Kementan Klarifikasi Produksi Beras Pemerintah
08 July 2019 21:16
Foto: Kementerian Pertanian (dok. detik.com)
Jakarta, CNBC Indonesia- Kementerian Pertanian melalui Kepala Biro Humas dan Informasi Publik, Kuntoro Boga Andri menggunakan Hak Jawab terhadap pemberitaan CNBC Indonesia pada Kamis (4/7/2019) berjudul Rapor Mentan Amran: Ekspor Mantap, Urusan Beras Kacau!.
Berikut Hak Jawab dari Kementan:
1. Judul: "Ekspor Mantap, Urusan Beras Kacau"
Tugas fungsi Kementerian Pertanian (Kementan) RI berdasarkan Perpres 45/2015 adalah mengurus produksi komoditas pertanian untuk pemenuhan kebutuhan bahan pangan rakyat Indonesia. Sedangkan untuk data, ada Badan khusus yang ditunjuk negara yakni Badan Pusat Statistik (BPS).
Pemantauan harga barang-barang hasil pertanian di pasar, termasuk juga di dalamnya keputusan impor jika produksi dalam negeri dianggap kurang memadai, menjadi Tugas Fungsi Kementerian Perdagangan (Kemendag). Badan Urusan Logistik (Bulog) sebagai operator stok dan stabilisasi harga.
Dalam hal ini angka produksi beras naik, bahkan tetap tercatat surplus pada data BPS yang menggunakan metode terbaru pendekatan Kerangka Sampling Area (KSA). Sehingga judul tulisan tersebut lebih tepat "Produksi Meningkat, Ekspor Mantap."
2. Produksi beras lemas, tidak bisa dibanggakan. Pertumbuhan 2014-2018 menurun, angka produksi naik, tapi pertumbuhan melandai.
Musibah el-nino terparah pada 2015 dan el-nina pada 2016 yang melanda Indonesia, membuat Kementan RI membuat program antisipasi dini. Antara lain merehabilitasi irigasi, program pompanisasi, sumur dangkal, dan lain-lain.
Hasilnya, produksi beras tetap naik dan surplus. Sebagai pembanding, penduduk Indonesia pada 1998 sebanyak 201 juta jiwa, dan pada 2015 berjumlah 255 juta jiwa. Kondisi iklim 2015 lebih parah dari 1998. Dengan kalkulasi impor beras di 1998 sebesar 12,1 juta ton, maka harusnya pemerintah impor beras 16,8 juta ton. Tetapi berkat Upaya Khusus (UPSUS) Padi Jagung dan Kedelai, Indonesia tidak perlu impor beras sebanyak di tahun 1998.
Sekedar diketahui 2016 tidak ada rekomendasi impor beras konsumsi. Beras yang masuk awal 2016 merupakan luncuran dari kontrak impor beras Bulog 1,5 juta ton pada akhir tahun 2015. Juga pada 2017 tidak ada impor beras konsumsi, namun 305 ribu ton yang merupakan beras menir untuk industri, bukan konsumsi (dengan HS Code sama). Pada peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) nomor 6 tahun 2012 tentang impor beras, hanya ada satu pos tarif beras yang tercantum. Pos tarif beras dengan kode 1006.30.99.00
Bukti lain bahwa produksi beras naik dapat dilihat dari gambaran, bahwa jumlah penduduk tahun 2014-2018 bertambah 12,8 juta jiwa dan mestinya membutuhkan tambahan beras 1,7 juta ton. Kebutuhan tersebut selama ini sudah dapat dipenuhi dari petani, dan saat yang sama petani juga masih menyimpan beras sebagai surplus produksi. Bila Stok Bulog menjadi ukuran, maka stok beras di gudangnya kini ada 2,34 juta ton beras.
3. Setiap tahun impor, impor di saat neraca surplus dan puncaknya 2018 : 2 juta ton.
Seperti sudah disebutkan di atas, tugas fungsi impor ada di Kementerian Perdagangan. Impor (beras) sesungguhnya dilakukan hanya sesuai kebutuhan pemenuhan stok cadangan di gudang Bulog. Kondisi saat ini stok beras di gudang Bulog menumpuk dan beras impor belum terpakai.
4. Polemik data beras. Data simpang-siur. Beda data Kementan vs BPS, 2018 Kementan prediksi 80 juta ton GKG dan BPS rilis 56,5 juta ton GKG.
Kementan RI tegaskan tidak ada beda data. Sejak dulu data satu pintu diterbitkan oleh BPS. Semua data yang disajikan Kementan selama ini berasal dari BPS. Bila pada 2018 terjadi beda angka, karena BPS semula menggunakan *metode lama* yang menghasilkan angka 80 juta ton GKG. Setelah menggunakan *metode hitung baru KSA* angkanya menjadi 56,5 juta ton. Metode KSA belum menghitung angka mundur tahun 2017 dan sebelumnya.
Data KSA BPS menyebutkan 2018 produksi beras 32,95 juta ton, konsumsi 29,57 juta ton, sehingga masih terjadi surplus 3,38 juta ton beras (tidak ada masalah produksi beras).
Sedangkan Januari-April 2019 data KSA BPS menyebutkan produksi beras 13,61 juta ton, konsumsi 9,79 juta ton, sehingga surplus 3,82 juta ton (tidak ada masalah produksi beras).
Prediksi data KSA BPS Januari-Agustus 2019 : produksi beras 24,56 juta ton, konsumsi 19,83 juta ton, sehingga surplus 4,73 juta ton. Artinya produksi beras kita surplus.
5. Pertanian loyo. Pertumbuhan terancam. Impor bagai dua sisi mata uang. Kontribusi pertanian ke PDB 10,88% terbesar ke-4 setelah industri, perdagangan, kontruksi. PDB pertanian tumbuh 3%, di bawah PDB nasional 5%, bahkan PDB tanaman pangan hanya tumbuh 1,48%*
Metode hitung PDB pertanian oleh BPS hanya sampai produk primer saja. Sedangkan produk sekunder dan produk akhir masuk ke sektor industri. Sehingga PDB pertanian selalu segitu saja, karena nilai tambah yang banyak ada di produk hilir, industri olahan dll. Perlu ada perbaikan cara hitung BPS terhadap PDB sektor pertanian.
Ciri negara semakin maju, yakni terjadi transformasi ekonomi ke arah industrialisasi dan jasa. Maka kontribusi sektor pertanian akan semakin menurun dan digantikan sektor industri dan jasa.
Perlu diketahui, capaian pembangunan sektor pertanian 2014-2018 meningkat drastis. Data BPS mencatat, PDB sektor pertanian naik Rp 400 triliun sampai Rp 500 triliun. Total akumulasi mencapai Rp 1.370 triliun. Peningkatan PDB petanian tahun 2018 dibanding 2017 sebesar 3.7% telah mampu melebihi target pemerintah sebesar 3.5%. Salah satu faktor yang mendongkrak peningkatan PDB pertanian adalah peningkatan ekspor.
6. Inflasi bahan makanan rata rata 2014-2018: 3,82 dan 2011-2014: 7,81
Tidak elok membandingkan inflasi era kabinet lalu dengan kabinet sekarang. Sebaiknya evaluasi cukup membandingkan angka pada 2013/2014 hingga kini. Inflasi yang stabil berarti harga-harga stabil sehingga baik untuk iklim investasi, berusaha, daya beli konsumsi terjaga, dll. Sebaliknya inflasi tinggi akan memberatkan orang kecil. Inflasi bahan makanan yang dominan andil adalah mulai dari beras, telur, daging, cabai, bawang, gula, ikan, dll.
Yang terjadi saat ini adalah harga di petani membaik, harga di konsumen menurun dan cenderung stabil, disparitas harga mengecil, margin middleman mengecil. Petani menjadi lebih sejahtera dengan fakta angka NTP - NTUP membaik dan tingkat kemiskinan di desa menurun diakui sesuai data CNBC. Ini berkat program memperpendek rantai pasok, pasar lelang, e-commerce, Toko Tani Indonesia (TTI), satgas pangan dll.
Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), dalam periode 2014 hingga 2018 terjadi kenaikan NTP. Dari acuan tersebut, pada 2012 NTP berada di posisi 102,03 sedangkan pada 2018 berada di posisi 102,46. Sedangkan kenaikan NTUP terpantau dari sebelumnya 106,05 pada 2014, meningkat menjadi 111,83 pada 2018. Sebagai dampaknya, pada Maret 2013, penduduk miskin secara nasional masih 14,32%, namun pada September 2018 jumlah penduduk miskin menurun menjadi 13,10%.
Pertumbuhan ekonomi pertanian mencapai 3,7%, dan angka tersebut melampaui target yang ditetapkan pemerintah 3,5%. Dari sisi inflasi pangan periode 2014-2017, inflasi pangan turun signifikan sebesar 88,1%, dari 10,57% (tahun 2014) menjadi 1,26% (tahun 2017), dan menjadi terendah sepanjang sejarah Indonesia.
7. Grafik ekspor pertanian naik dari 2013 : 3,15 juta ton menjadi 2018 : 4,34 juta ton
Peningkatan ekspor komoditas pertanian selama pemerintahan mencapai 9 sampai 10 juta ton. Jika pada 2013 ekspor hanya mencapai 33 juta ton, maka pada 2018 ekspor pertanian mencapai 42 juta ton. Peningkatan ini utamanya terjadi pada komoditas strategis perkebunan dan peternakan. Bahkan jika diakumulasikan, total ekspor selama empat tahun ini mencapai Rp 1.764 triliun.
Bahkan data yang dirilis BPS tanggal 24 Juni 2019, nilai ekspor pertanian naik 25,19% dibandingkan tahun lalu (year on year) atau senilai US$ 0,32 miliar.
Selain itu, Mengutip data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), investasi di bidang pertanian terus meningkat sejak 2013. Realisasi investasi tercatat tumbuh signifikan sebesar 110,2 persen dalam lima tahun, yakni dari Rp29,3 triliun (2013) menjadi Rp 61,6 triliun (2018).
Berbagai upaya ini tak lepas dari peran utama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang mampu mewujudkan garis besar strategi pembangunan pertanian Indonesia, yang nampak jelas dalam sederet prestasinya meraih penghargaan Anti Gratifikasi Terbaik 2 tahun berturut (2017, 2018) dan WTP dari BPK 3 tahun berturut (2016, 2017, 2018) untuk penyelenggaraan birokrasi yang bersih dan bebas KKN.
(dob/dob)
Berikut Hak Jawab dari Kementan:
1. Judul: "Ekspor Mantap, Urusan Beras Kacau"
Tugas fungsi Kementerian Pertanian (Kementan) RI berdasarkan Perpres 45/2015 adalah mengurus produksi komoditas pertanian untuk pemenuhan kebutuhan bahan pangan rakyat Indonesia. Sedangkan untuk data, ada Badan khusus yang ditunjuk negara yakni Badan Pusat Statistik (BPS).
Pemantauan harga barang-barang hasil pertanian di pasar, termasuk juga di dalamnya keputusan impor jika produksi dalam negeri dianggap kurang memadai, menjadi Tugas Fungsi Kementerian Perdagangan (Kemendag). Badan Urusan Logistik (Bulog) sebagai operator stok dan stabilisasi harga.
Dalam hal ini angka produksi beras naik, bahkan tetap tercatat surplus pada data BPS yang menggunakan metode terbaru pendekatan Kerangka Sampling Area (KSA). Sehingga judul tulisan tersebut lebih tepat "Produksi Meningkat, Ekspor Mantap."
2. Produksi beras lemas, tidak bisa dibanggakan. Pertumbuhan 2014-2018 menurun, angka produksi naik, tapi pertumbuhan melandai.
Musibah el-nino terparah pada 2015 dan el-nina pada 2016 yang melanda Indonesia, membuat Kementan RI membuat program antisipasi dini. Antara lain merehabilitasi irigasi, program pompanisasi, sumur dangkal, dan lain-lain.
Hasilnya, produksi beras tetap naik dan surplus. Sebagai pembanding, penduduk Indonesia pada 1998 sebanyak 201 juta jiwa, dan pada 2015 berjumlah 255 juta jiwa. Kondisi iklim 2015 lebih parah dari 1998. Dengan kalkulasi impor beras di 1998 sebesar 12,1 juta ton, maka harusnya pemerintah impor beras 16,8 juta ton. Tetapi berkat Upaya Khusus (UPSUS) Padi Jagung dan Kedelai, Indonesia tidak perlu impor beras sebanyak di tahun 1998.
Sekedar diketahui 2016 tidak ada rekomendasi impor beras konsumsi. Beras yang masuk awal 2016 merupakan luncuran dari kontrak impor beras Bulog 1,5 juta ton pada akhir tahun 2015. Juga pada 2017 tidak ada impor beras konsumsi, namun 305 ribu ton yang merupakan beras menir untuk industri, bukan konsumsi (dengan HS Code sama). Pada peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) nomor 6 tahun 2012 tentang impor beras, hanya ada satu pos tarif beras yang tercantum. Pos tarif beras dengan kode 1006.30.99.00
Bukti lain bahwa produksi beras naik dapat dilihat dari gambaran, bahwa jumlah penduduk tahun 2014-2018 bertambah 12,8 juta jiwa dan mestinya membutuhkan tambahan beras 1,7 juta ton. Kebutuhan tersebut selama ini sudah dapat dipenuhi dari petani, dan saat yang sama petani juga masih menyimpan beras sebagai surplus produksi. Bila Stok Bulog menjadi ukuran, maka stok beras di gudangnya kini ada 2,34 juta ton beras.
3. Setiap tahun impor, impor di saat neraca surplus dan puncaknya 2018 : 2 juta ton.
Seperti sudah disebutkan di atas, tugas fungsi impor ada di Kementerian Perdagangan. Impor (beras) sesungguhnya dilakukan hanya sesuai kebutuhan pemenuhan stok cadangan di gudang Bulog. Kondisi saat ini stok beras di gudang Bulog menumpuk dan beras impor belum terpakai.
4. Polemik data beras. Data simpang-siur. Beda data Kementan vs BPS, 2018 Kementan prediksi 80 juta ton GKG dan BPS rilis 56,5 juta ton GKG.
Kementan RI tegaskan tidak ada beda data. Sejak dulu data satu pintu diterbitkan oleh BPS. Semua data yang disajikan Kementan selama ini berasal dari BPS. Bila pada 2018 terjadi beda angka, karena BPS semula menggunakan *metode lama* yang menghasilkan angka 80 juta ton GKG. Setelah menggunakan *metode hitung baru KSA* angkanya menjadi 56,5 juta ton. Metode KSA belum menghitung angka mundur tahun 2017 dan sebelumnya.
Data KSA BPS menyebutkan 2018 produksi beras 32,95 juta ton, konsumsi 29,57 juta ton, sehingga masih terjadi surplus 3,38 juta ton beras (tidak ada masalah produksi beras).
Sedangkan Januari-April 2019 data KSA BPS menyebutkan produksi beras 13,61 juta ton, konsumsi 9,79 juta ton, sehingga surplus 3,82 juta ton (tidak ada masalah produksi beras).
Prediksi data KSA BPS Januari-Agustus 2019 : produksi beras 24,56 juta ton, konsumsi 19,83 juta ton, sehingga surplus 4,73 juta ton. Artinya produksi beras kita surplus.
5. Pertanian loyo. Pertumbuhan terancam. Impor bagai dua sisi mata uang. Kontribusi pertanian ke PDB 10,88% terbesar ke-4 setelah industri, perdagangan, kontruksi. PDB pertanian tumbuh 3%, di bawah PDB nasional 5%, bahkan PDB tanaman pangan hanya tumbuh 1,48%*
Metode hitung PDB pertanian oleh BPS hanya sampai produk primer saja. Sedangkan produk sekunder dan produk akhir masuk ke sektor industri. Sehingga PDB pertanian selalu segitu saja, karena nilai tambah yang banyak ada di produk hilir, industri olahan dll. Perlu ada perbaikan cara hitung BPS terhadap PDB sektor pertanian.
Ciri negara semakin maju, yakni terjadi transformasi ekonomi ke arah industrialisasi dan jasa. Maka kontribusi sektor pertanian akan semakin menurun dan digantikan sektor industri dan jasa.
Perlu diketahui, capaian pembangunan sektor pertanian 2014-2018 meningkat drastis. Data BPS mencatat, PDB sektor pertanian naik Rp 400 triliun sampai Rp 500 triliun. Total akumulasi mencapai Rp 1.370 triliun. Peningkatan PDB petanian tahun 2018 dibanding 2017 sebesar 3.7% telah mampu melebihi target pemerintah sebesar 3.5%. Salah satu faktor yang mendongkrak peningkatan PDB pertanian adalah peningkatan ekspor.
6. Inflasi bahan makanan rata rata 2014-2018: 3,82 dan 2011-2014: 7,81
Tidak elok membandingkan inflasi era kabinet lalu dengan kabinet sekarang. Sebaiknya evaluasi cukup membandingkan angka pada 2013/2014 hingga kini. Inflasi yang stabil berarti harga-harga stabil sehingga baik untuk iklim investasi, berusaha, daya beli konsumsi terjaga, dll. Sebaliknya inflasi tinggi akan memberatkan orang kecil. Inflasi bahan makanan yang dominan andil adalah mulai dari beras, telur, daging, cabai, bawang, gula, ikan, dll.
Yang terjadi saat ini adalah harga di petani membaik, harga di konsumen menurun dan cenderung stabil, disparitas harga mengecil, margin middleman mengecil. Petani menjadi lebih sejahtera dengan fakta angka NTP - NTUP membaik dan tingkat kemiskinan di desa menurun diakui sesuai data CNBC. Ini berkat program memperpendek rantai pasok, pasar lelang, e-commerce, Toko Tani Indonesia (TTI), satgas pangan dll.
Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), dalam periode 2014 hingga 2018 terjadi kenaikan NTP. Dari acuan tersebut, pada 2012 NTP berada di posisi 102,03 sedangkan pada 2018 berada di posisi 102,46. Sedangkan kenaikan NTUP terpantau dari sebelumnya 106,05 pada 2014, meningkat menjadi 111,83 pada 2018. Sebagai dampaknya, pada Maret 2013, penduduk miskin secara nasional masih 14,32%, namun pada September 2018 jumlah penduduk miskin menurun menjadi 13,10%.
Pertumbuhan ekonomi pertanian mencapai 3,7%, dan angka tersebut melampaui target yang ditetapkan pemerintah 3,5%. Dari sisi inflasi pangan periode 2014-2017, inflasi pangan turun signifikan sebesar 88,1%, dari 10,57% (tahun 2014) menjadi 1,26% (tahun 2017), dan menjadi terendah sepanjang sejarah Indonesia.
7. Grafik ekspor pertanian naik dari 2013 : 3,15 juta ton menjadi 2018 : 4,34 juta ton
Peningkatan ekspor komoditas pertanian selama pemerintahan mencapai 9 sampai 10 juta ton. Jika pada 2013 ekspor hanya mencapai 33 juta ton, maka pada 2018 ekspor pertanian mencapai 42 juta ton. Peningkatan ini utamanya terjadi pada komoditas strategis perkebunan dan peternakan. Bahkan jika diakumulasikan, total ekspor selama empat tahun ini mencapai Rp 1.764 triliun.
Bahkan data yang dirilis BPS tanggal 24 Juni 2019, nilai ekspor pertanian naik 25,19% dibandingkan tahun lalu (year on year) atau senilai US$ 0,32 miliar.
Selain itu, Mengutip data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), investasi di bidang pertanian terus meningkat sejak 2013. Realisasi investasi tercatat tumbuh signifikan sebesar 110,2 persen dalam lima tahun, yakni dari Rp29,3 triliun (2013) menjadi Rp 61,6 triliun (2018).
Berbagai upaya ini tak lepas dari peran utama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang mampu mewujudkan garis besar strategi pembangunan pertanian Indonesia, yang nampak jelas dalam sederet prestasinya meraih penghargaan Anti Gratifikasi Terbaik 2 tahun berturut (2017, 2018) dan WTP dari BPK 3 tahun berturut (2016, 2017, 2018) untuk penyelenggaraan birokrasi yang bersih dan bebas KKN.
Artikel Selanjutnya
Harga Pupuk Naik, DPR Naik Pitam ke Kementan
(dob/dob)
