Garuda Kupang Tolak Aliansi Mahasiswa Papua Afiliasi KKB OPM

NTTHits.com, Kupang - Organisasi Masyarakat (Ormas) Garuda, menolak keberadaan Organisasi Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang disinyalir secara individu maupun dalam beberapa kelompok organisasi lainnya, melakukan aktivitas mendukung gerakan separatisme Kelompok Kriminal Bersenjata Organisasi Papua Merdeka (KKB OPM).

Kegiatan yang dinyalir berafiliasi dengan KKB OPM tersebut ditemukan dalam bentuk narasi-narasi propaganda dan provokasi isu, terkait persoalan di tanah Papua melalui media sosial serta aksi-aksi yang dilakukan di wilayah Kota Kupang.

Baca Juga: Pemkot Kupang - Kemenkumham Atur Skema Pajak dan Retribusi Daerah Dalam Onminus Law

"Menurut kami, hal tersebut sangat mengganggu keutuhan NKRI sebagai satu kesatuan wilayah negara,"kata Ketua Garuda Kupang , Max Sinlae, Minggu, 28 Januari 2023.

Menurut dia, ruang demokrasi untuk berserikat, berorganisasi dan berkumpul merupakan hak setiap warga negara. Akan tetapi, pada saat yang sama warga negara mempunyai kewajiban untuk tetap menegakkan pilar-pilar bangsa, seperti Pancasila sebagai ideologi bangsa, UUD 1945, NKRI harga mati, dan Bhinneka Tunggal Ika. Artinya, setiap warga negara secara merdeka menjalankan haknya, tetapi juga harus dipastikan kewajibannya untuk taat terhadap konstitusi tidak dilanggar.

Baca Juga: Tanoni Sebut Pulau Pasir Milik Masyarakat Adat Indonesia di Laut Timor

Selain organisasi AMP, terdapat kelompok organisasi dan individu masyarakat NTT seperti Yosep Suban Kelen dan beberapa aktivis lainnya, yang intens bergabung bersama AMP menyuarakan dukungan lepasnya Papua dari negara Indonesia.

"Secara tegas kami menolak segala macam aktivitas oknum dan kelompok yang melakukan upaya tindakan yang merongrong, mengganggu, dan merusak persatuan-dan kesatuan negara Indonesia, terkhusus di wilayah Kota Kupang,"tambah Mex.

Baca Juga: Kegiatan Dunia Usaha di NTT Diprediksi Melambat di Awal 2023

Sebagai organisasi maasyarakat, Garuda Kupang memiliki tanggung jawab moril atas persoalan kebangsaan, menegakkan Pancasila sebagai ideologi bangsa yang final dan akan turut ambil bagian berbela negara, ketika ada upaya individu dan kelompok yang merongrong keutuhan bangsa, apalagi melakukan aktivitas propaganda, provokasi, dan aksi-aksi lainnya yang mendukung dan sejalan dengan gerakan separatis. (*)