melalui

Industri Kreatif Syariah (IKRA)

IKRA Indonesia berkolaborasi dengan berbagai

stakeholders baik kementerian, asosiasi, lembaga

perbankan, maupun pihak-pihak lain untuk

mendorong penguatan pelaku usaha syariah.

Sebagai anggota IKRA Indonesia, pelaku usaha

syariah akan mendapatkan pendampingan dalam

rangka penguatan kapasitas dan kualitas di berbagai

area baik secara offline maupun online melalui

penguatan database, informasi, publikasi media,

maupun business linkage secara online. Pelaku

usaha pun diberikan akses untuk mendapat akses

pembiayaan berbagai lembaga dan perluasan pasar

baik dalam maupun luar negeri. Sejak 2020, IKRA

Indonesia menggandeng para ahli untuk menjadi

Dewan IKRA Indonesia yang akan melakukan kurasi,

melakukan pendampingan, dan dapat berperan

sebagai offtaker pelaku usaha.

Sebagai upaya pengembangannya, IKRA Indonesia

terus melakukan penajaman dan penyempurnaan

roadmap agar arah ke depan semakin fokus serta

terarah baik. Dalam pelaksanaannya IKRA Indonesia

memiliki visi untuk menjadi pusat pengembangan

industri muslim fesyen, makanan dan minuman halal

di Indonesia. Untuk mencapai visi tersebut, IKRA

Indonesia telah menetapkan empat misi utama,

yaitu meningkatkan ekosistem melalui kolaborasi,

kapasitas dan kualitas anggota IKRA, akses pada

informasi dan pengetahuan serta akses pasar dalam

dan luar negeri.

66 Sinergi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Syariah

IKRA Indonesia telah mengalami berbagai

perkembangan pesat semenjak diluncurkan pada

2018. Dimulai dari piloting project berupa seleksi

di 4 (empat) wilayah di Indonesia, IKRA Indonesia

kini telah melakukan seleksi di seluruh wilayah

Indonesia dengan total anggota sebanyak 502

pelaku usaha sektor fesyen muslim dan makanan

minuman halal. Selama menjadi anggota IKRA

Indonesia, pelaku usaha mendapat berbagai

peningkatan kapasitas dan wawasan dari berbagai

aspek, seperti pengelolaan usaha, marketing dan

branding, logistik dan distribusi, legal kelembagaan

dan sertifikasi. Seluruh anggota IKRA juga

mendapatkan kesempatan untuk memperluas

pangsa pasar melalui partisipasi pada event nasional

dan internasional serta business forum and linkage,

seperti pada FESyar, ISEF, MIHAS, hingga Dubai

Expo.

Pembentukan kelembagaan IKRA Indonesia

dan penyempurnaan model bisnis akan menjadi

prioritas di tahun 2022. Dengan jumlah anggota

yang semakin besar serta kebutuhan untuk

memperkuat daya saing produk IKRA, akan dibentuk

kelembagaan formal yang dapat mengakomodir

kepentingan anggota IKRA. Selain mengintegrasikan

sumber daya dan fasilitas bersama, keberadaan

kelembagaan ini dapat membuka akses yang

lebih besar bagi pembiayaan dan pangsa ekspor.

Model bisnis IKRA juga akan disempurnakan untuk

memberikan dampak yang semakin signifikan bagi

para anggotanya, misalnya dalam proses seleksi,

kelembagaan Dewan IKRA, penyusunan materi

bootcamp, penetrasi pasar ekspor ke sejumlah

negara baru serta perluasan sinergi dengan berbagai

pihak.

Sumber: Bank Indonesia

Sumber: Bank Indonesia

Gambar 3.1. Roadmap Pengembangan IKRA Indonesia

Gambar 3.2. Sebaran Anggota IKRA Indonesia 2018 - 2021

ROADMAP PENGEMBANGAN IKRA INDONESIA

Misi 2018 2019 2020 2024

Meningkatkan sistem fesyen

dan makanan minuman halal

IKRA melalui kolaborasi

dengan berbagai pemangku

kepentingan

1.

Meningkatkan kapasitas dan

kualitas anggota IKRA agar

berdaya saing global

2.

Meningkatkan akses pada

informasi dan pengetahuan

para anggota IKRA

3.

Meningkatkan akses pasar

dalam dan luar negeri bagi

anggota IKRA

4.

Short

term

Pembentukan IKRA

Indonesia

Pengembangan IKRA

Indonesia

Pendampingan dan

Perluasan Pasar Ekspor

Pembentukan Platform

Online

Pembentukan badan/komite

Independent IKRA Indonesia

Medium

term

Long

term

Pilot Project

Implementasi ke pelaku usaha syariah di KPwDN

Pendampingan

Anggota IKRA Indonesia

Pembentukan website

Kontribusi Anggota

Pembentukan badan /komite untuk IKRA Indonesia

Dewan IKRA Indonesia

Pengembangan awal

Pemilihan anggota IKRA Indonesia melalui kurasi

Sumber: Laporan Kelompok Halal Value Chain, Bank Indonesia

Sumber: Laporan Kelompok Halal Value Chain, Bank Indonesia

Sinergi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Syariah 67

Program Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren

(HEBITREN)

Bank Indonesia memfasilitasi program HEBITREN

untuk mendorong sinergi dan kolaborasi seluruh

pesantren di Indonesia dalam membangun

ekonomi bisnis pesantren dan umat. Program

yang menjadi salah satu flagship program Bank

Indonesia ini bertujuan untuk menjadikan pesantren

sebagai basis ekosistem serta agen pemberdayaan

dan penanggulangan beragam isu ekonomi

bisnis pesantren serta mewujudkan kedaulatan,

kemandirian, ketahanan ekonomi nasional dan

keadilan berkemakmuran bagi seluruh rakyat

Indonesia.

Layaknya sebuah perusahaan besar, HEBITREN

dikelola secara profesional. HEBITREN memiliki

kepengurusan di tingkat pusat dan daerah dengan

masa jabatan selama lima tahun, yang dilengkapi

dengan pembentukan manajemen eksekutif

di tingkat pusat. HEBITREN diperkuat dengan

kehadiran para anggota Dewan Kehormatan,

Dewan Pembina dan Dewan Pakar HEBITREN yang

berisikan para tokoh nasional, seperti Wakil Presiden

RI, Gubernur BI, para menteri, ketua asosiasi,

praktisi, akademisi dan lainnya. Hal ini menandakan

HEBITREN dapat menjadi wadah bersama yang

diterima dan didukung oleh berbagai pemangku

kepentingan.

Tahun 2021 menjadi starting point penguatan

kelembagaan dan bisnis HEBITREN. Kajian

penguatan kelembagaan dan pemetaan usaha

strategis telah dilakukan sebagai panduan organisasi

dalam merumuskan strategi dan program kerja.

Penguatan kelembagaan dapat dilakukan melalui

optimasi peran dan fungsi lembaga di tingkat

pusat dan daerah, terutama bagi lembaga yang

sudah ada peningkatan hubungan antarlembaga

pengelola pusat dan wilayah untuk mendorong unit

usaha di lini yang paling bawah; dan pembentukan

gugus tugas pada holding wilayah sebagai

pelaksana lapangan terutama untuk mewujudkan

pengembangan infrastruktur ekonomi pesantren.

Selain itu, diperlukan pembentukan organisasi

secara bertingkat di tingkat wilayah dalam bentuk

holding wilayah dengan organisasi pusat melalui

pola koordinasi berbentuk partisipatif komando

berdasarkan lini hierarki. Penguatan SDM melalui

pelatihan kapasitas lembaga, pelayanan, dan

jaringan kerja sama atau kemitraan juga terus

ditempuh. Hasil pemetaan analisis potensi sektor

usaha bisnis memperlihatkan bahwa pesantren yang

dapat dikembangkan mencakup 24 sektor usaha,

diantaranya adalah sektor pangan, hortikultura,

perkebunan, peternakan, tekstil dan pakaian jadi,

penyediaan makanan dan minuman serta jasa.

Dalam dua tahun keberadaannya, telah terbentuk

15 kelembagaan HEBITREN wilayah. HEBITREN

wilayah tersebut beranggotakan 347 pondok

pesantren, yang mencakup wilayah Jawa Timur,

Jawa Barat, Jawa Tengah, Lampung, DI Yogyakarta,

Kalimantan Selatan, Sulawesi dan Papua, Riau, DKI

Jakarta, Kepulauan Riau, Banten, Sumatera Utara,

Sumatera Selatan dan NTB (lihat Gambar 3.4). Sejalan

dengan perluasan kelembagaan wilayah tersebut,

telah dilakukan juga pengukuhan perangkat

kelembagaan seperti anggaran dasar dan anggaran

rumah tangga per Februari 2021 sebagai bentuk tata

kelola organisasi yang baik.

Pemberdayaan Ekonomi Pesantren

Pengembangan Ekosistem Bisnis

Hebitren WIlayah

Pengembangan Usaha Strategis

Pengembangan platform digital

1

2

3

4

Peningkatan Integrasi dan

Akses Pasar

Implementasi pencatatan

keuangan 1

2 Asistensi ke akses pembiayaan

3 Sinergi dan kolaborasi

Peningkatan Akses

Pembiayaan

Penguatan Kelembagaan DPP

Hebitren

Pembentukan Koordinator

Wilayah/Daerah/Cabang Hebitren

Pembentukan Koperasi Sekunder

Pembentukan Induk/Gabungan

Koperasi

1

2

3

4

Penguatan Kelembagaan

Hebitren

Sumber: Bank Indonesia Sumber: Laporan Rencana Program Hebitren

Gambar 3.3. Fokus Penguatan HEBITREN Tahun 2021

68 Sinergi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Syariah

Sejumlah unit bisnis bersama juga diperluas dan

direplikasi dibawah koordinasi HEBITREN wilayah.

Upaya penguatan kerja sama antar unit usaha

pesantren pada 2021 diawali dengan pelaksanaan

kajian pemetaan usaha strategis HEBITREN,

dilanjutkan dengan realisasi usaha bersama antar

HEBITREN wilayah. Kolaborasi usaha antar pesantren

yang sudah mulai berjalan adalah HEBITREN wilayah

Jawa Barat, HEBITREN Lampung dan HEBITREN

Riau dengan usaha pertanian hortikultura berbasis

penggunaan teknologi greenhouse dan penguatan

ekosistem sektor perdagangan di HEBITREN Jawa

Timur.

Kelembagaan wilayah dan bisnis HEBITREN akan

tetap menjadi prioritas program kerja di tahun

2022. Jumlah kelembagaan wilayah HEBITREN serta

anggota pesantren yang bergabung akan diperluas

seiring dengan tingginya penerimaan berbagai

stakeholders di daerah terhadap HEBITREN. Model

pengembangan bisnis pesantren berdasarkan

sektor usaha unggulan daerah juga akan diperluas,

misalnya pada ekosistem pertanian hortikultura

berbasis teknologi greenhouse di wilayah Yogyakarta,

Solo Raya, dan penambahan anggota HEBITREN di

wilayah Jawa Barat, Lampung dan Riau. Selain itu,

integrasi akses dan pasar bersama serta akselerasi

akses keuangan akan dilakukan melalui konektivitas

dengan lembaga keuangan syariah dan ZISWAF,

pembentukan pusat vokasi pesantren dan gerakan

dakwah ekonomi syariah dan kerakyatan.

Program Sertifikasi Halal Sebagai Pengembangan

Infrastruktur Pendukung

Dalam ekosistem rantai nilai halal, sertifikasi

halal merupakan salah satu instrumen penting

untuk memberikan kepastian jaminan halal

kepada masyarakat. Melalui Undang-Undang

No. 33 Tahun 2013 tentang Jaminan Produk Halal,

negara mewajibkan setiap pelaku usaha untuk

memproduksi dan mengedarkan produk halal atau

mencantumkan secara tegas keterangan tidak

halal pada kemasan produk apabila menggunakan

bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan.

Sertifikasi halal ini tidak hanya memberikan jaminan

keamanan dan kehalalan bagi masyarakat, tetapi

juga menambah daya saing produk seiring dengan

semakin meningkatnya permintaan produk halal

dan sehat di tingkat global.

Penguatan sertifikasi halal terus diakselerasi oleh

Bank Indonesia melalui sinergi dan kolaborasi

dengan berbagai pihak. Perluasan sertifikasi

halal kepada pelaku usaha menghadapi sejumlah

kendala, seperti kesenjangan (gap) antara jumlah

pelaku usaha dengan infrastruktur pendukung