Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rumah Sakit Penuh, Ketum PERSI: Masyarakat, Tolong Kasihani Kami

Kompas.com - 27/01/2021, 17:56 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Kuntjoro Adi Purjanto secara khusus meminta masyarakat untuk memberi rasa prihatin terhadap kondisi rumah sakit yang saat ini sudah penuh.

"Masyarakat ini, kasihani kami lah. Rumah sakit itu bagian belakang, bemper yang paling akhir. Bukan garda terdepan," kata Kuntjoro dalam Forum Diskusi Public Health: Vaccine What to Expect, Rabu (27/1/2021).

Pada kesempatan tersebut, ia mengimbau kepada semua pihak bahwa rumah sakit bukan merupakan garda terdepan untuk menangani Covid-19.

Namun, rumah sakit merupakan jalan terakhir atau bagian belakang yang akan menanggulangi pasien yang terpapar Covid-19.

Sementara, yang menjadi garda terdepannya adalah semua pihak, baik masyarakat maupun pemerintah, serta stakeholder terkait.

Baca juga: Epidemiolog: Data Pasien Covid-19 Meninggal Meningkat 3 Bulan Terakhir karena Kapasitas RS Sudah Penuh

Kendati demikian, ia tetap terbuka menerima masukan dari masyarakat kepada rumah sakit khususnya dalam menangani pandemi.

"Masukan dari stakeholder-stakeholder, atau pentahelix dari masyarakat. Saya introspeksi juga di dalam rumah sakit jangan-jangan ahli komunikasinya tidak ada, karena saking sibuknya," ujarnya.

Oleh karena itu, ia menekankan agar semua pihak kembali menjalankan prinsip gotong royong dalam menanggulangi pandemi.

Adapun gotong royong dimaksud adalah gotong royong dari semua pihak atau gotong royong komunitas.

"Kita kadang memakai kata itu kolaborasi, tapi lebih akrab gotong royong saja. Itu gotong royong komunitas sangat diperlukan," kata dia.

Terkait data rumah sakit, ia membeberkan bahwa ada 970 rumah sakit rujukan dari 2.996 rumah sakit di Indonesia.

Di samping itu, ia mengapresiasi peran rumah sakit swasta yang luar biasa dalam membantu penanggulangan Covid-19.

Baca juga: Direktur RSUD Depok: Kami Tambah ICU dan Ruang Isolasi Pasien Covid-19, Langsung Penuh Lagi

Selain itu, ia menaruh harapan khusus pada pemerintah untuk menunda terlebih dahulu aturan klasifikasi rumah sakit.

Hal tersebut dinilai akan mengganggu operasional rumah sakit yang menangani Covid-19.

"Rumah sakit itu lagi sibuk, beserta dokter-dokter dan tenaga kesehatannya. Aturan apa, misalnya tentang klasifikasi rumah sakit, tentang class standard. Please tolong di-delay dulu deh. Sekarang kita fokus pada perang Covid-19. Ini saya imbau kepada pemerintah mudah-mudahan dapat didengar," harapnya.

Sebelumnya, dalam beberapa hari terakhir kondisi rumah sakit di Indonesia yang menangani Covid-19 penuh.

Penuhnya rumah sakit tersebut juga membuat masyarakat kesulitan untuk mendapatkan pelayanan.

Inisiator LaporCovid-19 Irma Hidayana mengungkapkan, terdapat 34 laporan kasus pasien yang ditolak rumah sakit karena penuh sejak akhir Desember 2020 hingga 21 Januari 2021.

Irma mengatakan, pihaknya sudah meminta bantuan kepada tim Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk mencarikan solusi.

"Kami juga sudah dibantu Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dalam mencari rumah sakit," kata Irma dalam Konferensi Pers Daring, Senin (25/1/2021).

Kendati demikian, Irma mengatakan, sudah empat kali meminta bantuan kepada tim Kemenkes, namun tak kunjung membuahkan hasil.

Untuk itu, ia meminta agar pemerintah dan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 segera mencarikan solusi agar layanan rumah sakit kembali normal.

"Kita perlu fokus membenahi ini. Kita sedang hadapi rumah sakit yang sudah mulai kolaps," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 Suplier Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 Suplier Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Nasional
KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

Nasional
Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com